Soal Pembangunan Rumah Ibadah

Ribut-ribut soal kasus gereja HKBP di Bekasi yang menimbulkan bentrokan dengan warga sekitar sehingga ada yang terluka parah, membuat saya prihatin. Indonesia hampir saja berada diambang jurang perpecahan bangsa karena masalah agama. Kalau masalah ini tidak cepat diatasi oleh Pemerintah dan tokoh-tokoh agama, bukan tidak mungkin terjadi konflik sosial yang mengoyak-ngoyak bangsa Indonesia.

Masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif, banyak orang berhati-hati atau tidak suka membicarakannya karena takut menyinggung perasaan yang berakibat fatal (terjadi kerusahan massal). Kalau sudah membicarakan soal agama, sebagian orang biasanya menghindar. Kurang suka. Namun, jika hanya diam-diam saja juga tidak selalu baik, sebab sepertinya ada masalah yang masih mengganjal yang sewaktu-waktu dapat membara laksana api dalam sekam. Apalagi di Indonesia ini selalu ada saja sekolompok orang yang tidak suka bangsa ini hidup rukun, lalu memainkan isu SARA yang sangat mudah memancing emosi. Sudah cukuplah konflik di Ambon dan Poso sebagai pelajaran berharga dan jangan pernah terulang lagi.

Persoalan bangsa ini, terkait agama, hanya bisa diselesaikan dengan keterbukaan tanpa prasangka. Selama keterbukaan itu tidak ditujukan untuk menjelek-jelekkan ajaran agama lain, atau mencari agama siapa yang benar dan agama siapa yang salah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdialog. Setiap orang bebas meyakini bahwa agamanyalah yang paling benar, sedangkan agama lain tidak benar. Dalam konteks agama masing-masing, keyakinan itu tidak salah, malah suatu keharusan sebagai bukti keimanan. Kalau ada orang yang meyakini bahwa bukan agamanya saja yang benar, tetapi agama lain juga benar, maka orang tersebut perlu diragukan keimanannya sebagai orang yang tidak punya pendirian. Yang salah adalah jika memaksakan keyakinan itu kepada orang lain, atau menimbulkan sikap kebencian dan permusuhan.

Kembali kepada soal pembanguan rumah ibadah. Kita seharusnya membedakan antara kebebasan beribadah dan kebebasan membangun rumah ibadah. Kebebasan beribadah adalah hak asasi seseorang dan dijamin oleh undang-undang, namun kebebasan membangun rumah ibadah perlu diatur karena menyangkut masalah sosial. Membangun rumah ibadah di lingkungan yang mayoritas seagama tidak ada masalah, sebab rumah ibadah itu diperuntukkan bagi warga di sekitarnya. Sebagaimana halnya masjid dan mushala yang banyak bertebaran di daerah kantong-kantong muslim, atau gereja-gereja yang terdapat di setiap 100 meter di Sulawesi Utara, Papua, NTT, atau pura-pura yang terdapat di setiap desa di Pulau Bali. Waktu saya jalan-jalan ke pedalaman di Sulawesi Utara, hampir setiap 100 meter saya melihat gereja, nyaris tidak ada satupun masjid di situ. Hal yang sangat lumrah dan wajar saja karena mayoritas penduduk di sana bergama Kristen.

Berbeda halnya jika rumah ibadah dibangun di lingkungan yang bukan mayoritas pemeluknya, misalnya membangun gereja di lingkungan perkampungan muslim, atau membangun masjid di lingkungan pemeluk Hindu. Jelas akan muncul reaksi penolakan dari warga sekitar yang merasa ketentramannya terganggu. Pengguna rumah ibadah itu pasti hanya satu dua dari warga sekitar, sebagian besar datang dari tempat lain yang berjauhan. Banyak masalah yang akan muncul dari kehadiran orang asing di lingkungan itu, seperti masalah keamanan, keramaian, tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Persoalan semakin pelik karena pembangunan rumah ibadah sering dicurigai sebagai isu penyebaran agama seperti islamisasi, kristenisasi, hinduisasi, dan sebagainya, yang sebenarnya masih perlu dipertanyakan kebenaran argumen tersebut.

Oleh karena itu, pembangunan rumah ibadah di lingkungan yang bukan mayoritas pemeluknya memang perlu diatur oleh undang-undang, yang kalau di Indonesia saat ini diatur oleh SKB 2 menteri (menag dan mendagri). Dalam SKB itu diatur bahwa pendirian rumah ibadah harus ada persetujuan 60 orang warga sekitar dalam bentuk tanda tangan dan tanda tangan 90 orang pemeluk agama yang bersangkutan (sebagai orang yang akan beribadah di sana). Jika ada persetujuan dari warga sekitar, maka rumah ibadah itu bisa berdiri, namun jika tidak disetujui, maka pemeluk agama tersebut tidak boleh memaksakan diri untuk membangun rumah ibadahnya di sana. Membangun rumah saja perlu izin tetangga kiri kanan depan belakang, apalagi membangun rumah ibadah tentu memerlukan izin warga sekitar. Inilah yang terjadi di daerah Ciketing, Kecamatan Mestika Jaya, Bekasi, dimana warga sekitar menolak kehadiran rumah ibadah agama lain. Akar permasalahan ini tidak diberitakan oleh media massa, media tidak berimbang dalam pemberitaannya, media hanya memberitakan dari sisi korban saja sehingga menimbulkan kesan seolah-olah warga sekitar adalah orang yang tidak beradab dan intoleran.

Jika pembangunan rumah ibadah ditolak oleh warga sedangkan kehadiran rumah ibadah itu sangat mendesak dikarenakan jumlah pemeluk agama tersebut bertambah, maka kewajiban Pemerintah untuk mencarikan tempat yang lebih netral sehingga tempat ibadah itu bisa dibangun.

Beberapa pihak meminta agar SKB itu dicabut sebab dianggap membatasi kebebasan beragama. Ini jelas sikap yang keliru sebab kebebasan mendirikan rumah badah tidak sama dengan kebebasan beragama. Jika SKB itu dicabut, maka akan menimbulkan kekosongan hukum. Yang terjadi nanti masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri, dan akibatnya sangat fatal: terjadi konflik horizontal yang menyengsarakan kita semua. Di negara manapun, termasuk di Eropa dan Amerika yang dianggap negara demokratis, pembangunan rumah ibadah itu juga diatur, tidak bisa seenaknya saja. Saya pernah membaca di sebuah distrik di Belanda masyarakatnya menolak pembangunan sebuah masjid karena dianggap mengganggu ketenangan warga. Akhirnya memang masjid tersebut tidak jadi dibangun. Yang terbaru adalah penolakan masjid di Australia (baca ini).

SKB itu adalah kesepakatan tokoh-tokoh agama untuk mengatur harmoni kehidupan beragama. Saya kira SKB itu cukup fair; jika gereja agak sulit dibangun di tengah populasi muslim, maka umat Islam juga merasakan sulitnya mendapat izin mendirikan masjid di Bali, Papua, NTT, dan di daerah kantong non-muslim lainnya. Mereka tidak memaksakan diri mendirikan masjid di sana. Semuanya diterima dengan ikhlas dan lapang dada, sebab harmoni kehidupan antar umat beragama adalah yang paling penting dan harus didahulukan daripada kepentingan kelompok.

Marilah kita menjaga harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan sesama umat beragama. Jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh orang-orang yang memancing di air keruh. Hidup rukun adalah dambaan kita semua. Ingat, kita ini satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tidak semestinya kita berpecah belah karena masalah agama.

Pos ini dipublikasikan di Indonesiaku. Tandai permalink.

9 Balasan ke Soal Pembangunan Rumah Ibadah

  1. romailprincipe berkata:

    Sippp..
    Media ga imbang,
    tapi menusuk tetap tak boleh

    • rinaldimunir berkata:

      Betul, mas, tergantung siapa dan kelompok mana pemilik media itu. Mereka hanya memberitakan dari satu sisi untuk membentuk opini masyarakat. Akhirnya rakyat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban opini media yang ikut menyebarkan api kebencian terhadap suatu kelompok.

  2. petra berkata:

    Saya rasa dalam kasus Ciketing media memang tidak imbang. Tapi pelanggaran SKB bukan berarti pelanggar boleh ditikam. Dan juga bukan alasan untuk membubarkan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung.
    Meski demikian saya setuju SKB dihapus karena nantinya akan terjadi pengkotak-kotakan umat. Umat Kristen jadi berkumpul di sebuah daerah karena kesulitan mencari tempat ibadah. Ini lebih rawan konflik nantinya.
    Dan SKB ini juga sering dipakai untuk menutup-tutupi alasan yang digunakan untuk penghasutan.

    • rinaldimunir berkata:

      Betul, Pet, kekerasan tetap harus dihindari. Menurut informasi yang saya baca dari pihak lain, yang terjadi adalah bentrokan, dan korbannya tidak hanya dari pihak HKBP, tetapi dua orang warga yang ditahan juga patah tulang dan terluka (yang begini tidak pernah diberitakan, lagi-lagi media tidak berimbang).
      Soal SKB, saya lebih cenderung direvisi sesuai dengan konteks zaman saat ini, bukan dicabut. Imlplementasi pelaksanaannya yang harus tegas dan konsisten. Jika dicabut, saya tidak bisa membayangkan rakyat akan main hakim sendiri. Di Eropa saja hal ini masih diatur, apalagi di negara kita yang rawan konflik. Saya kurang sepakat dengan pernyataan bahwa akibat SKB komunitas agama berkumpul di suatu daerah saja, buktinya di Bandung banyak gereja tetap bisa berdiri di tempat-tempat strategis tanpa ada masalah. Menurut Kanwil Depag Seksi Bimas Kristien, di Jawa Barat saja terdapat 2000 buah gereja. Jadi, jika aturan disepakati, saya kira tidak akan timbul kasus seperti di Bekasi itu. Piss ya Pet🙂

  3. byaryoga berkata:

    SKB dibuat untuk kerukunan umat beragama, bukan sekedar perkara mengkotak-kotakkan (mengisolir umat) agama (dengan umat lainnya). Percayalah bahwa bangsa kita arif menerima perbedaan. Tapi di sisi lain tabiat bangsa kita juga mudah terbakar emosi.

    Ada versi cerita lain, yaitu permasalahannya adalah warga sekitar yang tidak bisa menerima sikap dan kebiasaan oknum-oknum HKBP, yang notebene bukan penduduk. Jadi sebetulnya ini bukan isu agama, lebih dekat dengan isu benturan antar suku. Tapi media massa ingin menggiringnya menjadi isu agama.

    Versi cerita tersebut bahkan berasal dari surat pembaca di harian Rakyat Merdeka online. Sempat tayang di lamannya, tapi tidak berapa lama kemudian dihapus. Untungnya tulisan tersebut sempat disalin ke forum-forum dan blog-blog. Ini bukan hoax, kalau anda beruntung, anda bisa menemukan cache halaman tersebut dari Google.

  4. imoe berkata:

    Aturan mainnya gak tegas, tidak ada kontrol, jadi gampang terjadi gesekan…

  5. ANGGORO SUNOTO berkata:

    saya tidak punya rumah, lalu dimana kalau ingin beribadah. Beribadah seharusnya dapat dilakukan dimana saja di dunia ini. jadi melaksanakan ibadah di rumah ibadah atau diluar rumah ibadah sebetulnya sah-sah saja. saya kalau melihat acara ibadah umat agama apa saja saya pasti menghormati dan ikut mendoakan semoga ibadah mereka diterima oleh yang Maha Kuasa. Jika dikaitkan dengan lingkungan maka mulailah timbul bermacam-macam sikap, pemikiran, perasaan, pendapat, bahkan tindakan-tindakan yang dimotori oleh hal-hal tadi, Contohnya di Bali jika ada upacara ibadah di tempat umum maka kebanyakan masyarakat yang ada di sekitar acara itu ikut menjaga jalannya ibadah, misalnya pada acara nyepi semua orang ikut mendukungnya termasuk masyarakat agama lain maupun para wisatawan mancanegara. Dan itu mereka lakukan dengan ikhlas se ikhlas-ikhlasnya.

  6. Ping balik: KONFLIK DALAM AGAMA MENGANCAM KEBEBASAN BERAGAMA | ridahelfridapasaribu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s