Pengadilan Tilang Karena Tidak Menyalakan Lampu Motor

Tiga minggu lalu saya kena tilang karena tidak menyalakan lampu depan sepeda motor. Lokasinya di depan Gedung Sate. Biasanya saya aman-aman saja berkendara, tidak pernah kena tilang. Lampu depan selalu saya nyalakan setiap kali jalan, tetapi nasib saya hari itu mungkin lagi apes, lampu depan dalam keadaan tidak menyala. Mungkin ini ulah anak bungsu saya yang suka mengutak-atik tombol di stang motor. Anak saya ini setiap kali saya antar ke sekolah TK selalu duduk di depan saya, dan kalau sudah di depan dia senang mengutak-atik tombol yang ada di stang, termasuk tombol lampu itu barangkali sehingga posisinya dalam keadaan off.

Seorang polisi menyetop motor saya dan mempersilakan saya duduk di dalam tendanya. Setelah basa-basi dia meminta saya mengeluarkan SIM dan STNK. Setelah itu dia menjelaskan bahwa saya melanggar Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 107 (tentang Penggunaan Lampu Utama). Saya mahfum, memang saya yang salah kok.

Bapak polisi itu menanyakan apakah saya ada waktu mengikuti sidang tanggal 4 Mei 2012 di Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Jalan R.E Martadinata (Riau)? Hmmm… pertanyaan apa pula itu, seharusnya polisi tersebut tidak usah bertanya begitu ya, bukankah kalau kena tilang maka pelanggar wajib menjalani sidang? Ah, mungkin polisi itu menawarkan solusi lain? Saya sudah paham dan sudah tahu arah pertanyaan itu, tetapi karena saya anti suap maka saya jawab mantap: “ya, saya ada waktu, Pak”.

Lalu polisi itu membuat berita acara tilang dan saya wajib mengikuti sidang tilang di PN Bandung tanggal 4 Mei. Polisi menawarkan apakah STNK atau SIM saya yang akan ditahan. He..he, SIM saja deh, sebab kalau STNK yang ditahan nanti saya tidak bisa menjualnya (saya memang sudah berniat mau menjual motor itu, mau ganti yang matic saja).

Tanggal 4 Mei 2012 itu jatuh pada hari Jumat. Sidang tilang di PN Bandung memang selalu diadakan pada Hari Jumat, padahal hari Jumat itu hari yang pendek karena terpotong shalat Jumat. Saya sering mendengar cerita kalau sidang tilang di PN Bandung itu sangat ramai sebab yang kena tilang dan menunggu gilran disidang mencapai ratusan orang. Orang harus antri dari pagi sampai siang bahkan sampai sore menunggu giliran dipanggil. Maka, tidak heran bila banyak bermunculan para calo yang menjual jasa menggantikan peserta sidang tilang atau mungkin kongkalingkong dengan oknum Jaksa/Hakim agar sidang tilangnya cepat dan tidak perlu antri. Maklum orang zaman sekarang adalah orang-orang yang super sibuk dan tidak punya waktu untuk urusan demikian.

Empat hari sebelum sidang tilang saya mendapat pemberitahuan dari DIKTI bahwa tanggal 4 Mei itu ada lokakarya yang harus saya ikuti di Bandung. Bagaimana ini, padahal saya sudah berniat akan mengikuti sidang tilang. Setelah saya baca dengan teliti berita acara pelanggaran yang diberikan oleh polisi, saya sedikit lega. Di bagian belakang tertulis bahwa menurut Pasal sekian-sekian sidang tilang dapat diwakilkan kepada orang lain dan nama orang itu dituliskan pada bagian yang berupa titik-titik. Karena ada kebolehan itu maka saya meminta pramukantor (office boy) mewakili saya di sidang tilang. Saya jelaskan pada dia agar datang pagi-pagi supaya tidak antri lama.

Jam sepuluh siang pramukantor saya sudah kembali, katanya yang antri ada sekitar 50 orang. Katanya, di pengadilan itu tertulis bahwa sidang tilang dilarang menggunakan calo atau diwakilkan kepada orang lain. Lho, kok? Padahal di kertas berita acara tertulis bisa diwakilkan, kenapa bisa bertentangan? Ah, sudahlah, yang penting bisa diwakilkan tuh.

Cerita pramukantor saya, sidang tilang itu hanya berlangsung dua menit saja. Jaksa hanya bilang bahwa dia (atau saya, he..he) melanggar Pasal 107 karena tidak menyalakan lampu motor. Pramukantor saya hanya menjawab iya-iya saja. Hanya itu saja yang diomongkan jaksa, lalu jaksa menyuruh membayar denda sebeser Rp65.000. Selesai.

Waw, hanya untuk dua menit sidang tilang perlu antri berjam-jam waktunya. Sangat tidak sangkil (efektif) dan membuang-buang waktu. Mengapa tidak dilegalkan saja membayar langsung di TKP, tetapi pakai kwitansi pembayaran yang dicap resmi dan pelanggar diberi tembusannya. Kalau oknum polisi di TKP mengkorupsinya itu urusan lain, yang penting pelanggar sudah membayar kewajibannya. Atau pelanggar membayar langsung ke kas negara via ATM terdekat (yang ini katanya belum dimungkinkan, tapi sampai kapan?). Negara kita perlu lebih mangkus lagi dalam menyelesaikan perkara tilang yang sepele ini.