Fatwa Haram Merokok Yes, Haram Golput No

MUI baru-baru ini di Padangpanjang, Sumater Barat, mengeluarkan beberapa fatwa terkait masalah-masalah kontemprer yang diajukan oleh masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan antara lain masalah pernikahan dini, vasektomi, yoga, rokok, golput, dan lain-lain. Dua fatwa yang memicu pro dan kontra adalah fatwa haram merokok dan fatwa haram golput (golongan putih) dalam Pemilu bagi ummat Islam. Fatwa pertama memang sesuai dengan garapan MUI, tetapi fatwa kedua masih patut dipertanyakan relevansinya.

Soal fatwa rokok dikatakan bahwa merokok haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan di tempat-tempat umum. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak-anak adalah manusia yang berusia hingga 17 tahun (remaja). Hukum ini sebenarnya ‘jalan tengah’ karena pengharaman rokok secara total belum bisa dilakukan di Indonesia sat ini mengingat ketergantungan rakyat pada industri rokok sangat tinggi (buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan lain-lain). Di negara Islam lain seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia, merokok sudah dikategorikan haram. Hanya di Indonesia yang belum tegas soal hukum merokok.

Fatwa haram rokok ada yang mendukung ada yang tidak. Yang mendukung antara lain Komnas Anak karena anak-anaklah yang banyak menjadi korban dari budaya merokok. Merokok sejak kecil menimbulkan banyak masalah kesehatan dan sosial.

Anehnya, yang menolak fatwa haram merokok ini justru dari ulama-ulama atau kyai-kyai yang memang sehari-harinya merokok, khususnya dari kyai-kyai NU. Hampir tidak terdengar suara penolakan dari perokok biasa. Boleh jadi para kyai yang menolak fatwa haram rokok karena mereka tidak mau kebiasaan merokok mereka jadi terganggu akibat fatwa ini (he..he, semoga saja dugaan saya salah). Mereka hanya menyatakan bahwa merokok itu hukumnya makruh (dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan lebih baik atau berpahala). Titik.

Saya sependapat dengan MUI bahwa rokok itu haram. Tanpa difatwakan pun rokok jelas-jelas haram, karena mengandung zat kimia berbahaya yang merusak kesehatan. Sesuatu yang mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya maka hukumnya adalah haram. Jelas-jelas dalam iklan rokok sudah ditulis bahwa merokok dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kanker, impotensi, dan gangguan kehamilan. Jadi, merokok itu memang sangat tidak baik untuk kesehatan.

Untunglah saya tidak pernah merokok, sebatang pun belum pernah saya isap. Jadi, soal fatwa haram rokok itu tidak masalah buat saya. Difatwa haram atau tidak, tidak ada pengaruhnya buat diri saya pribadi dan keluarga.

Tentang fatwa yang satu lagi, yaitu golput haram, nah yang ini saya tidak sependapat. Orang tidak memilih dalam pemilu karena banyak alasan. Pertama, seseorang menjadi golput karena ia tidak terdaftar sebagai pemilih. Dalam pilkada banyak kita temukan kasus seperti ini. Apakah orang tersebut berdosa karena tidak memilih?

Kedua, seseorang tidak mau memilih karena dia merasa tidak ada partai atau caleg/capres yang sesuai dengan kriterianya. Dia tidak bisa dipaksa untuk memilih karena tidak ada caleg/capres yang berkenan di hatinya. Memilih adalah hak, bukan kewajiban, jadi kalau dia memilih untuk tidak memilih, maka itu juga hak asasinya. Sebagai konsekuensinya, dia tidak boleh keberatan dengan hasil pemilu. Salah sendiri mengapa tidak menggunakan hak pilihnya.

Jadi, fatwa haram MUI tentang golput ini sudah out of topics alias “diluar batas” atau kebablasan. Dalam hal ini, saya sependapat dengan tulisan Adian Husaini di dalam Hidayatullah, yang menuliskan sebagai berikut:

Demokrasi itu tergantung kehendak rakyat. Kalau rakyat mau memilih silakan, tidak memilih pun tidak soal. Itu bagian dari demokrasi. Mengapa rakyat tidak mau memilih? Sejumlah alasan mengapa golput antara lain:

1. Kriteria pemimpin tidak sesuai dengan selera pemilih.

2. Sistem pemilu diskriminatif, karena tidak memberikan peluang yang sama kepada seluruh rakyat untuk dipilih sebagai pemimpin. Calon pemimpin khususnya presiden dan wapres harus melalui partai atau gabungan partai dengan syarat perolehan kursi 20% dari total kursi parlemen, sehingga menutup potensi pemimpin lain di luar partai yang bisa jadi lebih baik.

Di semua negara yang menganut demokrasi, memilih tidak wajib apalagi dosa.

Sistem pemilu memaksa rakyat memilih orang-orang itu saja dari partai-partai besar dan berduit, padahal rakyat sudah melihat kegagalannya ketika mereka memimpin negeri ini. Rakyat menghendaki pemimpin baru yang bersih dari berbagai skandal masa lalu.

Pemilih adalah raja, tidak bisa dipaksa oleh siapa pun untuk memilih yang tidak sesuai dengan pilihannya. Sekalipun memilih yang terbaik dari yang jelek-jelek. Karena calon yang baik-baik dipersulit memasuki bursa calon pemimpin, seperti ditutupnya jalur independen untuk capres dan cawapres.

Sebagai seorang muslim yang baik, saya mengikuti perkembangan seputar kedua fatwa tersebut. Pro dan kontra soal fatwa itu saya anggap hal yang biasa karena apa yang dilakukan oleh para ulama itu adalah sebuah ijtihad terkait masalah yang hukumnya tidak tertulis di dalam Al-quran dan Hadis Nabi. Soal ijtihat, bisa benar bisa salah. Jika benar berpahala, jika salah juga berpahala.

Meskipun saya tidak sependapat soal fatwa haram golput, saya tetap menghormati para ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Mereka sudah berusaha menjawab permasalahan kontemporer yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kompetensi mereka yang menguasai masalah fiqih berdasarkan Al-quran dan Hadis. Jika kita tidak setuju dengan fatwa MUI itu, tidak perlu pula kita mencelanya atau mencacimaki para ulama itu, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh kelompok liberal. Ulama adalah tempat bertanya. Ummat bertanya, ulama menjawab. Benar salahnya kita kembalikan kepada Allah saja. Tidak setuju dengan fatwa tersebut, ya tidak usah dituruti. Mari kita hargai jerih payah ulama dan tetap ber-khusnudhon alias berpikir positif.