Bulan Maret, Bulan Pajak

Bukan Maret adalah bulan sibuk bagi kami para dosen dan karyawan di ITB yang punya NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak). Bukan sibuk mengajar atau lain-lain, tetapi sibuk mempersiapkan laporan SPT tahunan atau disingkat laporan pajak. Batas akhir pemasukan laporan pajak adalah pada tanggal 31 Maret 2010. Tentu bagi pemegang NPWP di seluruh Indonesia mereka punya kewajiban yang sama untuk setor laporan pajak ke kantor pajak.

Membuat laporan pajak dan menyerahkannya ke kantor pajak adalah pengalaman baru bagi saya. Baru 2 tahun belakangan ini saya mengisi laporan pajak, yaitu sejak memiliki kartu NPWP. Tahun ini adalah tahun yang ketiga bagi saya mengisi laporan pajak. Sebelumnya saya tidak memiliki kartu NPWP, tetapi sesuai UU bahwa setiap pegawai atau pribadi yang mempunyai penghasilan tetap diwajibkan memiliki NPWP, maka saya dan teman-teman di lab juga ikutan dibuatkan NPWP secara kolektif oleh fakultas. Namun bukan berarti selama ini saya tidak membayar pajak lho. Sudah banyak pajak yang saya bayar, nggak terhitung jumlahnya. Gaji PNS setiap bulan kan sudah langsung dipotong pajak sebesar 15%, belum termasuk honor-honor lain yang juga sudah dikenai pajak penghasilan. Sejak saya punya rumah sendiri tahun 2005 saya juga rutin bayar PBB setiap tahun. Anda yang sering makan di restoran cepat (fast food) atau rumah makan waralaba lainnya pasti dikenai pajak 10% dari harga makanan yang anda beli. Pokoknya banyak deh macam-macam pajak yang sudah dan selalu saya bayar. Sebagai warga negara yang baik tentu kita harus taat dan selalu membayar pajak (cieeee… :-)).

Ternyata mempunyai kartu NPWP itu banyak juga manfaatnya. Mau pergi ke luar negeri tidak perlu bayar fiskal lagi di bandara atau pelabuhan. Coba kalau tidak punya NPWP, tahun lalu tentu saya harus membayar fiskal sebesar Rp 1,2 juta untuk pergi ke KL. Di Bandung sendiri beberapa FO (Factory Outlet) dan restoran juga memberikan potongan harga 10% bagi pemegang NPWP (kalau yang ini saya belum pernah coba karena tidak pernah ke FO. Orang Bandung sendiri jarang belanja baju ke FO lho).

Kembali soal mengisi laporan pajak itu. Di ITB tahun lalu mengisi laporan pajak itu cukup menimbulkan kehebohan. Mengapa? Karena rekan-rekan dosen terpaksa menambah sendiri kekurangan pajak yang jumlahnya cukup membuat badan berkeringat dingin. Ada yang lima jutaan, bahkan ada yang di atas Rp 10 juta. Uang sebesar itu tentu sangat berarti bagi rekan-rekan kami yang penghasilannya segitu-gitu saja. Rasanya sangat berat harus membayar kekurangan pajak sebesar itu. Saya sendiri tahun lalu membayar hingga Rp 3 jutaan untuk kekurangan pajak ini. Rekan lain lebih parah lagi, ada yang sampai berhutang untuk membayar kekurangan pajak itu. Gali lubang tutup lubang. Duh! Lho, kok bisa begitu?

Begini ceritanya. Di ITB setiap dosen menerima dua jenis penghasilan. Yang pertama adalah gaji PNS beserta tunjangannya, yang kedua adalah honor-honor lain berbasis kinerja, misalnya insentif ITB, insentif fakultas, honor penelitian, honor satgas, honor ini, honor itu, dan lain-lain. Sebagai perguruan tinggi ber-BHMN memang ITB mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawannya dengan memberikan aneka honor tambahan. Jadi, dosen dan karyawan di ITB sebenarnya sudah bisa hidup bersahaja dengan penghasilanyang diterimanya dari institusi.

Kedua jenis penghasilan di atas masing-masing terkena pajak, dan yang kami terima adalah gaji dan honor yang sudah dipotong pajak. Masalahnya ada pada tatacara pemotongan pajak itu sendiri. Untuk gaji PNS, otomatis setiap bulan sudah dipotong PPh 15%. Untuk diketahui, gaji PNS bersumber dari dana APBN, jadi ketentuan potongannya ya 15% itu.

Tapi, untuk honor-honor lain yang dananya bukan bersumber dari APBN (ITB sendiri yang mencari sumber dananya dengan banyak cara), potongan pajaknya bervariasi dari 5% hingga 15%. Nah, pada laporan pajak kita harus menggabungkan kedua jenis penghasilan itu, menjumlahkan keduanya, lalu menghitung kembali pajak dengan aturan progresif minimal 15%. Kalau semua gaji dan honor sudah dipotong final 15%, tentu tidak ada masalah, tidak ada kekurangan pajak yang harus dibayar. Tapi karena honor-honor non gaji PNS hanya dikenai pajak dari 5% hingga 15%, maka kita harus membayar kekurangan pajak hingga 10%. Jika diakumulasi selama 12 bulan, tentu jumlahnya terasa mencekik leher. Itulah yang membuat badan berkeringat dingin melihat kekurangan pajak yang harus dibayar. Coba kalau semua honor dan gaji sudah dipotong final 15% setiap bulan, tentu kita tidak perlu membayar kekurangan pajak. Dipotong 15% setiap bulan tidaklah terasa berat, tetapi jika kekurangannya diakumulasi pada akhir tahun, barulah jumlahnya terasa sangat besar. Yah mau bagaimana lagi, memang begitu aturannya. Paling-paling menghibur diri seperti ini: sebagai warga negara yang baik kita harus taat membayar pajak. Iya kalau pajak itu dikembalikan kepada rakyat, kalau masuk kantong pejabat – dikorupsi mislanya – barulah sakit hati. Nggak rela dimakan ‘tikus’.

Pos ini dipublikasikan di Indonesiaku, Seputar ITB. Tandai permalink.

4 Balasan ke Bulan Maret, Bulan Pajak

  1. abdullah berkata:

    pemungutan pajak itu tmasuk kegiatan dhalim,tp mo gmn lagi krn kt hidup di sini😀

  2. sunni berkata:

    Ya mending bayar pajak pak, daripada gak ada yang “dipajakin”…

    • yeni berkata:

      kalo kita membayar kekurangan pajak apalagi akumulasi selama 1 tahun wah berat dan kaget… kadang karena kurang memahami perhitungan pajak juga bisa…. oleh karena itu sosialisasi tentang pajak harus jelas dan gamblang ok…

  3. Ping balik: “Office Boy” di Kantor Kami Saja Punya NPWP lho… « Catatanku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s