Snack Singkong Rebus dan Kebijakan Pak Menteri

Sejak Menpan yang baru, Yuddi Chrisnandi, menggaungkan pola hidup sederhana bagi PNS (yang sejak dulu juga sudah banyak hidup prihatin), beberapa perubahan baru sudah terjadi di lingkungan kantor kami di kampus. Hidangan snack rapat yang biasanya kue-kue dari toko kue ternama sudah diganti dengan makanan dari singkong. Ketika rapat kerja di kampus Jatinangor minggu lalu, hidangan snack-nya adalah singkong rebus, jagung rebus dan kacang rebus. Pak Menpan memang membuat aturan agar hidangan rapat di kantor instansi Pemerintah adalah makanan yang berbahan baku negeri sendiri, ya seperti singkong itu.

Hidangan rapat berupa jagung, ubi, dan kacang rebus

Hidangan rapat berupa jagung, ubi, dan kacang rebus

Sekilas hidangan rapat tersebut tidak menarik, semua serba direbus, full karbohidrat yang membuat mata mengantuk. Kalau mau kreatif ya diolah lagi menjadi jajanan yang lebih menarik. Bukankah bisa dibuat menjadi kerupuk ubi, bolu kukus dari ubi talas, lemper jagung, dan sebagainya.

Hidangan kerupuk ubi dan kue semprong di atas meja rapat di kantor fakultas.

Hidangan kerupuk ubi dan kue semprong di atas meja rapat di kantor fakultas.

Pada prinsipnya saya setuju dengan aturan yang dibuat oleh Menpan itu. Pesannya jelas, yaitu agar hidup sederhana, mencintai produk dalam negeri, disamping itu dapat menghemat anggaran negara. Selain soal hidangan rapat, beberapa aturan lainnya adalah rapat tidak boleh dilakukan di hotel atau tempat mewah (namun dilanggar sendiri oleh Pak Menteri dengan melakukan rapat di Balai Kartini Jakarta), hidangan rapat dari bahan baku dalam negeri (meskipun sebagian singkong itu ada yang diimpor dari Thailand dan Vietnam), undangan nikah tidak boleh lebih dari 400 dan jumlah tamu tidak boleh lebih dari 1000 orang. Pak Menteri membuat aturan sampai begitu teknis dan rinci hingga ke angka-angka, yang sebenarnya bukanlah urusan menteri sampai ke level teknis. Masih banyak pekerjaan penting pemberdayaan aparatur negara (termasuk PNS) ketimbang mengurusi hidangan rapat dan jumlah undangan nikah.

Namun jika aturan itu dipaksakan strict harus demikian, maka “korban-korban” sudah mulai berjatuhan. Hotel-hotel mulai mengurangi karyawannya (PHK) karena 60% pemasukan hotel (terutama hotel-hotel di daerah) berasal dari instansi pemerintah yang melakukan acara pertemuan di hotel. Bukan tidak mungkin toko-toko kue melakukan hal yang sama (mem-PHK karyawan), karena tokonya kehilangan pendapatan dari pesanan snack rapat, sebab toko mereka menjual kue dari bahan gandum dan coklat (gandum dan coklat masih impor).

Rapat di hotel tidak selalu berarti mewah, mungkin ruangan rapat di kantor tidak mencukupi untuk peserta yang banyak. Jika bukan karena alasan ruangan yang tidak mencukupi, alasan rapat di luar kantor seperti di hotel adalah untuk penyegaran (refreshing), dan itu hanya sesekali saja supaya tidak jenuh. Rapat yang selalu di dalam kantor mungkin menimbulkan efek jenuh, maka rapat yang sesekali dilakukan di luar kantor (biasanya di hotel atau penginapan di luar kota) mungkin saja dapat lebih produktif karena ide-ide bisa lahir lebih banyak dan orisinil. Apakah Pak Menteri tidak memikirkan faktor-faktor non teknis seperti alasan refreshing itu ya? PNS itu juga manusia yang membutuhkan selingan dalam pekerjaannya.

Undangan pernikahan dengan tamu yang banyak bukan berarti uangnya hasil korupsi. Orang Indonesia berbeda dengan orang Barat. Orang Barat kalau mengadakan pesta pernikahan tamunya sedikit, hanya sebatas keluarga dan teman dekat saja. Tetapi orang Indonesia lebih mementingkan hubungan kekerabatan dan silturahmi. Jika mengadakan kenduri, maka hampir semua kerabat, teman, tetangga, dan handai tolan diundang. Bahkan pada sebagian ummat Islam, mereka juga mengundang puluhan anak yatim untuk menikmati hidangan yang mungkin jarang mereka dapatkan. Jika tidak diundang semua, maka bisa timbul rasa kecewa dan mengurangi silaturahmi. Selama uang untuk acara hajatan adalah uang sendiri, bukan uang negara, maka tidak perlu harus dibatasi. Saya pikir Pak Menteri tidak perlu masuk terlalu jauh mengintervensi hak asasi manusia.

Maka, perlu win-win solution untuk mengatasi dilema ini. Penghematan negara dengan hidup sederhana perlu didukung, tetapi dampaknya terhadap industri pariwisata (hotel dan restoran) dan industri makanan juga perlu dipikirkan. Perlu dicarikan jalan keluar sehingga tidak ada yang merasa dikorbankan.

Pos ini dipublikasikan di Indonesiaku. Tandai permalink.

14 Balasan ke Snack Singkong Rebus dan Kebijakan Pak Menteri

  1. bukanbocahbiasa berkata:

    Yang penting bikin kebijakan dulu… Masalah pusing #bukanurusansaya

  2. adhyasahib berkata:

    ya ampun jumlah undangam nikah di atur juga?baru denger🙂

  3. yayangneville berkata:

    Wah mau itu kacang rebus, enak!!!!

  4. Negara sudah masuk ke ranah private, sampai ngatur soal undangan segala..

  5. adi berkata:

    Sederhana saja. Jika tidak ingan diatur-atur, masih banyak pekerjaan di luar PNS. Mangga ayo keluar dari PNS dan hidup mandiri. Bebas. Agak mengherankan PNS level akademisi masih berpikir dengan mindset seperti ini, punten, agak menyedihkan. Pangkalnya adalah, 1). Sebagian (besar) kegiatan di hotel adalah kegian mark-up atau untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun dengan kongkalikong dengan hotel. . 2). Anggaran makan minum PNS juga sama, menjadi modus korupsi (kecil-kecilan tapi merata, ujung2nya nilainya besar juga). Silakan googling data2 korupsi model ini. Jika kemudian ada aturan pembatasan maka sangat masuk akal. Yang jelas, pihak yang protes hanyalah dari PNS dan pihak lain yang mendapat keuntungan (misal hotel yang mau kong-kalikong dsb). Sebagian besar rakyat (yang memberi nafkah PNS selama ini) malah senang. Salam Damai.

    • hasian berkata:

      Kebijakan gak mutu dari presiden dan kabinet yang berisikan org2 gak mutu, jadi harap dimaklumi aja pak, saya setuju dengan tulisan ini walaupun saya bukan PNS, motif dari kebijakan ini hanya sekedar tuk nyari muka ke rakyat, ngaruhnya kaga ada kecuali secuil.

  6. adi berkata:

    …alasan rapat di luar kantor seperti di hotel adalah untuk penyegaran (refreshing),…

    Loh loh kok jadi melebar Pak Rin, kalau PNS mau rekreasi untuk penyegaran dipersilakan, sangat dibolehkan. Tapi pakai biaya sendiri. Silakan di waktu liburan PNS bersama-sama atau sendirian rekreasi, tidur di hotel atau bahkan keluar negeri. Silakan. Tapi pakai biaya sendiri. Selama ini memang kurang tepat, PNS liburan (bahkan terkadang bawa anak istri), tapi biaya minta dibayarin oleh rakyat. Hadeehhh… Termasuk disini kegiatan olah raga hari Jum’at, enak betul PNS, olahraga rakyat yang bayarin. Kalau mau olah raga, silakan di hari lain, dengan biaya sendiri. Model-model gini kalau gak diatur ketat bisa kebablasan. Sekali lg googling deh untuk meyakini pemborosan APBN/APBD untuk “kesejahteraan” PNS. TAPI yang saya heran, kenapa mental spt ini juga terjadi di PNS akademisi (dosen), kupikir hanya terjadi di PNS yang.. biasa.. Salam damai.

  7. mustarilamada berkata:

    Nuwun Sewu pak, Dari beberapa tulisan Bapak yang sempat saya baca. Kali ini sy kurang setuju dengan apa yang Bapak tuangkan dalam tulisan ini. Berbeda bukan berarti membenci ya pak…Matur nuwun…

  8. Alris berkata:

    Fakta selama ini bahwa rapat di hotel itu memang pemborosan dan ajang kongkalingkong menjebol anggaran. Kalo mau rapat mewah ya jadi aja pegawai swasta yang gak diatur pemerintah, hehe…

  9. rikio berkata:

    Betul pak, gk ada kebijakan lain apa yg lebih keren yang memberikan manfaat banyak buat masyarakat, dr pd nyari muka ke rakyat demi sebuah pencitraan, tapi bisa dimaklumi lah, menterinya sapa dulu…presiden sm partainya senang pencitraan ya menterinya pasti ikut2an, soal kinerja mah urusan nanti, dasar pemerintahan setan

    • rikio berkata:

      Prestasi jokowi selama menjabat presiden :

      1. Rupiah makin melemah
      2. Disaat harga minyak dunia turun dia malah naikin harga BBM, smart euy😛, seiring dgn itu ongkos dan harga2 barang lain ikut2an naik.
      3. Harga BBM coba diturunin biar disangkain peduli ama rakyat, bujug, percuma bro, lha wong harga2 barang udh gk bisa turun lagi.

      Belum lg segudang inkonsistensi thd janji2 dia saat kampanye yg gk bs disebutkan satu per satu.

      Jokowi, cepetan lu turun dr jabatan presiden ini, mending pemerintahan skr ini diambil alih DPR dr pd di bawahi org gk jelas macam lu, makanya gw bilangin sm kalian para pendukung dan simpatisan buta jokowi jgn pilih diaaa, tp kalian ngotot, kyk gini deh jadinya.

      • eurel berkata:

        Sepakat dengan Bung Rikio, pemerintahan saat ini tak lebih dari sebuah pemerintahan penuh kebohongan karena cuma mengandalkan pencitraan belaka, presiden terpilih terbukti bukan seorg yang kompeten, kebijakan2 yang diambil oleh menteri2 kabinetnya lebih banyak ke arah hal2 yang bersifat tidak substansial, semoga badai yang tengah melanda negara kita di bawah pemerintahan saat ini cepat berakhir…

      • secondstreet berkata:

        nguomong oppo mas…!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s