Berharap banyak pada jembatan layang Antapani

Bagi warga kawasan Antapani Bandung, kemacetan setiap pagi dan sore di Jalan Terusan Jakarta sudah menjadi makanan sehari-hari. Jalan keluar menuju pusat kota Bandung dari Antapani cuma satu, yaitu Jalan Terusan Jakarta itu. Jalan Terusan Jakarta juga menjadi jalan keluar juga bagi warga kawasan tetangganya, yaitu Arcamanik. Jadi, dari dua kawasan pemukiman itu setiap pagi semuanya bermuara ke Jalan Terusan Jakarta. Penyebab kemacetan adalah lampu merah pada persimpangan dengan Jalan Kiaracondong (sekarang Jalan Ibrahim Ajie). Lampu merah ini bergiliran menjadi hijau untuk setiap empat arah jalan di perempatan itu. Jadi, kabayang kan betapa lamanya menunggu lampu merah menjadi hijau, sementara antrian di belakangnya panjaaaang pisan.

FYI, kawasan Antapani di Bandung Timur adalah kawasan pemukiman yang banyak kompleks perumahan. Dulu cuma ada Perumnas di sana, sekarang ada puluhan perumahan baru yang telah menghabisi sawah-sawah di sana sehingga nyaris tidak ada lagi sawah atau tanah kosong yang bersisa. Balong (danau kecil) pun sampai diuruk untuk dijadikan perumahan. Kawasan Antapani menjadi favorit untuk tempat tinggal karena jaraknya sangat dekat dengan pusat kota (cuma lima kilometer ke Gedung Sate). Infrastrukturnya juga sudah mapan. Sekolah, toserba, mal, klinik dokter, pertokoan, universitas, sarana olahraga, sarana ibadah, dan lain-lain sudah tersedia di sana. Maka tak heran harga tanah di Antapani sangat tinggi, begitu juga harga rumah di sana sudah ratusan juta hingga lebih 1 M.

Dengan jumlah perumahan yang terus bertambah, maka dapat dibayangkan semua warga keluar dalam waktu bersamaan pada pagi hari untuk sekolah atau bekerja, sorenya kembali ke rumah pada waktu yang bersamaan pula. Sementara jalan keluar dari kawasan ke pusat kota cuma satu, yaitu Jalan Terusan Jakarta. Ada sih alternatif melalui jalan kecil ke Terminal Cicaheum, tapi tetap saja bertemu kemacetan di sana. Atau, melalui Jalan Sulaksana di samping Borma Supermarket, tapi keluarnya di Jalan Ahmad Yani yang akhirnya bertemu lagi dengan perempatan Jalan Jakarta-Kiaracondong. Sama-sama parahnya kalau pagi hari.

Tapi sukurlah Walikota Bandung saat ini, Ridwan Kamil, memahami kondisi macet parah itu. Solusinya adalah dibangun jembatan layang di atas perempatan itu. Sejak dua minggu lalu pembangunan jembatan layang yang membentang di atas perempatan Jalan Terusan Jakarta-Kiaracondong sudah dimulai.

 

jembatanantapani

Gambar jembatan layang Antapani (Sumber: jabar.tribunnews.com)

Jembatang Layang Antapani Bandung

Sudut lain gabar jembatan layang (Sumber: bandungaktual.com)

Sudah dua minggu ini warga harus menghadapi kemacetan makin parah karena jalan-jalan di sekitar perempatan itu semakin sempit saja akibat pembangunan jembatan layang. Bagian tengah jalan ditutup dan dipagari seng untuk tahap pembangunan konstruksi. Tidak apa-apalah, bersabar selama enam bulan pembangunan, awal Januari 2017 nanti jembatan layang itu sudah selesai.

Jembatan layang Antapani ini akan menjadi role model jembatan layang berikutnya di kota Bandung. Disebut-sebut jembatan layang ini merupakan pertama di Indonesia menggunakan teknologi struktur baja bergelombang dari Korea. Waktu pengerjaannya lebih cepat 50 persen dibanding struktur bertulang, dan biayanya menjadi hemat 60 persen-70 persen. Jadi, jika jika untuk satu buah jembatan dibutuhkan Rp 100 miliar, maka dengan teknologi baja bergelombang ini biayanya hanya 35 milyar (Sumber dari sini).

Mudah-mudahan jembatan layang ini menjadi jawaban atas persoalan kemacetan selama ini. Saya pun bisa ke kampus lebih cepat. Namun seorang kawan berkata, turun dari jembatan layang akan bertemu lagi dengan kemacetan di jalan Jakarta yang menjadi bottleneck dari tiga arah jalan lain dari perempatan itu. Kita akan bertemu lagi dengan kemacetan baru di perempatan Jalan Ahmad Yani-Jalan Supratman-Jalan Jakarta. Tapi tenang, sesudah jembatan layang ini selesai, jembatan layang di perempatan Jalan Ahmad Yani tadi akan dibangun berikutnya. Pak Emil akan membangung banyak jembatan layang di berbagai permpatan jalan yang selalu menjadi titik macet di kota Bandung. Semoga Bandung bebas macet.

Dipublikasi di Seputar Bandung | 1 Komentar

PPDB Kota Bandung 2016 yang “Unpredictable”

Bertemu kembali dengan seleksi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) kota Bandung tahun 2016. Setelah tiga tahun lalu merasakan pengalaman PPDB masuk SMP negeri yang cukup mendebarkan, maka tahun ini ritual PPDB masuk SMA negeri yang membuat  H2C (harap-harap cemas) akan terulang kembali:-). Anak saya yang nomor dua tahun ini lulus SMP dan akan mendaftar ke SMA negeri yang ada di kota Bandung.

Seperti diinformasikan di situs PPDB 2016 Kota Bandung, pendaftaran PPDB jalur akademik akan dimulai tanggal 27 Juni dan berakhir tanggal 30 Juni 2016.  Di kota Bandung satu-satunya alat seleksi masuk SMA (maupun SMP) negeri hanyalah berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN). Kalau di kota lain seperti di Surabaya, seperti kata   teman saya di sana, seleksi masuk SMA tidak hanya dari nilai UN, tapi juga nilai TPA (Test Potensi Akademik) seperti di SMAN 5 Surabaya. Nilai UN hanya memiliki bobot 40%, sedangkan nilai TPA 60%. Lain kota tentu lain pula aturannya.

Nah, siswa kelas 9 SMP sudah memiliki nilai UN di tangannya. Sekarang mereka sedang berhitung-hitung untuk memilih SMA negeri mana. Jika dulu kita (siswa) sendiri yang mengurus pendaftaran masuk SMA negeri, sekarang orangtua perlu turun tangan untuk melakukan pemilihan sekolah dan pendaftarannya. Mengapa demikian? Karena lulus atau tidak dalam PPDB itu tidak bisa diprediksi (unpredictable). Lebih jelasnya lagi passing grade masuk SMA tertentu tidak bisa diprediksi, bergantung jumlah siswa yang mendaftar di sekolah tersebut serta nilai-nilai UN mereka. Passing grade tahun-tahun sebelumnya pun tidak bisa dijadikan patokan, passing grade tahun ini bisa lebih rendah atau lebih tinggi.  Jadi, orangtua pun perlu “berhitung” dalam memilih sekolah anaknya, tidak bisa diserahkan begitu saja pada anaknya. Yang dimaksud dengan passing grade adalah nilai terendah yang diterima di suatu sekolah.

Di kota  Bandung seleksi PPDB dua tahun belakangan ini sudah menggunakan sistem rayonisasi (perwilayahan), artinya siswa memilih sekolah yang sesuai rayon tempat tinggalnya. Siswa memilih dua pilihan sekolah. Tahun lalu pilihan satu boleh di sekolah di luar rayon mana saja tetapi pilihan dua harus di dalam rayon wilayah tempat tinggalnya. Namun pada tahun 2016 ini pilihan satu dan pilihan dua bebas,  boleh sekolah di wilayah mana saja, namun ada sejumlah konsekuensi. Ada istilah proteksi wilayah, yang artinya siswa yang memilih SMA di wilayah rayonnya diutamakan lebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi untuk pendaftar yang berasal dari luar rayon. Contohnya begini. Siswa A memilih SMA di luar rayonnya sebagai pilihan satu dan SMA di wilayah rayonnya sebagai pilihan kedua, maka dia akan mendapat tiga kali kesempatan seleksi. Seleksi pertama adalah  untuk SMA pilihan kesatu. Mula-mula siswa A “dipertandingkan” dengan semua pendaftar dari wilayah yang sama yang memilih SMA tersebut. Ini yang dinamakan proteksi wilayah. Jika dia tidak lulus pada seleksi wilayah, maka dia “dipertandingkan” dalam seleksi gabungan wilayah (seleksi kedua), yaitu dengan semua pendaftar dari berbagai rayon wilayah yang mengambil  pilihan SMA  tersebut. Jika dia tidak lulus juga, maka A akan dipertandingkan untuk seleksi ketiga pada pilihan keduanya. Karena pilihan keduanya adalah SMA di luar wilayahnya, maka dia akan dipertandingkan dalam seleksi gabungan wilayah, dengan semua pendaftar dari berbagai rayon wilayah yang mengambil  pilihan SMA pilihan kedua tersebut (lihat gambar). Selain faktor nilai UN dan pilihan SMA di wilayah/luar wilayah, jarak km dari rumah ke sekolah pun dihitung dalam proses seleksi. Jika mengambil pilihan satu dan dua semuanya di luar wilayah, maka siswa hanya mendapat kesempatan dua kali seleksi.

PPDB

Nah, melihat gambaran proses di atas kebayang kan betapa kompleksnya proses seleksi PPDB di kota Bandung dan sangat tidak bisa diprediksi. Banyak orangtua siswa hari-hari ini mencari informasi tentang sebaran nilai UN dan prediksi passing grade. Sebaran nilai UN ini penting untuk mengetahui tingkat persaingan masuk SMA negeri tertentu. Meskipun sudah menggunakan sistem rayonisasi untuk menghilangkan kesan sekolah favorit, namun di dalam benak masyarakat yang namanya sekolah favorit itu tidak bisa hilang begitu saja, tetap saja beberapa sekolah menjadi rebutan. Di kota Bandung SMA negeri yang dikategorikan favorit adalah SMAN 3, SMAN 5, SMAN 2, dan SMAN 8, kemudian kategori favorit berikutnya adalah SMAN 1, SMAN 20, SMAN 24, dan seterusnya.  Maka, pertanyaan-pertanyaan seperti: berapa kira-kira passing grade sekolah-sekolah tersebut, apakah dengan nilai UN segini bisa masuk ke sana, dll, menjadi topik yang banyak dibicarakan menjelang tanggal 27-30 Juni nanti. Sebuah situs blog di WordPress yang secara khusus membicarakan PPDB banyak diakses para orangtua, yaitu situs Bicara PPDB Kota Bandung . Saya termasuk salah satu pengunjungnya:-).

Melalui situs Bicara PPDB tersebut saya banyak memperoleh informasi tentang PPDB, nilai-nilai UN, dan perkiraan passing grade. Dari beberapa komentar pembaca di blog tersebut saya memperoleh data sebaran nilai-nilai UN siswa SMP (negeri dan swasta) di kota Bandung (yang disebut berasal dari Disdik Kota Bandung, mudah-mudahan saja valid). Dengan asumsi data sebaran nilai tersebut valid, saya kemudian mengolahnya dengan Microsoft Excell lalu saya tampilkan hasilnya dalam bentuk tabel dan grafis (Sumber data saya ambil dari sini).

PPDB-1

Sebaran nilai UN SMP Negeri tahun 2016

Dari gambaran di atas terlihat bahwa di kota Bandung jumlah siswa SMP negeri yang mendapat nilai UN di bawah 300 justru mayoritas. Nilai UN SMP di Bandung tahun ini memang turun hingga 1,5 poin dibandingkan tahun lalu. Hampir semua orangtua berharap passing grade tahun ini ikut turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Jika digabung dengan SMP swasta, maka sebaran nilai UN SMP membuat orangtau siswa semakin H2C. Pertanyaan-pertanyaan apakah anak saya bisa masuk SMA ini dengan nilai UN segini? Bagaimana kans di SMA yang itu? Dst.

PPDB-2

Sebaran nilai UN SMP negeri dan swasta kota Bandung tahun 2016

Nah, melihat sebaran di atas, sangat sulit memprediksi persaingan masuk SMA negeri di kota Bandung. Sebaran yang lebih rinci per nilai UN atau sebaran dengan rentang yang lebih sempit sangat dinanti dari Disdik Kota Bandung agar pertimbangan memilih SMA tertentu menjadi lebih kuat. Seperti tahun-tahun lalu, kebanyakan orangtua memasukkan formulir pendaftaran pada hari terakhir. Kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya, sekarang yang bisa dilakukan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya sambil berhitung-hitung menjelang buka puasa dan sahur:-).

Dipublikasi di Pendidikan, Seputar Bandung | 8 Komentar

Perda adalah kearifan lokal yang patut dihormati

Sejak peristiwa razia warteg Bu Saeni di kota Serang ramai diberitakan media dan menjadi isu nasional, sekelompok orang mewacanakan untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah. Perda di kota Serang yang mengatur operasional warung makan pada siang hari di bulan Ramadhan dijadikan titik masuk untuk mencabut Perda yang dikatakan bernuansa syariah (Islam). Namun untuk sementara waktu mereka harus kecewa karena Mendagri membantah mencabut Perda syariah itu, diantara 3143 Perda yang dibatalkan minggu lalu. Perda yang dibatalkan adalah Perda yang terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan masalah perizinan.

Menurut pengamatan saya, Perda syariah itu sebenarnya tidak ada, tapi kalau bernuansa agama (agama apapun) ya ada. Perda syariah yang benar-benar mengatur syariat agama (dalam bentuk aturan bernama qanun) hanya ada di Propinsi Aceh yang memang diberikan otonomi khusus untuk membuat peraturan syariah. Coba anda pikir, Perda yang melarang peredaran minuman keras, Perda yang mengatur operasional  warung atau restoran pada bulan Ramadhan, Perda yang melarang perjudian, Perda yang melarang prostitusi, dan Perda-Perda yang berkaitan dengan penyakit masyarakat (Pekat) sering dituding sekelompok pihak sebagai Perda syariah karena diberlakukan oleh Pemda yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Apalagi Perda tersebut dikaitkan dengan ajaran agama (Islam) yang melarang khamar (minuman yang memabukkan), perzinahan, judi, dan sebagainya. Kelompok yang alergi dengan Perda semacam itu (misalnya Setara Institute, Maarif Institute, JIL, dan kelompok liberal lainnya) menyebutnya sebagai Perda intoleran atau Perda diskriminatif.

Padahal Perda semacam itu juga ada di Papua, Kupang, dan lain-lain yang notabene bukan kantong muslim. Misalnya baru-baru ini Gubernur Papua melarang peredaran miras di Papua, karena miras sudah banyak menyebabkan orang Papua meninggal dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga orang asli Papua  (baca: Perda Miras Provinsi Papua Resmi Diberlakukan dan Resmi, Gubernur Lukas Enembe Tanda Tangani Perda Larangan Miras). Anehnya, kelompok yang alergi dengan Perda syariah tadi tidak mengungkit Perda di Papua ini serta tidak menyebutnya sebagai Perda syarah, Perda intoleran atau diskriminatif. Namun, jika Perda miras ini diberlakukan di daerah seperti Cirebon, Bandung, Padang, dan kantong muslim lainnya maka akan disebut Perda intoleran atau dicurigai sebagai Perda syariah atau bernuansa syariah.

Kita kembali pada kasus Perda penertiban warung makanan pada bulan Ramadhan di kota Serang yang menjadi sorotan banyak pihak saat ini. Akibat pemberitaan media tertentu yang tendensius, Perda yang sudah berlaku sejak tahun 2010 itu dicap sebagai Perda intoleran atau Perda diskriminatif. Padahal kalau mau adil, Perda yang mirip dengan di Serang itu juga ada di di Papua. Perda di Papua ini melarang aktivitas perdagangan pada hari minggu sampai jam 14.00 siang karena hari Minggu adalah hari ibadah ke gereja . Bagi mama-mama (wanita Papua) yang nekat berjualan mereka akan di-sweeping dan dagangan mereka diangkut Satpol PP. Pedagang-pedagang muslim di Papua mematuhi aturan tersebut dengan tidak berjualan pada hari Minggu sebagai penghormatan terhadap local wisdom di sana, seperti dikutip dari pranala tersebut:

Masa saudara-saudara muslim bisa mengikuti instruksi menutup kios-kios pada hari Minggu dan membuka kios mulai dari pukul 14.00 WP, kenapa mama-mama yang di pasar kebanyakan Kristen tidak bisa lakukan,” tambah Wetipo.

Karena itu, pemerintah sweeping dan menyita barang jualan mama-mama di pasar.

“Hari ini kita menyita sayur dan jualan, mulai minggu depan tidak boleh lagi berjualan, kalau hari ini kita beri kompensasi, tetapi kalau minggu depan masih ada yang berjualan, jualannya kita sita dan tidak ada kompensasi,” katanya.

Ini artinya dalam setahun ada 52 hari larangan berjualan pada hari Minggu di Papua, Jayawijaya, Paniai, dan daerah-daerah lain yang memberlakukan Perda larangan beraktivitas perdagangan pada Hari Minggu (baca juga: Walikota Kerahkan Satpol PP Pantau Pelaku Pasar Bandel). Nyatanya Perda di Papua ini tidak dicap sebagai Perda intoleran oleh Setara Institute dan kawan-kawannya yang sealiran. Stigma intoleran atau diskriminatif hanya dilekatkan kepada orang Islam saja.

Menurut pendapat saya, Perda-Perda yang berkembang di daerah-daerah yang mengatur kehidupan warganya, sesuai dengan kekhasan daerahnya, merupakan bentuk kearifan lokal yang patut dihormati. Perda-Perda itu tentu tidak lahir dengan sendirinya tetapi merupakan aspirasi atau suara  masyarakat yang ditangkap oleh wakil-wakil rakyat di dewan legislatif lokal (DPRD), lalu dituangkan dalam bentuk Perda. Ada naskah akademiknya sebelum dibahas oleh anggota dewan, disahkan, lalu dieksekusi oleh eksekutif (Pemkot/Pemkab). Jadi, Perda larangan berjualan pada hari minggu di Papua sesuai dengan kekhasan budaya dan agama mayoritas di sana, Perda Pekat di Serang sesuai dengan adat dan agama orang Banten, Perda jilbab di Tasikmalaya sudah sesuai dengan kekhasan kota Tasik sebagai kota santri, dan lain-lain.

Perda-Perda semacam itu bukanlah Perda intoleran, karena lahir dari aspirasi warga lokal yang ingin mempertahankan identitas lokal di sana. Sebuah Perda baru disebut intoleran jika melakukan larangan terhadap warga yang tidak diatur Perda, misalnya mewajibkan jilbab bagi non-muslim, melarang wanita muslimah memakai jilbab di daerah non-muslim, dan lain-lain.

Pemerintah tidak boleh asal main cabut Perda karena desakan sekelompok pihak yang alergi, mereka harus bertanya kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama  di daerah tersebut yang lebih mengetahui daerahnya dibandingkan orang luar yang hanya bisa cuap-cuap. Pemerintah seharusnya melindungi local wisdom, bukan memberangusnya. Justru Pemerintah perlu memperkuat Perda dari sisi SOP dan menyelaraskannya, bukan memperlemahnya.

Dipublikasi di Indonesiaku | 6 Komentar

Dosen-dosen super

Ketika berkunjung ke sebuah perguruan tinggi negeri di sebuah propinsi, saya bertemu dengan kolega dosen-dosen di sana. Dosen-dosen di Jurusan Informatika di tempat tersebut tidak cukup banyak tetapi mahasiswanya banyak sekali. Setiap tahun mahasiswa yang diterima untuk jurusan Informatika saja bisa mencapai hampir 200 orang. Dengan asumsi setiap kelas diisi 50 orang, maka terdapat 4 kelas paralel. Dengan kelas yang banyak dan jumlah mata kuliah yang dibuka juga banyak, maka setiap dosen bisa mengajar lebih dari 12 SKS. Seorang dosen yang saya ajak bincang-bincang mendapat beban 24 SKS dalam satu semester. Dosen-dosen yang lain tidak jauh beda, ada yang 18 SKS, 20 SKS, dan sebagainya.

Saya sebut mereka dosen-dosen super, karena dalam satu minggu mereka mengajar sampai 24 jam. Di kampus saya saja dosen tidak suka mengajar banyak-banyak, apalagi mengajar dengan beban SKS seperti kolega yang saya ceritakan di atas.  Aturan DIKTI mengatakan beban dosen mengajar per semester maksimal 12 SKS, berarti dosen-dosen tersebut adalah dosen yang luar biasa sibuk. Waktunya habis tersita untuk mengajar saja. Memang untuk beban > 12 SKS mereka dibayar kelebihannya (dihitung per jam) , namun saya bisa membayangkan betapa capeknya dosen tersebut. Untuk satu mata kuliah yang sama, mereka harus mengulang materi yang sama untuk empat kelas paralel. Ibarat kaset yang harus disetel berulang-ulang. Jika di kelas pertama tadi bicara apa, maka di kelas kedua, ketiga, dan keempat tentu omongannya yang sama diulang lagi. Alangkah bosannya, begitu saya bayangkan.

Meskipun dosen-dosen tersebut terlihat happy-happy saja, namun saya menganggap keadaan ini adalah hal yang kurang baik. Kasus serupa banyak ditemui di berbagai perguruan tinggi lain, baik di PTS maupun PTN, baik di Jawa maupun luar Jawa. Dengan kondisi perguruan tinggi dimana waktu dosennya habis tersita untuk mengajar saja, lalu kapan untuk meneliti dan membuat publikasi ilmiah? Tugas dosen kan tidak hanya mengajar saja, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan melalui serangkaian penelitian. Dari penelitian tersebut dihasilkan luaran antara lain publikasi makalah (paper) di jurnal atau prosiding.

Dengan kondisi yang padat mengajar tersebut, dosen di perguruan tinggi tersebut masih diminta untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, karena jumlah publikasi ilmiah yang terindeks membawa dampak akreditasi perguruan tinggi tersebut. Benar-benar dosen yang luar biasa, beban mengajar padat tapi mereka masih disuruh membuat publikasi. Ini jelas sesuatu yang sulit, sebab publikasi hanya bisa dihasilkan jika ada penelitian. No research, no publication!

Dengan kondisi seperti di atas, maka sulit kita mengharapkan jumlah publikasi akademisi di Indonesia bisa meningkat. Jangan harap bisa menyamai Malaysia atau Thailand, bisa setengah kali jumlah publikasi negara itu saja sudah lumayan.

Idealnya rasio dosen dan mahasiswa itu rendah, yaitu satu dosen berbanding 10 hingga 20 mahasiswa. Pada kasus di perguruan tinggi yang saya kunjungi rasionya mungkin 1 : 40 ataubahkan  1 : 60. Dengan rasio yang rendah maka dosen tidak habis waktunya hanya mengajar saja, tapi masih punya waktu untuk meneliti. Namun, rasio yang rendah ini agak  sulit dicapai, kebanyakan perguruan tinggi masih mengandalkan pemasukan dana dari mahasiswa. Makin banyak mahasiswa yang diterima, maka jumlah pemasukan dana makin besar. Jika jumlah mahasiswa dibuat dengan rasio ideal, maka mereka mendapat dana yang sedikit. Jadi, kualitas sering dikorbankan demi kuantitas. Inilah salah satu dilematis perguruan tinggi di tanah air kita.

Dipublikasi di Pendidikan | 3 Komentar

Apakah rasa kemanusiaan harus tebang pilih? (Kasus Bu Saeni)

Beberapa hari ini jagad maya diramaikan dengan peristiwa razia warung makan yang buka siang hari pada bulan Bulan Ramadhan di kota Serang. Satpol PP yang menjadi kaki tangan Pemkot Serang bertindak terkesan berlebihan. Warung tegal Bu Saeni tidak hanya digrebeg, tetapi semua masakan di warungnya disalin ke dalam kantong plastik dan dibawa pergi. Wajah Bu Saeni yang menangis membuat iba netizen. Gambar dan berita tersebut segera menyebar menjadi viral dengan disertai sejumlah kecaman dan hujatan terhadap Pemda Kota Serang. Dengan mudah orang-orang terprovokasi dengan berita tersebut tanpa tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi (baca: Investigasi ibu Saenih pedagang warung Serang yang buka saat puasa oleh JITU). Komentar pedas dan kecaman itu pun menyerempet-nyerempet soal agama dan cenderung mendiksreditkan, karena kejadiannya memang berkaitan dengan ibadah puasa.

bu-saeni

Bu Saeni yang menangis karena dagangannya disita Satpol PP

Dalam sekejap berita ini menjadi isu nasional karena diekspos berbagai media. Para pejabat ikut berkomentar, mulai dari gubernur hingga wakil presiden. Netizen yang tergerak hatinya ramai-ramai mengumpulkan sumbangan untuk Bu Saeni. Bahkan, Pak Presiden pun ikut turun tangan dengan memberikan bantuan uang 10 juta (tindakan Presiden ini menurut saya berlebihan, karena orang yang melanggar aturan legal kok malah didukung). Tapi ya sudahlah, alhamdulillah saja, itu rezeki Bu Saeni di bulan puasa. Siapa yang tahu Allah menurunkan rezeki kepada hamba-Nya dalam arah yang tidak disangka-sangka.

Saya pribadi termasuk orang yang tidak setuju dengan aksi Satpol PP maupun ormas yang merazia warung-warung makan yang buka siang hari selama bulan Ramadhan dengan cara yang berlebihan, apalagi sampai anarkis. Tidak semua orang ikut berpuasa toh, saudara kita yang non muslim tidak puasa dan mereka berhak makan siang. Tidak semua orang Islam menjalani puasa, ada kelompok orang yang memang boleh tidak puasa dan menggantinya dengan puasa pada hari yang lain atau membayar fidhiyah, seperti orang sakit, wanita haid, wanita yang sedang hamil/menyusui, musafir, kuli kasar/buruh bangunan, dll.

Tidak ada ajaran agama yang menyuruh berbuat (razia) demikian. Warung-warung makan itu cukup dihimbau untuk tidak membuka warungnya demikian mencolok. Hal ini sudah berlangsung sejak dulu, banyak restoran dan rumah makan dengan kesadaran sendiri menutup rumah makannya dengan kain sehingga terlihat tidak mencolok. Di sebagian rumah makan padang yang telah buka sejak siang hari memasang pengumuman tidak melarang orang membeli makanannya, namun tidak melayani makan di tempat sebelum waktu buka puasa tiba, hanya boleh dibungkus atau dibawa pulang. Intinya toleransi itu sudah berlangsung sejak dulu dan tidak ada yang mempermasalahkan.

Aksi razia yang dilakukan Satpol PP dalam rangka menegakkan Perda cenderung kasar dan arogan. Mereka bertindak berlebihan, dan ketika aksi Satpol PP merazia warung makan di-framing oleh media maka yang terjadi adalah antipati, termasuk dari orang Islam sendiri yang ikut tersulut, berbagai kecaman dan hujatan dengan bebas berseliweran di jagad sosial.

Maka, wajar jika kasus yang menimpa Bu Saeni menimbulkan rasa empati. Saya yang selalu berpihak kepada orang-orang kecil ikut merasa prihatin dan berempati dengan kejadian yang menimpanya. Syukurlah banyak orang yg bersimpati dan mengumpulkan sumbangan untuk Bu Saeni, termasuk Presiden Jojo Widodo.

Di sisi lain, saya merasa miris. Kenapa keprihatinan dan empati yang sama tidak muncul sedemikian besarnya kepada warga Kampung Luar Batang yang diporak-porandakan oleh Satpol PP (didukung aparat) atas instruksi penguasa kota karena mereka dianggap pemukim ilegal. Mereka sama-sama korban satpol PP dan penguasa, bedanya nasib mereka jauh lebih perih daripada Bu Saeni, mereka harus kehilangan harta, mata pencaharian serta harapan. Jerit tangis anak-anak dan ibu-ibu kampung Luar Batang yang harta bendanya diporak-porandakan tidak mampu meluluhkan hati netizen. Kenapa netizen diam? Di mana mereka waktu itu?  Hanya sebagian orang yang masih punya hati nurani peduli dan berempati dengan mereka, meskipun dituduh membangkang, sementara sebagian besar netizen yang merupakan pendukung gubernur petahana diam dan selalu menyalahkan warga sebagai orang yang tidak perlu dikasihani.

luar-batang-nangis_20160411_083858

Ibu-ibu Kampung Luar Batang tak kuasa menangis menghiba agar rumahnya tidak dirobohkan (Sumber: WartaKota)

Kalau saya amati,  media yang mem-framing Bu Saeni tidak mem-framing warga Luar Batang yang terhempas nasibnya. Media tidak mengekspos berita penggusuran yang tidak manusiawi. Bisa dipahami hal ini karena media tersebut, termasuk media mainstream lainnya,  adalah pendukung utama Gubernur dan pemilik modal yang menghidupi media tersebut dari iklan-iklannya, sehingga isu ini tidak terlalu seksi untuk diungkap medianya.

Kemanusiaan seharusnya bebas nilai dan kepentingan. Kemanusiaan tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat agama, suku, strata sosial, dan pandangan politik. Mungkin saat ini kemanusiaan masih bergantung pada apa, siapa, dan bagaimananya. Meski tidak mau bersuara, namun suara hati nurani tidak bisa dibohongi melihat kezaliman yang berlangsung.

Dipublikasi di Agama, Indonesiaku | 7 Komentar

Jangan menawar harga dari pedagang kecil semacam ini

Kalau  berbelanja di supermarket atau toko swalayan, kita tidak pernah bisa menawar harga. Harga barang sudah pasti, tidak bisa dikurangi lagi. Tetapi, jika kita berbelanja di pasar tradisionil, maka tawar menawar harga merupakan seni berbelanja. Kepandaian mendapat harga lebih murah bergantung pada kemampuan pembeli menawar harga. Kaum perempuan umumnya pandai menawar harga, sedemikian alotnya sehingga jika berhasil mendapat harga lebih murah, maka ada kepuasa tersendiri bagi mereka.

Namun, tidak selamanya kita harus menawar harga barang kepada pedagang tradisionil. Lihat-lihat dululah keadaan pedagangnya. Bagi pedagang kecil, pedagang yang sudah tua, pedagang yang tampak kepayahan, pedagang yang  dagangannya kurang laku, atau pedagang yang hanya mendapat keuntungan sedikit dari barang yang dijualnya, tidak usahlah kita menawar harga barangnya. Beli sajalah sesuai harganya, kalau perlu dilebihkan. Jika pun menawar, tawarlah dengan harga yang wajar. Mudah-mudahan ini menjadi amal sholeh. Sungguh miris jika kita masih menawar harga serendah mungkin kepada pedagang semacam di atas, sementara berbelanja di pasar modern kita tidak pernah menawar harga.

Mengapa kita tidak usah menawar harga barang dari pedagang kecil semacam yang saya sebut di atas? Bagi mereka uang sekecil apapun sangatlah berarti. Anak dan istrinya mungkin sedang sakit sehingga membutuhkan uang. Ketika kita menawar barangnya terlalu murah, boleh jadi mereka melepaskan barang jualannya karena terpaksa. Terpaksa butuh uang daripada tidak laku sama sekali, seperti kisah ini yang cukup banyak dibagi oleh netizen.

Di bulan Ramadhan ini mari kita perbanyak amal sholeh dengan membantu orang-orang kecil tersebut. Tidak usah berburuk sangka bahwa mereka mencari untung banyak. Dengan membeli dagangan mereka seharga yang layak, kita telah membantu kehidupan mereka.

Dipublikasi di Renunganku | 3 Komentar

Ali

Muhammad Ali. Siapapun tahu nama itu. Dia seorang petinju legendaris dunia dalam sejarah manusia abad modern. Sosok Ali menjadi terkenal semata-mata bukan karena prestasi tinjunya yang mengkanvaskan lawan-lawannya saja. Dia begitu populer setelah menjadi muslim pada tahun 1975. Mungkin setelah dia masuk Islam itu citra Islam mulai meningkat di Amerika Serikat. Berkat Ali maka orang Amerika mengenal Islam. Ali juga menjadi inspirasi bagi warga kulit hitam di Amerika yang sering mengalami diskriminasi. Berkat Ali pula warga kulit hitam terangkat harga dirinya.

Ali

Muhammad Ali sedang berdoa setelah sholat

Ali dicintai banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saya ingat ketika kecil dulu, setiap kali siaran langsung pertandingan tinju Muhammad Ali disiarkan oleh TVRI, jalan-jalan menjadi lengang. Hampir semua orang duduk menyimak siaran televisi. Saat Ali berhasil memukul KO lawannya, orang-orang berteriak senang. Namun, ketika Ali jatuh tersungkur di-KO lawannya, banyak orang menangis, seakan-akan mereka tidak menerima Muhammad Ali kalah.

Sebuah lagu yang menjadi hits pernah dipersembahkan untuk Muhammad Ali, sebagai lagu tema untuk film The Greatest yang menceritakan biografi Muhammad Ali. Lagu yang berjudul The Greatest Love of All dinyanyikan oleh penyanyi Whitney Houston.

(jika ingin video yang ada lirik lagunya, silakan klik video ini)

Sosoknya yang penuh kontroversi dan penuh drama, mulutnya yang selalu sesumbar mengalahkan lawannya (sehingga dia dijuluki “si mulut besar”), keputusannya menolak dikirim ke medan perang di Vietnam, pilihannya menjadi muslim, dan penyakit parkinson yang membuatnya semakin lemah, telah membuat dunia bersimpati kepada Ali. Maka, kabar kematiannya pada tanggal 4 Juni 2016, setelah berjuang melawan penyakit parkinson yang sudah lama dideritanya, membuat dunia menangis. Tidak hanya warga AS yang berkabung,  tetapi saya kira hampir seluruh warga dunia.

Inna lillaahi wa inna ilaihi raajiun. Allaahummaghfirlahu warhamhu wa’afihii wa’fu ‘anhu waj’alil jannata matswaahu.

Selamat jalan Ali menuju Sang Khalik.

Dipublikasi di Dunia oh Dunia | Meninggalkan komentar