Perda adalah kearifan lokal yang patut dihormati

Sejak peristiwa razia warteg Bu Saeni di kota Serang ramai diberitakan media dan menjadi isu nasional, sekelompok orang mewacanakan untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah. Perda di kota Serang yang mengatur operasional warung makan pada siang hari di bulan Ramadhan dijadikan titik masuk untuk mencabut Perda yang dikatakan bernuansa syariah (Islam). Namun untuk sementara waktu mereka harus kecewa karena Mendagri membantah mencabut Perda syariah itu, diantara 3143 Perda yang dibatalkan minggu lalu. Perda yang dibatalkan adalah Perda yang terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan masalah perizinan.

Menurut pengamatan saya, Perda syariah itu sebenarnya tidak ada, tapi kalau bernuansa agama (agama apapun) ya ada. Perda syariah yang benar-benar mengatur syariat agama (dalam bentuk aturan bernama qanun) hanya ada di Propinsi Aceh yang memang diberikan otonomi khusus untuk membuat peraturan syariah. Coba anda pikir, Perda yang melarang peredaran minuman keras, Perda yang mengatur operasional  warung atau restoran pada bulan Ramadhan, Perda yang melarang perjudian, Perda yang melarang prostitusi, dan Perda-Perda yang berkaitan dengan penyakit masyarakat (Pekat) sering dituding sekelompok pihak sebagai Perda syariah karena diberlakukan oleh Pemda yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Apalagi Perda tersebut dikaitkan dengan ajaran agama (Islam) yang melarang khamar (minuman yang memabukkan), perzinahan, judi, dan sebagainya. Kelompok yang alergi dengan Perda semacam itu (misalnya Setara Institute, Maarif Institute, JIL, dan kelompok liberal lainnya) menyebutnya sebagai Perda intoleran atau Perda diskriminatif.

Padahal Perda semacam itu juga ada di Papua, Kupang, dan lain-lain yang notabene bukan kantong muslim. Misalnya baru-baru ini Gubernur Papua melarang peredaran miras di Papua, karena miras sudah banyak menyebabkan orang Papua meninggal dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga orang asli Papua  (baca: Perda Miras Provinsi Papua Resmi Diberlakukan dan Resmi, Gubernur Lukas Enembe Tanda Tangani Perda Larangan Miras). Anehnya, kelompok yang alergi dengan Perda syariah tadi tidak mengungkit Perda di Papua ini serta tidak menyebutnya sebagai Perda syarah, Perda intoleran atau diskriminatif. Namun, jika Perda miras ini diberlakukan di daerah seperti Cirebon, Bandung, Padang, dan kantong muslim lainnya maka akan disebut Perda intoleran atau dicurigai sebagai Perda syariah atau bernuansa syariah.

Kita kembali pada kasus Perda penertiban warung makanan pada bulan Ramadhan di kota Serang yang menjadi sorotan banyak pihak saat ini. Akibat pemberitaan media tertentu yang tendensius, Perda yang sudah berlaku sejak tahun 2010 itu dicap sebagai Perda intoleran atau Perda diskriminatif. Padahal kalau mau adil, Perda yang mirip dengan di Serang itu juga ada di di Papua. Perda di Papua ini melarang aktivitas perdagangan pada hari minggu sampai jam 14.00 siang karena hari Minggu adalah hari ibadah ke gereja . Bagi mama-mama (wanita Papua) yang nekat berjualan mereka akan di-sweeping dan dagangan mereka diangkut Satpol PP. Pedagang-pedagang muslim di Papua mematuhi aturan tersebut dengan tidak berjualan pada hari Minggu sebagai penghormatan terhadap local wisdom di sana, seperti dikutip dari pranala tersebut:

Masa saudara-saudara muslim bisa mengikuti instruksi menutup kios-kios pada hari Minggu dan membuka kios mulai dari pukul 14.00 WP, kenapa mama-mama yang di pasar kebanyakan Kristen tidak bisa lakukan,” tambah Wetipo.

Karena itu, pemerintah sweeping dan menyita barang jualan mama-mama di pasar.

“Hari ini kita menyita sayur dan jualan, mulai minggu depan tidak boleh lagi berjualan, kalau hari ini kita beri kompensasi, tetapi kalau minggu depan masih ada yang berjualan, jualannya kita sita dan tidak ada kompensasi,” katanya.

Ini artinya dalam setahun ada 52 hari larangan berjualan pada hari Minggu di Papua, Jayawijaya, Paniai, dan daerah-daerah lain yang memberlakukan Perda larangan beraktivitas perdagangan pada Hari Minggu (baca juga: Walikota Kerahkan Satpol PP Pantau Pelaku Pasar Bandel). Nyatanya Perda di Papua ini tidak dicap sebagai Perda intoleran oleh Setara Institute dan kawan-kawannya yang sealiran. Stigma intoleran atau diskriminatif hanya dilekatkan kepada orang Islam saja.

Menurut pendapat saya, Perda-Perda yang berkembang di daerah-daerah yang mengatur kehidupan warganya, sesuai dengan kekhasan daerahnya, merupakan bentuk kearifan lokal yang patut dihormati. Perda-Perda itu tentu tidak lahir dengan sendirinya tetapi merupakan aspirasi atau suara  masyarakat yang ditangkap oleh wakil-wakil rakyat di dewan legislatif lokal (DPRD), lalu dituangkan dalam bentuk Perda. Ada naskah akademiknya sebelum dibahas oleh anggota dewan, disahkan, lalu dieksekusi oleh eksekutif (Pemkot/Pemkab). Jadi, Perda larangan berjualan pada hari minggu di Papua sesuai dengan kekhasan budaya dan agama mayoritas di sana, Perda Pekat di Serang sesuai dengan adat dan agama orang Banten, Perda jilbab di Tasikmalaya sudah sesuai dengan kekhasan kota Tasik sebagai kota santri, dan lain-lain.

Perda-Perda semacam itu bukanlah Perda intoleran, karena lahir dari aspirasi warga lokal yang ingin mempertahankan identitas lokal di sana. Sebuah Perda baru disebut intoleran jika melakukan larangan terhadap warga yang tidak diatur Perda, misalnya mewajibkan jilbab bagi non-muslim, melarang wanita muslimah memakai jilbab di daerah non-muslim, dan lain-lain.

Pemerintah tidak boleh asal main cabut Perda karena desakan sekelompok pihak yang alergi, mereka harus bertanya kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama  di daerah tersebut yang lebih mengetahui daerahnya dibandingkan orang luar yang hanya bisa cuap-cuap. Pemerintah seharusnya melindungi local wisdom, bukan memberangusnya. Justru Pemerintah perlu memperkuat Perda dari sisi SOP dan menyelaraskannya, bukan memperlemahnya.

Pos ini dipublikasikan di Indonesiaku. Tandai permalink.

6 Balasan ke Perda adalah kearifan lokal yang patut dihormati

  1. Prita Pdinata berkata:

    Wah baru tau, menarik. Apalagi yang soal adat terkait Perda dilarang jualan hari Minggu itu. Itu aturannya apa ya? Menarik, pengen googling. Ijin reblog

  2. yuktika berkata:

    Mohon ijin share nggeh pak ☺

  3. Ping balik: Perda adalah kearifan lokal yang patut dihormati — Catatanku – Virtual Friend

  4. Ahmad berkata:

    Memang tipis beda antara perda yang bernuansa kearifan lokal dan ego emosional. Tetapi yang jelas sering sekali perda2 tersebut muncul atas dasar balas membalas. Bila satu daerah dengan mayoritas muslim membuat perda yang sangat “islami”, pasti akan disusul dengan perda serupa di daerah lain tergantung agama apa yang mayoritas di daerah tersebut, begitu dan seterusnya. Seharusnya dasar perda tidak berdasar ego SARA, tetapi dilihat apakah secara PANCASILA perda tersebut bisa diterima oleh semua pihak yang berbeda-beda. Bila hanya mengakomodir mayoritas, jangan paksakan perda tersebut, meskipun niatnya bagus. Contoh perda yang mewajibkan sekolah negeri membaca kitab suci sebelum memulai pelajaran, sudah pasti akan merusak keharmonisan masyarakat, terutama dirasakan oleh orang yang agamanya tidak mayoritas di daerah tersebut.

    Pendiri bangsa ini sudah sadar sesadarnya bahwa tidak akan pernah bangsa Indonesia berganti dasar negara menjadi negara agama sampai kapanpun, maka sudah seyogyanya kita melupakan ide semacam itu (apapun agama kita), dan jangan pula ide negara agama atau nafsu berkuasa di manipulasi sebagai kearifan lokal, kekhasan daerah untuk mendapatkan simpati. Mari kita tengok kembali nurani kita, apakah semangat kita dalam membela perda didasarkan atas ego SARA atau atas dasar semangat keindonesiaan?. Bayangkan bagaimana rasanya bila kita tinggal di daerah dengan perda yang bertentangan dengan agama kita? Jangan sekali sekali berpikir, kalau tidak mau, pindah saja ke daerah lain. Pikiran seperti itu sangat jahat dan tidak bertanggung jawab serta tidak bersyukur atas nikmat dari Tuhan yang memberi kita sebuah negeri yang aman dan makmur selama ini. Salam damai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s