Beres SPT Tahunan

Alhamdulillah, rutinitas setiap tahun, yaitu mengisi SPT Tahunan akhirnya berhasil saya selesaikan dan sudah diposkan. Bisa selesai sebelum batas waktu 31 Maret. Bagi sebagian orang, mengisi SPT ini menjadi momok, oleh karena itu mereka terpaksa menyewa konsultan pajak untuk menghitung pajak dan mengisi SPT. Mungkin bulan Maret ini adalah bulan panen para konsultan pajak, sebab jasa mereka laris manis digunakan oleh perusahaan dan orang pribadi. Saya sih tidak butuh konsultan tersebut, lha bisa menghitung dan mengisi sendiri kok.

Saya sudah 3 tahun mengisi SPT ini, sebab punya kartu NPWP juga baru 3 tahun yang lalu. Mengisi SPT ini mudah-mudah sulit juga, apalagi bagi kami dosen ITB. Di ITB dosen mempunyai dua jenis penghasilan. Yang pertama adalah gaji PNS yang bersumber dari dana APBN, dan kedua adalah honor-honor yang bersumber dari ITB sendiri. Honor dari ITB itu macam-macam, misalnya insentif keprofesian, honor menjabat sebagai Dekan/Kaprodi/KaLab dsb, honor kelebihan beban mengajar, honor sidang, honor satgas, dan macam-macam (banyak deh). Honorarium tambahan dari ITB itu jelas sangat membantu, terutama bagi dosen yang tidak punya penghasilan tambahan semisal proyek, royalti, dsb. Kalau hanya mengandalkan gaji PNS, mungkin mereka sangat kewalahan berpacu dengan kebutuhan hidup yang terus melambung.

Setiap gaji maupun honor sudah terkena pajak PPh Pasal 21. ITB sudah memotong pajak dari setiap pendapatan tersebut. Jadi, uang yang kita terima sudah bersih dipotong pajak dan pengurangan lain-lain seperti biaya pensiun dan biaya jabatan. Pajak-pajak tersebut sudah disetorkan ke kas negara, jadi kita sebagai dosen tidak perlu repot lagi membayar pajak.

Karena ada dua jenis penghasilan, maka ada dua halaman lampiran penghasilan yang kita terima, masing-masing formulir 1721 – A1 dan formulir 1721 – A2. Penghasilan selama 1 tahun sudah tercatat di dalam masing-masing lampiran beserta total pajak yang sudah dipotong. Sebelum dipotong pajak, totak penghasilan kotor dikurangi dengan penghasilan yang tidak terkena pajak (yang untuk saya dengan 3 anak sebesar Rp 19.800.000). Sisanya itulah yang terkena PPh Pasal 21. Kedua jenis penghasilan netto dari kedua formulir ini dijumlahkan, lalu dikurangi lagi dengan besar penghasilan tidak terkena pajak (wah, tiga kali dikurangi nih), hasilnya dimasukkan ke dalam formulir 1770 S.

Alhamdulillah setiap tahun saya selalu rajin membayar zakat mal ke lembaga amil zakat. Membayar zakat berbeda dengan membayar pajak. Membayar zakat bertujuan untuk membersihkan harta kita dari yang tidak haq, mungkin saja dalam memproleh harta itu ada hak orang lain yang ikut terambi, sedangkan membayar pajak adalah kewajiban sebagai warganegara untuk membantu pembangunan negara (cieee…). Alhamdulillahnya lagi, ternyata bukti setoran zakat itu dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Jadi, jumlah penghasilan netto dari kedua lampiran tadi saya kurangi lebih dahulu dengan zakat sebelum akhirnya dikurangi dengan 19.800.000.

Hasil pengurangan final di atas kemudian dikenai pajak progresif. Untuk 50 juta pertama dikenai pajak 5%, kemudian 50 juta berikutnya sampai 250 juta dikenai pajak 15%, dan di atas 250 juta dikenai pajak 25%. Itulah total pajak yang harus kita bayar (ribet juga ya perhitungannya). Total pajak ini dikurangi dengan pajak PPh Pasal 21 yang sudah dipotong oleh ITB, maka selisihnya adalah kekurangan yang harus kita bayar sendiri.

Bagi sebagian kolaga saya di ITB, mereka cukup shock juga ketika mengetahui kekurangan pajak yang harus dibayar sendiri bisa sampai di atas 10 juta. Mereka terkena pajak yang lebih besar karena mungkin mendapat banyak grant riset, uang jabatan, uang hibah, dan sebagainya, maka wajar saja pajak penghasilan mereka lebih besar daripada saya (dan konsekuensinya pajaknya juga lebih besar). Mereka shock karena mengeluarkan uang 10 juta lebih itu tentu terasa berat sekali saat ini, padahal uang yang sudah dinikmati selama ini sudah habis untuk kebutuhan keluarga. Karena itu, ada kolega saya yang terpaksa berhutang untuk membayar kekurangan pajak tersebut. Yang moderat adalah membayar kekurangan pajak antara 3 hingga 5 juta rupiah. Tahun lalu saya membayar kekurangan pajak sampai dua setengah juta rupiah, tahun ini di bawah dua juta karena penghasilan yang saya terima tahun ini dari ITB juga berkurang.

Membayar pajak adalah bukti sebagai warganegara yang baik. Yang tidak rela adalah jika pajak itu dikorupsi oleh “tikus-tikus” di Direktorat Pajak. Kasus Gayus Tambunan sudah cukup membuat orang tersadar jika selama ini korupsi di kantor pajak sudah sangat parah. Karena itu cukup beralasan juga jika banyak orang yang enggan membayar pajak atau mengisi SPT Tahunan, khawatir pajak mereka dimakan oleh orang semacam Gayus. Memang Gayus Tambuan sudah dipenjara, tetapi kawan-kawannya mungkin masih ada “berkeliaran” di kantor pajak. Membuat citra kantor pajak bersih memang perlu waktu lama.

Pos ini dipublikasikan di Indonesiaku. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Beres SPT Tahunan

  1. ismailsunni berkata:

    saya perlu minta bantuan kakak temen saya, untuk ngisi SPT pak…
    terlalu banyak kolom yang diisi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s