Apa Bedanya Gubernur Irwan Prayitno dan Mendagri Gamawan Fauzi?

Beberapa hari ini Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, jadi bahan kecaman media. Dia dituding tidak punya kepekaan, karena di tengah musibah gempa dan tsunami di Mentawai (yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat), dia pergi ke Jerman memenuhi undangan KBRI di sana dalam rangka mempromosikan Sumbar kepada investor Jerman. Kecaman terhadap Irwan Prayitno semakin ramai karena dia pergi sebelum turun izin dari Presiden SBY. Kadang-kadang komentar dan kecaman itu saya nilai terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Gubernur tidur tiga malam di Mentawai satu hari setelah tsunami terjadi tidak disebut-sebut. Dia pergi juga tidak meninggalkan tugas sebab urusan penanganan bencana dia serahkan kepada wakilnya. Tapi ya itulah, saya kira nasibnya lagi apes saja, pergi pada waktu yang tidak tepat ketika banyak orang lagi sensi.

Sebagai urang awak di Bandung, saya juga mengikuti dinamika perkembangan di kampung halaman dan isu-isu yang menyangkut Sumatera Barat. Sejak musibah yang datang beruntun menimpa Indonesia (Wasior, Mentawai, dan Merapi), memang sekarang ini banyak orang terasah kepekaannya. Anggota DPR yang berkunjung ke luar negeri dikecam habis-habisan karena dianggap tidak punya hati nurani, sebab mereka pergi jalan-jalan ke luar negeri sementara rakyat sedang berduka.

Kecaman yang datang bertubi-tubi kepada Gubernur Sumbar itu membuat Pemerintah juga ikut-ikutan berang. Bahkan, Mendagri Gamawan Fauzi, yang dulunya bekas Gubernur Sumbar, berencana akan memberikan sangsi sanksi kepada Irwan Prayitno. Apa sangsinya sanksinya, masih belum diketahui.

Seperti dikutip dari sini:

Mendagri mengatakan, Gubernur Irwan yang memilih melawat ke Jerman saat tanggap darurat masih berlangsung di Kepulauan Mentawai, pascatsunami, merupakan pelanggaran sumpah jabatan kepala daerah.

“Gubernur Sumbar, jelas telah melanggar sumpah jabatannya. Juga perundangan lainnya jadi harus dikaji dulu,” ujarnya. Yang jelas, lanjut Gamawan, jika sudah melanggar sumpah tentu sanksinya sangat berat.

Saya yang membaca komentar Mendagri itu hanya bisa ketawa kecut. Apa bedanya Gamawan Fauzi dengan Irwan Prayitno? Mendagri Gamawan Fauzi juga punya kelakuan yang sama dan ini meninggalkan jejak rekam yang buruk bagi rakyat Sumbar. Ketika terjadi gempa hebat di Sumbar pada tanggal 30 September 2009 yang lalu, dia pergi begitu saja meninggalkan korban gempa karena ditawari jabatan Menteri Dalam Negeri oleh Presiden SBY. Tawaran menjadi menteri lebih menggiurkan bagi Pak Gamawan ketimbang melaksanakan tugasnya untuk memimpin Sumbar dalam masa tanggap darurat. Padahal waktu itu gempa telah mamakan korban jiwa ribuan orang dan menimbulkan kerusakan parah di beberapa kota dan kabupaten. Sekarang, apa yang dilakukan oleh Gamawan Fauzi dicontoh oleh Irwan Prayitno. Nah lho.

Saya tidak yakin Mendagri akan menjatuhkan sangsi sanksi kepada Irwan Prayitno? Nanti orang pun akan mempertanyakan apa pula sangsi sanksi buat Mendagri?

Tulisan ini dipublikasikan di Cerita Ranah Minang, Indonesiaku. Tandai permalink.

14 Balasan ke Apa Bedanya Gubernur Irwan Prayitno dan Mendagri Gamawan Fauzi?

  1. Zakka berkata:

    Karena tulisan Bapak umumnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya jadi tergelitik untuk komentar sedikit…

    Setahu saya, kata “sangsi” artinya “ragu”, untuk “hukuman” atau semacamnya, kata yang tepat adalah “sanksi” :D

  2. dani berkata:

    saya suka dengan posting cara melihat sesuatu dari sudut yang lain… tidak sekedar ikut-ikutan…
    good luck pak!

  3. Habib berkata:

    Yang paling lucu (baca: tidak lucu) adalah ketika ada anggota DPR ikut-ikutan mengecam Gubernur Sumbar…

    • ikhwanalim berkata:

      sejak ada duo televisi nasional yg hobi ngeberitain politik, banyak peristiwa2 lucu (baca : tidak lucu) yang membuat sedih,,,

  4. denny berkata:

    Pak Rinaldi, saya mau konfirmasi ke bapak tentang kalimat “Kekuatan sistem kriptografi secara total bergantung pada keamanan kunci” (diktat kuLiah bapak).

    Saya bingung mengapa cuma bergantung pada keamanan kunci saja. apakah algoritma kriptografi itu sendiri tidak termasuk?

    *TERIMA KASIH ATAS JAWABANNYA PAK

    • rinaldimunir berkata:

      Nanya kuliah kok di sini? Baiklah, saya jawab. Keamanan kriptografi sepenuhnya bergantung pada kunci, sebab algorit,a kriptografi bersifat publik (tidak rahasia), sedangkan kunci bersifat privat (rahasia). Kriptanalis mungkin mengetahui kelemahan algoritma, tetapi ia tetap tidak bisa memecahkan cipherteks tanpa mengetahui kunci.

  5. reiSHA berkata:

    Kecamannya di mana2 ya Pak.. Beberapa milis yg saya ikuti, ada saja thread kecam-mengecam ini..

  6. Wirawan Winarto berkata:

    salah timing saja itu pak gubernur :)
    sedang diterpa bencana beruntun, orang Indonesia saat ini ibarat wanita lagi PMS, jadi lebih baik jangan bikin manuver.

  7. heran berkata:

    si Gamawan ya? saya dengar dia sekarang lagi sibuk-sibuknya mengkritik Irwan. Lha? benar kata tulisan ini, bedanya dengan dia apa?

    coba cek link di sini:
    http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/11/08/brk,20101108-290224,id.html

    Bahkan, dia tidak tahu kalau Gubernur yang minta izin ke dia jadi pergi atau tidak. Apa ini namanya?

    Setau saya Irwan sudah berkunjung ke Mentawai dan menginap di sana sebelum pergi ke Jerman. Dia tidak berkunjung segera karena ada badai yang sedang melanda kawasan Sumatera Barat sehingga kepergiannya ke Mentawai agak tertunda.

    kalau Gamawan, ini mantan Gubernur Sumbar lho, kok ga ke Mentawai ya? kacang lupa kulitnya mungkin ya?

  8. nano berkata:

    Pak gamawan diangkat jadi mentri kan sudah selesai tanggap darurat. Lha ini msh dlm kondisi tanggap darurat sdh pergi. Presiden aja sengaja dtg dari luar negeri ke mentawai.

    • gilo berkata:

      gilo…yang mengecekan alah salasai tanggap darurat tu sia? inyo yang mengecekan alah salasai tanggap darurat supaya bisa segera diangkek jadi mentri. Setelah itu yang ado SBY sendiri meminta status tanggap darurat diberlakukan kembali

  9. muhammad doddy berkata:

    Maaf , Saya hanya punya pendapat mungkin kita harus membedakan urgensi dari tugas masing masing..
    Seperti Gamawan Fauzi yang anda bilang meninggalkan tugas/meninggalkan masyarakat sumbar di saat bencana terjadi dengan korban yang mencapai ribuan seperti yang anda bilang itu , sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sdr.prayitno.kalo sdr.gamawan fauzi harus mengahadap ke istana dan menerima tugas negara sebagai menteri dalam negeri dimana presiden sebagai pemimpin negara mempercayakan jabatan yang sangat sentral itu kepada beliau.dan sebagai bawahan nya beliau harus patuh.
    Sangat berbeda dengan sdr.prayitno dia pergi ke Jerman memenuhi undangan KBRI di sana dalam rangka mempromosikan Sumbar kepada investor Jerman. Dan ini terjadi pada saat tanggap darurat masih berlangsung di Kepulauan Mentawai, pascatsunami, dan ini memang merupakan pelanggaran sumpah jabatan kepala daerah.seharusnya sdr.prayitno tidak perlu berangkat ke jerman,yah diwakilkan saja kepada wakil nya.dengan berbagi tugas seperti itu maka kemungkinan tidak akan terjadi sanksi terhadap beliau.
    Namun kalau pendapat saya salah saya mohon maaf,karena saya belum pernah jadi pejabat negara sih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s