50% Kuota Mahasiswa ITB untuk Jawa Barat?

Pernyataan Pak Aher tentang kuota 50% mahasiswa baru untuk mahasiswa asal Jawa Barat menimbulkan diskusi yang hangat di kalangan internal kami di ITB. FYI, seperti dikutip dari koran lokal Pikiran Rakyat, Gubernur Jawa Barat meminta kepada tiga perguruan tinggi unggul di jawa Barat (ITB, Unpad, dan IPB), bahwa mulai tahun 2014 kuota mahasiswa asal Jabar harus 50% di ketiga PTN itu.

“Sebanyak 50 persen mahasiswa yang ada di tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat (Jabar) harus berasal atau diisi oleh warga Jabar. Cara ini merupakan intervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi (PT) Jabar yang terendah secara nasional. Angka partisipasi PT di Jabar saat ini baru mencapai 15,19 persen saat target nasional 25 persen.

Pemberlakuan kuota khusus Jabar yang didorong pemprov ini akan berlaku mulai 2014. Tiga universitas yang harus diisi 50 persen oleh warga Jabar yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Intitut Pertanian Bogor (IPB). Pernyataan ini dikemukakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Kota Bandung, Rabu (12/9/2013).

“Selama ini, meski universitas world class (kelas dunia) seperti ITB, Unpad, dan IPB ada di Jabar tetapi angka partisipasi PT di Jabar masih terendah secara nasional,” kata Heryawan.
(Baca berita selanjutnya di sini).

Untuk diketahui, sebenarnya tanpa kebijakan affirmative dari pak Aher itu jumlah mahasiwa baru ITB asal Jawa Barat saja sudah termasuk sangat tinggi. Untuk angkatan 2012, jumlah mahasiswa asal Jawa Barat (SMA-nya di Jawa Barat) mencapai 40% (baca http://www.itb.ac.id/about-itb/Data_dan_Informasi_ITB_2012.pdf), atau baca tulisan saya ini tentang profil mahasiswa baru 2012: Membicarakan Hasil SNMPTN 2012. Memang tidak semua dari 40% itu orang Sunda, ada juga yang merupakan siswa pendatang dari daerah lain yang ketika SMA memilih SMA di Bandung agar bisa masuk ITB atau Unpad.

Kembali ke soal kuota 50% asal Jabar, di satu sisi permintaan 50% kuota untuk Jabar saya nilai wajar saja, sebab ITB, IPB, dan Unpad berada di bumi Parahyangan. Pemerintah Daerah di manapun juga pasti berusaha meningkatkan kuantitas putra-puteri dari daerahnya sendiri yang masuk perguruan tingi di daerahnya. Semakin banyak putera-puteri daerahnya bisa masuk perguruan tinggi yang unggul, maka dianggap semakin tinggi pencapaian kinerja Pemda di bidang pendidikan. Sah-sah saja memang target 50%, bahkan kalau bisa lebih besar lagi.

Tetapi, jika kuota 50% itu dijadikan “keharusan” bagi ITB, IPB, dan Unpad, disinilah masalahnya. Independensi dan otonomi perguran tinggi menjadi tidak ada artinya lagi karena ada intervensi dari luar dengan “keharusan” yang wajib ditaati. Btw, sebenarnya ITB, IPB, dan Unpad itu milik Pemda Jabar atau milik Pemerintah RI? Di bawah Pemda atau di bawah Kemendiknas? Saya kira dalam hal ini Pak Aher tidak memiliki etika.

Sebagian besar rekan-rekan dosen ITB di milis kami menanggapi negatif permintaan Gubernur Jabar itu (begitu kesan yang saya tangkap). ITB, Unpad, dan IPB memang ada tanah Jawa Barat (sebenarnya ada satu lagi kalau mau ditambah, yaitu UI, kampus UI letaknya di Depok, dan Depok itu masuk Jawa Barat), tetapi memaksakan menerima 50% mahasiswanya dari Jawa Barat dapat membuat ketiga perguruan tinggi itu tidak lagi menjadi perguruan tinggi nasional bahkan internasional (world class university), tetapi perguruan tinggi yang bersifat kedaerahan. Aneh saja, di saat kita berfikir global kita malah mundur dengan cara pandang lokal.

Keharusan kuota 50% asal Jabar dapat menimbulkan persaingan yang tidak adil bagi putera-puteri dari daerah lain. Peluang mereka untuk kuliah di ITB atau IPB menjadi makin kecil karena mereka hanya “kalah” dari sisi domisili. Artinya, jika ada dua orang calon mahasiswa yang masing-masing memperoleh nilai ujian masuk yang tidak jauh bedanya, tetapi yang satu dari Jabar dan yang satu lagi dari daerah lain, maka calon yang dari daerah lain itu akan tersingkir hanya karena dia bukan orang Jawa Barat.

Selain itu, kuota 50% asal Jabar dapat menyebabkan kualitas perguruan tinggi unggul itu akan turun sebab mahasiswa yang unggul gagal masuk ITB karena alasan kedaerahan, sementara mahasiswa yang (maaf) kurang berkualitas namun berasal dari Jawa Barat bisa masuk karena kebijakan affirmative itu.

Kalau memang ingin meningkatkan partisipasi mahasiswa asal Jabar masuk ketiga perguruan tinggi tadi, maka caranya bukan dengan kebijakan afirmativ yang bersifat kedaerahan seperti ini. Yang harus ditingkatkan justru kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah di Jawa Barat. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah itu, nanti siswa-siswinya dapat bersaing masuk ketiga perguruan tinggi unggul tadi secara fair dengan peserta dari daerah lain di luar Jawa Barat sehingga kuota 50% itu akan terpenuhi dengan sendirinya, bahkan bisa saja lebih.

Di ITB sendiri mahasiswanya sangat heterogen. Hampir semua putra daerah dari 33 provinsi ada di sini, meskipun bila ditotal tetap yang paling banyak berasal dari Jawa Barat sendiri. Tidak hanya mahasiswa, dosen ITB pun berasal dari berbagai daerah di tanah air.

Kolam "Indonesia Tenggelam" di Kampus ITB yang merefleksikan mahasiswa ITB berasal dari berbagai daerah di nusantara. (Sumber foto: http://www.damniloveindonesia.com/articles.php?id=269)

Kolam “Indonesia Tenggelam” di Kampus ITB yang merefleksikan mahasiswa ITB berasal dari berbagai daerah di nusantara. (Sumber foto: http://www.damniloveindonesia.com/articles.php?id=269)

Heterogenitas mahasiswa ITB adalah salah satu aset ITB yang berharga. Dengan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang suku bangsa, daerah, dan agama, dapat membuat cara pandang kita terhadap bangsa ini menjadi lebih terbuka. Apa jadinya jika nanti satu kampus dominan diisi mahasiswa asal satu daerah saja, cara pandang kita pun akan bersifat kedaerahan.

Jadi, biarkan asal daerah mahasiswa baru di ITB berkembang secara alami saja seperti yang selama ini berjalan. Semua calon mahasiswa dari manapun dipersilakan bersaing secara fair untuk masuk ITB (dan perguruan tinggi lain manapun di negeri ini) tanpa memandang identitas daerah, suku bangsa, atau agama. Saya kira ITB tidak akan bersedia memenuhi keharusan dari Gubernur Jabar itu.

Pos ini dipublikasikan di Pendidikan, Seputar ITB. Tandai permalink.

21 Balasan ke 50% Kuota Mahasiswa ITB untuk Jawa Barat?

  1. kiky berkata:

    Saya tidak habis pikir……masih ada diera global ini…ketika sekat2 wilayah sudah tidak terasa (walaupun ada) tetapi ada seorang pemimpin bangsa ini yg masih tersekat. (kasihan).

    • depi berkata:

      aher itu orang yg gila jabatan, aher itu orang jawa bukan org sunda, aher sedang mencoba mencari simpati orang sunda spy terpilih lagi jd gubenur.dasar pks( partai kerajaan syetan)

    • panji berkata:

      kenyataanya, ITB, IPB, UNPAD, banyak memberikan kuota luar daerah. Tapi bagaimana dengan daerah lain ? saya liat, kok mereka mengutamakan siswa dari daerah nya sendiri. Tapi kenapa ptn jabar tidak melakukan itu ? bagaimana warga jabar bisa maju, kalau untuk masuk PTN di “rumah”nya saja kesulitan.

      • Azhar S. berkata:

        Saya rasa ke-tiga PTN tersebut tidak melakukan hal yang anda katakan. Ke-tiga PTN tersebut memilih para calon mahasiswanya berdasarkan prestasi akademik nya, bukan daerah asalnya. Terlebih, yang namanya PTN sudah jelas milik negara yang bisa diartikan, siapapun warga di Nusantara boleh berkuliah disana. Hanya saja tidak semua dapat menembus persaingan yang sangat sengit agar bisa berkuliah disana.

  2. Nurula berkata:

    Orang daerah seperti saya hanya bisa pasrah, dan kalau memang itu jadi dilaksanakan saya hanya ingin lihat puluhan tahun ke depan universitas tersebut akan menjadi “West Java Class”.

  3. Fahmi berkata:

    memotivasi agar warga jabar semangat belajar lagi dan bersaing dengan calon mahasiswa dari seluruh indonesia. Saya rasa yang masuk ITB akan selalu berkualitas entah itu warga jabar atau selainnya.

  4. Rinaldi berkata:

    Corak berpikir Aher terlihat primordialistik sekali.

  5. Napoleon berkata:

    Ingat bang,
    Semua univ negeri itu dibawah Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi apa artinya itu?
    Universitas negeri itu dibiayai oleh SEMUA WARGA NEGARA INDONESIA, tidak hanya WARGA JABAR, jadi jangan karena tanahnya di Jawa Barat lantas seenaknya menyuruh supaya ada kuota 50%.
    Btw, kalau mau seperti itu, 50% biaya penyelenggaraan pendidikan tingginya dipikul pemerintah provinsi saja ya?

  6. anita berkata:

    Saya hargai rancangan peraturan/keputusan terserbut.
    Tujuannya adalah: supaya kualitas PTS/PTN ini merata di seluruh bumi Nusantara.
    Kita bisa lihat Amerika serikat yang PT-PT terdepan berada menyebar (Harvard di timur laut, Stanford/Berkeley di barat, chicago di tengah, UTexas Austin di selatan, dll nya). Kita bisa lihat juga di Jerman bahwasanya hampir di tiap sudut di Jerman (mulai dari ujung Brandenburg hingga Bavaria, pucuk NRW hingga Baden-Wuerttemberg) mempunyai PT-PT / sekolah dengan kualitas terbaik dan sama rata!

    Mungkin tujuan pemerataan perkembangan seperti inilah yg diharapkan akan hadir di indonesia. Yakni salah satunya adalah dengan usulan/ide [ingat!! hanya ide lho ya..berarti blm tentu juga di approve oleh Diknas/pemerintah pusat] yang menerapkan putra/putri lokal dengan porsi lebih banyak. Sehingga, putra terbaik Jawa tengah yg tadi nya mau masuk ITB akan lebih memilih ke UGM/Undip/Unsoed. Lalu jawara sumbar akan lebih memilih kuliah di Univ.Andalas. Peraih Medali Olimpiade sains tingkat SLTA asal sulawesi akan berkuliah di Univ Sam Ratulangi, dsb nya. Hal ini memberikan kesempatan pemerataan manusia2 pintar dan berkualitas utk membangun dan memajukan daerahnya. Bisa jadi dengan konsep ini indonesia akan merata di seluruh wilayah. bisa kita lihat Contoh Amerika dengan pusat pemerintahan di Washington DC, pusat ekonomi di New York, pusat perfilman di California/hollywood, pusat IT di silicon valley, pusat minyak di Houston/Dallas yg ada di texas.
    Atau kita bisa lihat contoh di Jerman: Pusat pemerintahan (Berlin); Keuangan (Frankfurt); perkapalan/perdagangan/logistik (Hamburg); silicon valley nya jerman (Baden-Wurttemberg); industri optik/lensa/kamera/kaca (Jena), dll.
    Kenapa saya ambil contoh amerika dan jerman? karena negara-negara tersebut adalah negara maju dan perekonomian yang cenderung baik [saya nggak bilang stabil]. dan mereka adalah top 3 in the world negara pengekspor (sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_exports).

    kita bisa lihat paksaan putra putri di amerika utk kuliah di negara bagiannya sendiri. misal: anak kelahiran Iowa kuliah di Iowa. kelahiran michigan kuliah di michigan. ini adalah salah satu jalan pemerataan supaya negara bisa maju. tentunya dengan kualitas dosen/pengajar yg ter-standarisasi ya.
    bisa ditilik bukti uang iuran di universitas2 tsb:
    http://www.ro.umich.edu/tuition/tuition-fees.php –> klik undergraduate. disana bisa dilihat perbedaan yang besarnya mahal 3x lipat utk Non-Michigan Resident jika dibanding dengan Michigan Resident. itu univ michigan ya..
    skrg yg universitas yg lumayan tidak mahal : Arizona State U.
    https://catalog.asu.edu/tuitionandfees/fall13undergradtempedowntowndegreeprog.htm –> bisa dilihat perbedaan antara resident dan non resident.

    yang saya lihat kalau di negara kita adalah: biaya kuliah pendatang dan lokal itu sama saja. Tak heran, jakarta dibanjiri oleh mahasiswa2 non-jakarta yg kuliah sambil bekerja. Tak heran, jakarta makin macet dengan pertambahan ribuan fresh grad yang datang dari Bandung, Surabaya, Jogja, Makassar yang ingin bekerja di Jakarta. Belom lagi plat mobil/motor yg asalnya dari beraneka wilayah di indonesia yang bertebaran di jakarta. Mungkin juga freshgrad2 itu bawa dari rumah masing2. Makin macet kan? solusi macetnya gimana? Ya gimana lagi dong. Salah siapa bawa kendaraan luar jakarta ke jakarta??😛

    Back to the topic. Jadi intinya [balik lagi ke kalimat pertama saya diatas] saya menghargai rancangan peraturan tersebut! utk pemerataan pengetahuan dan perkembangan bangsa kita.
    ** eh itu masih rancangan kan? atau udah disetujui dan jadi ketetapan?
    dan saya setuju dengan ide bang napoleon diatas “biaya penyelenggaraan pendidikan tingginya dipikul pemerintah provinsi”

    Terimakasih.
    Salam

    • Awam berkata:

      Saya setuju dengan pendapat mbak Anita. Tujuannya apa sih? Pemerataan pendidikan! Think locally act globally. Di tiap daerah kan sudah ada PTN masing-masing, kenapa tidak memanfaatkan itu? Kalau masih ada anggapan bahwa di daerah B PTN nya lebih bagus, ya Dikti pasti menutup PTN-PTN di setiap daerah di Indonesia dan memperbesar kuota di PTN daerah B, tapi kenyataannya tidak kan?

      Dan saya lihat sendiri fenomena semacam itu di kota saya sekarang mbak, kota saya bukan lagi kota saya yang dulu. Makin macet karena yang dari luar gak hanya sekadar bawa kendaraan bermotor, tapi MOBIL… gaya hidup kota yang saya perhatikan semakin rusak, dll. Bukannya anti-heterogen, tapi kasihan juga kalo daerah sendiri perlahan semakin tergeser, apakah nggak ironis?

  7. Fajar berkata:

    Aher ga sanggup memasukkan Universitas Indonesia kedalam rencana ini, meskipun letaknya di Jabar,,
    karena kekuatan UI

  8. piye berkata:

    daripada bahas “pembatasan” dalam bentuk persentase yg sudah pasti mengundang kontroversi , kenapa tidak bahas menaikkan kapasitas spy makin banyak yg kebagian ? kecuali memang kontroversi yg dicari ! Kontroversi yg memancing orang berpikir utk terkotak2 !

  9. Oky Surya berkata:

    aher… aher.. harus adakah sekat perwilayahan bagi seorang siswa untuk mengenyam pendidikan yang mereka inginkan ketika mereka punya kemampuan??!!! gak cocok aher jadi pemimpin kalau pemikirannya masih sempit!!!

  10. Evelyn berkata:

    OSN 2013 di Bandung aja…..Jawa Barat kalah telak dgn DKI dan Jateng.
    Sebebernya BAPAK AHER itu GALAU……..UI juga di JABAR lo pak……depok
    Ini bapak jujur takut sama SMA SMA dari DKI dan Jateng.
    DIY, Bali, Jatim, Sulut, Gorontalo dan Banten juga mengancam Jabar,…..Jujurlah pak……TAKUT !!
    Emang ITB, IPB, UNPAD punya jawa barat ….???
    Itu punya PEMERINTAH RI….tauuuuu……Di bawah naungan Kemendiknas RI

    • Metalika berkata:

      Ayo ayo jujur saja kenapa merantau?
      Karena di tanah sendiri gak mampu hidup yah? hahahahahahaha

      Alam yang keras tanah yang tandus air bersih sulit memaksa suatu bangsa untuk bertahan hidup dengan cara merantau.

      Yang bangga itu maju di tanah sendiri, bukan maju di tanah orang.

  11. hernawati berkata:

    wow..ini namanya dikriminasi di negeri sendiri pak aher..kagak boleh gitu dong pak..setiap orang bebas mendapatkan pendidikan yang terbaik, dari manapun dia berasal..:)

  12. hernawati berkata:

    ijin share tulisannya ya pak..:)

  13. tai berkata:

    wow si aher orang gila,, emang dia yg punya kampus,, anjing,, ?? turunkan dia dari jabatannya,, caranya gk fair gitu,, bangsat, jari tengah buat kamu si aher babi

  14. Mandy berkata:

    Capek deeeh. Keliatan jiperrr… takut gak kebagian. Di borong org luar jabar

  15. Aswin Nobby Susanto berkata:

    Semoga saya bisa masuk FTTM ITB pak. Saya dari jogja dan kasih jempol banget buat pluralitas bapak. Universitas – universitas di jogja pun yang ngakunya kota pelajar seluruh Indonesia tetap memakai kuota jogja yang lebih banyak. Aneh ya pak. Semoga sistem pendidikan di Indonesia ini bisa lebih diperbaiki lagi ke depannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s