Ulama Bukan Bemper Pemerintah

Pemerintah kita sepertinya sudah putus asa dan kehabisan akal dalam mengerem konsumsi bensin premium. Setelah himbauan melalu spanduk dan iklan yang mengkampanyekan BBM bersubsidi (premium) hanya bagi kalangan tidak mampu ternyata kurang berhasil, sekarang Pemerintah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk justifikasi kebijakan Pemerintah. Seperti dikutip dari sini, Ketua MUI Ma’ruf Amin mewacanakan fatwa haram konsumsi premium bagi orang kaya. Meskipun itu baru sebatas pendapat pribadi beliau saja dan belum menjadi fatwa MUI, tak pelak rencana fatwa tersebut dikecam banyak orang. Terkesan ulama dijadikan bemper Pemerintah.

Tentu saja banyak orang yang mencimeehkan (mencemooh) rencana fatwa tersebut serta mengecam Pemerintah yang membawa-bawa lembaga agama untuk justifikasi kebijakannya. Fakta bahwa subsidi harga premium dinikmati orang kaya itu adalah kesalahan Pemerintah dalam mengelola kebijakan, tidak perlulah ulama dibawa-bawa untuk mengerem konsumsi premium oleh orang kaya.

Meskipun dalam beberapa hal saya tidak sejalan dengan ormas HTI (Hizbut Thahir Indonesia), tetapi pendapat mereka tentang harga premium yang semakin tinggi patut didengar. Naiknya harga minyak dunia adalah akibat liberalisasi perdagangan, bukan kesalahan rakyat yang banyak mengkonsumsi premium. Kalau ingin mengurangi subsidi premium, naikkan saja harganya lima ratus perak sehingga genap menjadi lima ribu rupiah per liter, ketimbang membuat fatwa haram. Lima ratus rupiah adalah nilai yang wajar dan siapapun rakyat ini dapat mengerti dan menerimanya.

Kalaupun fatwa haram itu keluar rasanya juga aneh. Hukum Islam itu universal dan berlaku di seluruh dunia. Jika di Indonesia orang kaya muslim haram membeli premium tetapi di luar negeri tidak haram tentu fatwa itu menjadi janggal. Kemudian akan ada diskriminasi terhadap penganut agama lain, sebab fatwa itu hanya berlaku bagi orang Islam saja, sehingga orang kaya Kristen, Hindu, dan Budha akan bebas-bebas saja membeli premium dan bukannya pertamax.

Persoalan lain yang memicu perdebatan adalah definisi orang kaya. Apa definisi seseorang disebut kaya? Akan timbul perdebatan dalam mendefinisikan batasan orang kaya. Apakah orang kaya adalah orang yang mampu membeli mobil? Kalau iya, mobil yang harganya berapa? Banyak juga keluarga sederhana — tidak kaya — mampu membeli mobil bekas yang harganya murah dan terjangkau sekitar 10 jutaan, apakah mereka digolongkan sebagai orang kaya?

Meski sebenarnya alasan fiqih Pak Ma’ruf Amin mewacanakan fatwa haram itu benar, yaitu mengambil hak orang lain adalah perbuatan dosa, namun tidak sepantasnya dijadikan fatwa resmi. Rakyat akan menilai ini fatwa pesanan Pemerintah, dan akhirnya citra ulama menjadi tercoreng karena telah menjadi alat pembenar Pemerintah.

Ulama seharusnya menjaga jarak dengan Pemerintah dan berpihak pada umat. Saya menaruh hormat kepada (alm) Buya Hamka ketika memimpin MUI zaman dulu yang tetap konsisten dalam menjaga jarak dengan Pemerintah. Misalnya fatwa haram perayaan Natal bersama yang mendapat kritik Pemerintah Soeharto kala itu, fatwa haram KB dengan cara vasektomi dan tubektomi yang dianggap mengganggu program KB nasional, fatwa haram “ekspor” TKW tanpa mahram ke luar negeri (yang tidak didengar Pemerintah sehingga akhirnya terjadilah kasus pemancungan seperti Ruyati itu), dan lain-lain.

Masih banyak hal-hal yang perlu dibuatkan fatwa haram oleh para ulma, misalnya penjualan aset rakyat seperti pertambangan, migas, dan lain-lain kepada perusahaan asing. Dengan dalih UU SDA yang menghalalkan penjualan aset rakyat kepada kapaitalisme dunia, aset-aset milik rakyat itu akhirnya dikuasai asing. Saya berharap semoga fatwa haram konsumsi premium oleh orang kaya itu tidak jadi keluar, semoga ulama-ulama MUI tetap “sadar” tidak diperalat oleh Pemerintah.

Pos ini dipublikasikan di Indonesiaku. Tandai permalink.

2 Balasan ke Ulama Bukan Bemper Pemerintah

  1. robin berkata:

    suruh tu ulama (mui) baca undang undang dasar negara ini dah!
    btw emang indonesia tu negara islam yah!

  2. Zakka berkata:

    Saya tadi tidak sengaja menemukan link ini Pak: http://www.tribunnews.com/2011/06/28/mui-kami-belum-keluarkan-fatwa-haram-soal-bbm-bersubsidi

    Media di Indonesia banyak sekali yang suka melebih2kan, mengada2kan cerita yang tidak ada, apalagi mungkin ada tendensi menjatuhkan golongan tertentu, jadi lebih baik berhati2 Pak menuliskan sesuatu😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s