Tidak Perlulah Sampai Mogok Mengajar Segala

Saya mengerinyitkan dahi ketika membaca wacana dosen PNS akan mogok mengajar secara nasional sebagai bentuk protes terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2013 yang tidak memberikan tunjangan kinerja kepasa Guru dan Dosen (baca ini: Dosen Indonesia Ancam Mogok Mengajar Nasional. Saya lampirkan isi beritanya pada bagian akhir tulisan).

Saya akui kesejahteraan Guru dan Dosen di negara kita memang masih memprihatinkan. Apresiasi negara terhadap profesi kami jauh dari harapan. Bagi sebagian besar Guru dan Dosen PNS di negeri ini, gaji dari Pemerintah sangat diandalkan buat menopang kebutuhan hidup. Maka, ketika Perpres itu mengatur tidak ada tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan di Kemendikbud, maka sebagian dosen-dosen itu bereaksi dengan membuat petisi yang mendesak pemerintah untuk merevisi Perpres 88/2013 yang dianggap tidak adil. Jika petisi tersebut ditolak oleh Pemerintah, maka sebagian dosen tersebut memunculkan wacana untuk melakukan mogok mengajar.

Saya mendukung perjuangan untuk memperoleh hak (tunjangan kinerja) tersebut, namun saya tidak mendukung wacana mogok mengajar nasional dan tidak mau ikut-ikutan mogok segala. Menurut saya agak kurang pas dan terkesan kekanak-kanakan jika sampai mogok mengajar karena masalah uang. Seperti anak kecil saja, jika permintaannya tidak dipenuhi lalu ngambek. Boleh saja kita kecewa kepada Pemerintah karena tidak mendapatkan hak yang seharusnya, tetapi jangan pula kita sampai merugikan hak orang lain, yaitu para mahasiswa kita.

Menjadi dosen atau guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan nurani. Bukan uang yang menjadi tujuan menekuni profesi ini melainkan kepuasan jiwa. Melihat anak didik kita berhasil, kita pun ikut berbahagia. Namun bukan berarti uang tidak penting, uang tetap penting namun uang bukan segala-galanya dalam hidup ini. Bagi saya pribadi, rezeki itu ada saja dari Tuhan, kadangkala ia datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Meskipun Pemerintah belum bisa memberi gaji yang layak buat guru dan dosen, para dosen perlu kreatif mencari tambahan penghasilan selama tidak mengganggu tugas utamanya di kampus. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya menjadi pembicara seminar, menulis buku, mengajar di tempat lain, menjadi konsultan, dan lain-lain. Rezeki mah ada saja nanti, selama masih mau berusaha.

Bagi Pemerintah, janganlah keikhlasan para Guru/Dosen sebagai pendidik itu “dimanfaatkan” sebagai pembenaran untuk tidak memberikan hak-hak mereka. Negeri ini hanya bisa maju apabila pendidikan maju, dan di tangan para pendidik itulah masa depan bangsa ditentukan.

~~~~~~~~~~~
Lampiran:

08 Januari 2014 | 05:45 wib | Nasional
Dosen Indonesia Ancam Mogok Mengajar Nasional
Share :Facebook Twitter Email

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kebijakan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dinilai sangat diskriminatif. Bunyi pasal 3 ayat (1) poin (f) dijelaskan bahwa, Guru dan Dosen dikecualikan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.

Pemerintah dianggap tidak serius memikirkan kesejahteraan dosen. Tanggung-jawab yang besar karena harus melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kualifikasi akademik minimal S2, tidak menjadi acuan yang sepadan dalam penentuan hak-hak dosen. Ironisnya, hak-hak yang diperoleh PNS di luar Kemendikbud jauh lebih besar.

Diskriminasi ini memicu ribuan Dosen Indonesia menggalang Petisi yang mendesak pemerintah untuk merevisi Perpres 88/2013 yang dianggap tidak adil. Berbagai perhimpunan profesi dosen di Indonesia seperti, Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT), Grup Dosen Indonesia (GDI), Forum Dosen Indonesia (FDI) dan Forum Asosiasi Dosen (FAD) mendukung langkah penggalangan petisi.

“Kami menolak Perpres No. 88/2013 karena telah mendiskriminasi dosen untuk tidak mendapatkan haknya. Pemerintah harus merevisi perpres tersebut,” ujar Abdul Hamid, penggagas petisi yang juga Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Masih lanjut Abdul Hamid, “Kami telah menggalang Petisi sebagai reaksi atas ketidakadilan terhadap profesi Dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, padahal tunjangan kinerja seharusnya otomatis melekat pada status PNS.”

Senada dengan Abdul Hamid, Sekjen FAIT, Janner Simarmata menegaskan, penggalangan petisi adalah langkah awal yang dilakukan Dosen Indonesia untuk menuntut haknya. “Petisi adalah langkah awal Dosen di seluruh Indonesia menuntut haknya. Kita akan melihat respon pemerintah,” tegas Janner Simarmata yang juga dosen di Universitas Negeri Medan.

“Pemerintah sepatutnya mengetahui, tunjangan kinerja dan tunjangan profesi adalah dua hal yang berbeda. Tunjangan kinerja mengacu pada pekerjaan, perilaku dan hasil yang otomatis melekat pada PNS. Sedangkan tunjangan profesi (serdos) mengacu pada pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga professional melalui persyaratan seperti, pendidikan, kepangkatan, nilai TOEFL dan TPA,” lanjut Janner Simarmata.

“Jika dosen tidak berhak menerima tunjangan kinerja, lantas tunjangan apa yang didapatkan seorang dosen apabila dia juga belum memperoleh tunjangan profesi (serdos)?” tanya Janner Simarmata.

Senada dengan rekannya, pengurus GDI, Ranny Emilia, mempertanyakan penghentian tunjangan fungsional dan tunjangan profesi ketika seorang dosen sedang tugas belajar.

“Dosen diperlakukan tidak adil dan ketidakpastian hukum terjadi di Kemendikbud. Buktinya, tunjangan fungsional dan tunjangan profesi dihentikan ketika seorang dosen sedang tugas belajar. Bukankah tugas belajar bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,” sebut Ranny Emilia yang juga dosen di Universitas Andalas Padang.

Sementara itu, Ketua Umum FAIT, Hotland Sitorus menghimbau Mendikbud agar segera mengusulkan revisi terhadap Perpres No. 88/2013 kepada Presiden. “Petisi ini hal yang serius untuk dipikirkan Mendikbud. Ribuan Dosen di seluruh Indonesia berharap memperoleh haknya. Kenapa justru dipersulit. Mendikbud harus bertanggungjawab,” tegas Hotland Sitorus.

“Apabila petisi ini tidak ditanggapi pemerintah, bukan tidak mungkin Dosen di Seluruh Indonesia akan melakukan mogok mengajar nasional,” pungkas Hotland Sitorus.

Pos ini dipublikasikan di Pendidikan. Tandai permalink.

17 Balasan ke Tidak Perlulah Sampai Mogok Mengajar Segala

  1. I.S. Siregar berkata:

    ini saya suka… model guru yang benar2 guru.🙂
    jd ingat lagunya Iwan Fals, Oemar Bakri. guru itu penopang kemajuan bangsa, murid bisa maju karena ada guru yg berpikiran maju. sya juga bingung klo mogok ngajar gara2 gaji, apakah itu termasuk berpikiran maju…😀

  2. lazione budy berkata:

    setujuh.
    saya mendukung adanya tunjangan itu tapi kalau mogok ngajar? Nope!
    guru itu mulia, jangan kotori pikiran macam dokter aja.

  3. b3n4r4 berkata:

    Assalamu’alaikum wrwb..Tetaplah menjadi Pahlawan Penuh tanda jasa,jadilah Guru Yg Punya Jiwa Kesatria..Jgn Jadikan Alasan Gigih Kita jadi Rupiah Yg menjadi Penghalang Amal Baik Kita..# mengajar&mendidik adalah Tugas Yg sangat Mulia..Tetaplah semangat jadi Pencerdas Insan Yg Cendikia..# sabar dan Ikhlsalah Untuk Anak Bangsa Kita Tercinta..# Salam Saudara GURU Ku..

  4. smartfaiz berkata:

    tunjangan ga jadi dapet… BBM dah naik, LPG, Listrik, kebutuhan juga pada naik harganya… hanya di Indonesia ini gaji PNS yang tersisa untuk dikonsumsi makin turun…. bayangin kalau punya cicilan rumah sudah dihitung ngepress dengan gaji trus BI rate , diikuti harga barang kebutuhan hidup…. tentunya PNS makin Kere… tapi saya yakin tabungan guru banyak di akherat nanti karena ilmunya masih tertanam dibenak murid-muridnya…

  5. untuk protes terhadap peraturan presiden, sebaiknya memang semua guru mogok…

    Mogok untuk malas-malasan😀

  6. TATA NAGARA berkata:

    mas ada 53 % dosen belum mendapatkan tunjangan profesi…..caba pikirkan nasib mereka………tunjangan kinerja enggak dapat, tunjangan profesi juga tidak dapat….lalu mereka dapat apa……mereka baru dapat janji dan hayalan skema tunjangan profesi dari Mendikbud….kasihan mereka !!!!!!!!!!!!

    • TAK DIANGGAP berkata:

      setuju, jika dosen mogok mengajar bukan karena dosen didiskriminasikan dr tujangan kinerja di kemendikbud, tp kami berjuang demi nasib 53% dosen yg belum sertifikasi.. bs anda bayangkan perbedaan gaji pegawai lbh tinggi dari dosen yg belum sertifikasi, apa ini masuk akal dg pendidikan dosen yg harus bergelar doktor untuk cpt bs ikut seleksi dn ujian sertifikasi..??
      ingat ya, untk bs mendapatkan tunjangan sertifikasi, dosen hrs memenuhi syarat dn seleksi terlebih dulu, sedangkan tunjangan kinerja (remunerasi) semua PNS otomatis mendapatkannya tanpa hrs berpayah” terlebih dulu dn gk perlu antri..
      dan sertifikasi diberikan untuk dosen/guru baik PNS dn NON PNS yg lolos sertifikasi..
      kalau remunerasi diberikan hanya untuk PNS saja..
      mohon penulis artikel ini, membuka mata hati dan jg mata kemanusiaan secara netral dan real, maaf dan terimakasih !!!!!

  7. TATA NAGARA berkata:

    ini adalah cermin buruk para birokrat……..mereka para politisi berantem kesana kemari….kerjaannya bikin konflik dimana-mana……..giliran dosen mau mogok kok engga boleh…enggak elok kata Mendikbud……

  8. putut berkata:

    Dengan mogok bukan untuk menelantarkan mahasiswa/siswa, mungkin hanya seminggu tetapi harga diri dan martabat guru/dosen akan diperhitungkan birokrat dan politisi, bahwa kita bisa mengguncangkan seantero nasional, jangan lagi kita bangga dengan gelar tetapi harkat dan martabat profesi guru/dosen berada di jurang sana yang dengan seenaknya dipermainkan.
    Bravo guru/dosen indonesia, bukti perjuanganmu dinanti.

  9. adi berkata:

    saya dosen mengabdi selama 10 tahun. hingga sekarang tidak mendapat tunjangan sertifikasi. selama ini saya hidup dikosan karena tidak mampu kontrak rumah atau beli rumah. saya gajinya dihabiskan hanya untuk studi lanjut S2 (beasiswa ada tetapi tidak cukup, akhirnya saya kredit di bank). saya setelah bergelar s2 hanya mampu sewa kosan untuk tinggal. sungguh menderita menjadi dosen pns di Indonesia

    • TAK DIANGGAP berkata:

      1000% benar mas Adi, semua dosen yg mengamil pendidikan lbh tinggi baik s2 maupun s3, 90% mengambil kredit di bank untuk bs menyelesaikan studinya, sy bs bilang begini karena sy jg mahasiswa s3 yg sekarang masih berusaha menyelesaikan disertasi sy, dan sy sdh mengabdi sejak tahun 1989, sampai detik ini sy belum pernah menerima sertifikasi.. dan sampai saat ini sy masih menumpang di rumah orang tua sy dg 2 ank dn istri sy.. dan yg menajubkan, walau blm lulus s3, sy hrs membentu teman” sy mengajar krn beban dosen di PTN kami lbh dr 12 sks, hampir semua dosen di fakultas sy pulang ba’da maghrib krn semakin byk mahasiswa dan bertambah setiap tahunnya..

  10. adi berkata:

    dosen bukanlah profesi istimewa di negeri ini. pegawai berijazah sma gajinya lebih tinggi dari dosen. siapa yang suruh jadi dosen, udah tahu kerja susah gaji kecil mau aja jadi dosen. ayo siapa lagi yang ingin jadi dosen………

  11. raffa berkata:

    klau saya setuju saja mereka mogok.. dan lebih baik mogok saja selamanya

  12. Tamink berkata:

    Klau tdk dengan jalan mogok mengajar pemerintah memandang enteng kerja guru dan dosen.

  13. He he, yang mogok jadi ndak? Yang jelas remunerasi untuk dosen dan tendik akhirnya diatur berdasarkan skema BLU di PTN BLU, ini dia besaran remunerasi di sebuah PTN BLU http://abdul-hamid.com/2015/01/13/berapa-besaran-remunerasi-dosen/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s