Uneg-Uneg Tentang PPDB Sistem Zonasi (lagi)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk sekolah negeri SMP dan SMA di kota Bandung dan Jawa Barat umumnya sudah selesai. Hasil seleksinya pun sudah diumumkan. Tentu ada yang sedih dan gembira dengan hasilnya. Diantara banyak kesedihan tersimpan kekecewaan mendalam dari sebagian orangtua yang merasa “dizalimi” dengan sistem penerimaan siswa berdasarkan jarak rumah. Dengan persentase kuota yang besar untuk jalur domisili berdasarkan jarak rumah ke sekolah (90%, termasuk kombinasi jarak dan NEM) dan hanya menyisakan 2,5% kuota untuk jalur berdasarkan nilai NEM dan 2,5% untuk prestasi perlombaan, PPDB sistem zonasi meninggalkan cerita pedih. Kekisruhan selama 1 bulan ini selama proses PPDB akhirnya membuat presiden turun tangan.

Menurut saya PPDB sistem zonasi merupakan kebijakan Mendikbud yang paling “konyol” dari seorang menteri miskin prestasi. Di akhir masa jabatannya ia membuat aturan zonasi 90% dalam PPDB. Setelah disentil oleh Pak Jokowi, akhirnya beliau mengubah kuota jalur prestasi dari 5% menjadi 15% dan menurunkan kuota jarak domisili menjadi 80%. Diubahnya hari Jumat sore, sedangkan di Jabar pendaftaran PPDB SMA terakhir hari Sabtu. Mana pula bisa formulir yang sudah dimasukkan dicabut kembali? Sudah telat. Tidak dipikir dulu matang-matang sebelum bikin aturan, bisa diubah seenaknya di tengah jalan saat PPDB sedang injury time. Anak-anak sekolah jadi kelinci percobaan setiap tahun dengan aturan PPDB yang selalu berubah-ubah.

Untuk PPDB SMP di kota Bandung perubahan kuota jalur prestasi menjadi 15% bagaikan nasi sudah menjadi bubur. PPDB SMP di Bandung sudah tuntas sebelum lebaran dengan kuota jalur prestasi berdasarkan nilai USBN hanya 2,5% atau sama dg 8 orang siswa. Tentu penambahan kuota sampai 15% sudah tidak bisa lagi dilakukan. Sudah selesai. Andai waktu itu kuotanya 15%, tentu anak bungsuku bisa masuk ke SMP …., tapi…ah sudahlah.

Pak Menteri ini membuat aturan PPDB salah satu tujuannya adalah menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Baiklah, saya tidak keberatan dengan maksud ini, labelisasi favorit dan tidak favorit telah mengkastakan sekolah negeri.  Selanjutnya Pak Menteri menyatakan bahwa bersekolah di mana saja sama.  Untuk pernyatan ini saya tidak setuju. Jelas tidak sama, pak Menteri. Bersekolah di SMP 2 Bandung dengan fasilitas sarana lengkap dan wah tentu tidak sama dengan bersekolah di SMP 5x yang sarana dan prasarananya memprihatinkan. Sekedar contoh, toilet di SMP 2 saja sekelas toilet hotel, sedangkan toilet di SMP xx jorok dan bau pesing. Itu baru toilet. Wajar orangtua mencari sekolah negeri yang berkualitas buat putra-putrinya.

Pak menteri tidak melihat kondisi di lapangan sebelum  membuat aturan . PPDB sistem zonasi   memiliki dua syarat sebelum dilaksanakan. Syarat pertama adalah penyebaran sekolah negeri harus merata di setiap kecamatan dan proporsional dengan jumlah penduduk. Ada kecamatan yang sama sekali tidak memiliki sekolah negeri. Jika mereka mendaftar ke sekolah negeri di kecamatan tetangga jelas mereka akan tersingkir karena kalah oleh faktor jarak rumah yang jauh. Padahal ketika belum ada sistem zonasi mereka seharusnya bisa bersaing masuk sekolah negeri berdasarkan NEM. Memang solusi untuk masalah ini adalah perlu ditambah jumlah sekolah negeri, tetapi itu kan perlu waktu beberapa tahun lagi, sekarang mereka mau sekolah di mana?

Syarat kedua adalah kualitas setiap sekolah, baik sarana dan prasarana maupun kualitas guru, sudah sama atau setara. Jika kedua syarat itu sudah dipenuhi, barulah bisa dikatakan bersekolah di mana saja sama. Barulah PPDB sistem zonasi bisa diterapkan. Bukan seperti sekarang yang sangat jomplang. Faktanya saat ini penyebaran sekolah negeri belum merata dan kualitasnya satu sama lain jauh berbeda. Butuh waktu untuk menyamakan dan meratakan.

Selama penyebaran sekolah belum merata dan kualitasnya belum sama atau setara, maka PPDB sistem zonasi dilakukan secara bertahap dulu,  jangan langsung memaksakan full seperti sekarang. Artinya seleksi berdasarkan NEM tetap diadakan selain faktor jarak juga dipertimbangkan.  Jika tidak, maka yang terjadi adalah gejolak di tengah masyarakat.

Sistem zonasi telah membuat sekolah-sekolah negeri yang selama ini punya nama turun reputasinya. Sekolah-sekolah itu menerima siswa dengan NEM yang kecil-kecil. Padahal reputasi sekolah unggulan dicapai selama puluhan tahun. Tidak ada yang salah memiliki sekolah negeri favorit sebab sekolah itu terbentuk secara alami. Bahkan putri Gubernur Jabar pun mendaftar ke sekolah favorit (SMAN 3 Bandung) yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya, padahal Pak Gub sendiri dalam beberapa kesempatan berkoar-koar agar masyarakat memilih sekolah yang dekat rumah saja demi mengurangi kemacetan.

Memiliki sekolah negeri unggulan (baca: favorit) sepertinya “tidak diizinkan” dengan sistem zonasi. Semua sekolah harus sama rasa dan sama rata. Semua sekolah harus unggulan. Namun dengan kondisi yang jomplang saat ini, seperti yang diungkapkan di atas, jelas belum bisa.

PPDB sistem zonasi seakan-akan mempersulit siswa-siswa pintar masuk sekolah negeri idamannya karena kuota yang tersedia sangat sedikit (2,5%). Hasil kerja keras mereka belajar kurang diapresiasi dengan proporsional. Mereka kalah dengan seleksi berdasarkan meteran. Orangtua mereka mungkin telah “salah” memilih lokasi rumah di pinggiran kota atau di luar zona sehingga gagal masuk sekolah yang diinginkan.

Dalam pandangan saya, aturan PPDB zonasi memang terlihat adil bagi siswa yang rumahnya dekat sekolah, tetapi zalim bagi siswa berprestasi yang rumahnya di luar zona atau jauh dari sekolah negeri. Impiannya untuk masuk sekolah yang diidamkannya pupus karena tidak bisa mendaftar ke sana. Jika tidak lolos ke sekolah negeri, ya ke sekolah swasta saja, kata pak menteri. Dikiranya ke sekolah swasta itu bisa pakai uang pangkal kayak mengeruk uang di selokan depan rumah saja.

Sekarang bagaimana tanggung jawab menteri terhadap anak-anak yang tidak diterima di mana-mana dan tidak memiliki uang untuk masuk ke sekolah swasta?

Pos ini dipublikasikan di Pendidikan, Seputar Bandung. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Uneg-Uneg Tentang PPDB Sistem Zonasi (lagi)

  1. sitiagel berkata:

    Sistem zonasi itu bikin peluang pungli. Tetanggaku yang lagi daftarin anaknya cerita kalo beliau ditawarin bayar beberapa juta supaya menjamin anaknya masuk di sekolah tersebut. Duh.

    Untungnya tetanggaku nolak dan lebih milih buat cari sekolah lain meskipun lebih jauh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.