Mencoba Kereta Bandara Minangkabau, Padang

Dua minggu lalu saya pulang mudik ke Padang. Kebetulan saya sedang tidak banyak kegiatan di kampus, jadi saya sempatkan pulang ke kampung halaman dengan anak-anak meski hanya sebentar (tiga hari).  Saya memang tidak sempat mudik saat lebaran, maka mudiknya sesudah lebaran saja. Hehe, orang lain sudah balik ke rantau, saya malah pulang ke kampung. Ketika saya melihat harga tiket Xpress Air rute Bandung – Padang sempat turun, langsung saya ambil keputusan mendadak pulang ke Padang hari Jumat siang. Mumpung pesawat masih terbang dari Bandara Husein Sastranegara, belum dari Bandara Kertajati yang dimulai tanggal 1 Juli.

Setiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) terbersit keinginan saya mencoba kereta api bandara dari BIM ke Padang. Saya memang sudah tahu ada kereta bandara di bandara BIM, dioperasikan sejak tahun lalu, tetapi saya belum pernah mencobanya.  Ini bandara kedua di Indonesia yang memiliki kereta api bandara sesudah Bandara Kualanamu, Medan. Bandara berikutnya yang memiliki kereta bandara adalah Bandara Soekarno – Hatta dan bandara YIA Yogyakarta.

Keluar dari terminal kedatangan, ada petugas yang menginformasikan kepada penumpang pesawat bahwa kereta bandara akan berangkat pada pukul 16.50, itu artinya sekitar 15 menit lagi. Stasiun bandara letaknya kira-kira 200 meter dari terminal kedatangan tapi belum terintegrasi dengan bangunan bandara sehingga kalau hujan agak kesulitan ke sana. Namun, kita bisa naik bus shuttle yang mengantarkan kita ke stasiun kereta. Naik bus shuttle ini gratis. Bus shuttle sudah menunggu di depan kedatangan.

Bus shuttle membawa penumpang ke stasiun bandara. Kita diarahkan ke loket penjualan karcis kereta. Tidak banyak penumpang yang antri membeli karcis. Petugas melayani penumpang dengan ramah.

Konter penjualan tiket kereta bandara

Harga tiketnya sangat murah, hanya Rp 10.000 ke stasiun Simpang Haru Padang yang berjarak 22 km dari bandara. Kalau naik taksi bandara ke rumah orangtua saya di kawasan Sawahan tarifnya 10 kali lipat yaitu 110.000.

Karcis kereta bandara BIM, sangat murah hanya 10.000 saja

Selanjutnya kita masuk ke pintu keberangkatan. Sekarang ini naik dan turun kereta layanannya seperti naik pesawat saja. Petugas memeriksa karcis kereta dan kita dipersilahkan masuk.

Pintu keberangkatan

Memasuki hall kereta, terlihatlah kereta bandara yang menanti penumpang. Kereta terdiri dari tiga gerbong, warnanya dicat hijau. Terlihat kinclong. Ini kereta buatan PT INKA di Madiun.

Hall kereta bandara

Kereta bandara yang cantik

Padang berjarak 22 km dari Bandara BIM. Kereta akan berangkat 5 menit lagi.  Hanya satu kereta saja di sana.

Masuk ke dalam kereta kita sudah merasakan kenyamanan.  Sore itu kereta tidak penuh penumpang, mungkin karena penumpang pesawat saat ini sudah berkurang.  Namun ada teman yang mengatakan jadwal keberangkatan kereta tidak sinkron dengan jadwal kedatangan pesawat dan masyarakat belum menjadikan kereta untuk pilihan transportasi ke dan dari bandara. Sayang ya, kereta bagus tetapi kurang optimal dalam hal jumlah penumpang yang menggunakannya. Entahlah. Yang jelas langit sore sudah mendung, sebentar lagi turun hujan.

Memang kereta tidak bisa berjalan terlalu cepat, tetapi karena ini perjalanan santai maka tidak masalah bagi saya, yah sambil menikmati pemandangan sepanjang jalan.

Bagi saya, memilih naik kereta bandara karena stasiun Simpang Haru tidak jauh dari rumah orangtua saya di Sawahan.  Jika naik taksi, selain ongkosnya lumayan mahal (Rp110.000), kita melewati titik-titik macet seperti di depan Minang Plaza di Air Tawar dan di depan Transmart di Jalan Khatib Sulaiman.

Kereta bandara di Padang tidak memerlukan pembangunan infrastruktur jalur kereta baru. Jalur kereta api sudah tersedia sejak zaman Belanda. Rel kereta api jalur Padang ke Pariaman melewati daerah dekat bandara. Tinggal menambahkan jalur rel dari dalam bandara ke luar bandara maka tersambunglah jalur rel kereta api dari bandara BIM ke Padang.

Kereta melewati stasiun Duku, Lubuk Buaya, Tabing, belakang hotel Basko, dan tujuan akhirnya di stasiun Simpang Haru Padang. Empat puluh lima menit waktu yang dibutuhkan dari bandara Minangkabau ke Padang. Jadi kalau kita naik kereta dari Padang ke bandara Minangkabau kita sudah dapat memprediksi waktu kedatangan sehingga tidak akan ketinggalan pesawat.

Stasiun Simpang Haru, Padang

Stasiun Simpang Haru, Padang

Stasiun Simpang Haru adalah kenangan saya kala kecil. Di sini saya waktu kanak-kanak naik kereta api ke Pariaman atau ke Teluk Bayur. Jadi, naik kereta bandara ini sebenarnya mengenang nostalgia saat masa kecil dulu di Padang. Sumatera Barat adalah salah satu dari empat propinsi di Sumatera yang memiliki jalur kereta api sejak zaman Belanda (propinsi lainnya adalah Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara). Dulu kereta api digunakan untuk membawa batubara dari Ombilin di Sawahlunto ke pelabuhan Teluk Bayur Padang. Sekarang tidak ada lagi batubara di Ombilin sehingga kereta api pun dihentikan. Satu-satunya jalur kereta api yang masih aktif adalah jalur Padang ke Pariaman yang rutin tiga kali sehari membawa penumpang, yang umumnya pegawai yang bekerja di Padang (baca: Naik Kereta Api dari Padang ke Pariaman).

Demikianlah pengalaman saya mencoba kereta bandara di kampung halaman. Naik kereta sambil bernostalgia. Mungkin kalau pulang ke Padang lagi saya memilih naik kereta ini lagi.

Dipublikasi di Cerita Ranah Minang | Meninggalkan komentar

Uneg-Uneg Tentang PPDB Sistem Zonasi (lagi)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk sekolah negeri SMP dan SMA di kota Bandung dan Jawa Barat umumnya sudah selesai. Hasil seleksinya pun sudah diumumkan. Tentu ada yang sedih dan gembira dengan hasilnya. Diantara banyak kesedihan tersimpan kekecewaan mendalam dari sebagian orangtua yang merasa “dizalimi” dengan sistem penerimaan siswa berdasarkan jarak rumah. Dengan persentase kuota yang besar untuk jalur domisili berdasarkan jarak rumah ke sekolah (90%, termasuk kombinasi jarak dan NEM) dan hanya menyisakan 2,5% kuota untuk jalur berdasarkan nilai NEM dan 2,5% untuk prestasi perlombaan, PPDB sistem zonasi meninggalkan cerita pedih. Kekisruhan selama 1 bulan ini selama proses PPDB akhirnya membuat presiden turun tangan.

Menurut saya PPDB sistem zonasi merupakan kebijakan Mendikbud yang paling “konyol” dari seorang menteri miskin prestasi. Di akhir masa jabatannya ia membuat aturan zonasi 90% dalam PPDB. Setelah disentil oleh Pak Jokowi, akhirnya beliau mengubah kuota jalur prestasi dari 5% menjadi 15% dan menurunkan kuota jarak domisili menjadi 80%. Diubahnya hari Jumat sore, sedangkan di Jabar pendaftaran PPDB SMA terakhir hari Sabtu. Mana pula bisa formulir yang sudah dimasukkan dicabut kembali? Sudah telat. Tidak dipikir dulu matang-matang sebelum bikin aturan, bisa diubah seenaknya di tengah jalan saat PPDB sedang injury time. Anak-anak sekolah jadi kelinci percobaan setiap tahun dengan aturan PPDB yang selalu berubah-ubah.

Untuk PPDB SMP di kota Bandung perubahan kuota jalur prestasi menjadi 15% bagaikan nasi sudah menjadi bubur. PPDB SMP di Bandung sudah tuntas sebelum lebaran dengan kuota jalur prestasi berdasarkan nilai USBN hanya 2,5% atau sama dg 8 orang siswa. Tentu penambahan kuota sampai 15% sudah tidak bisa lagi dilakukan. Sudah selesai. Andai waktu itu kuotanya 15%, tentu anak bungsuku bisa masuk ke SMP …., tapi…ah sudahlah.

Pak Menteri ini membuat aturan PPDB salah satu tujuannya adalah menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Baiklah, saya tidak keberatan dengan maksud ini, labelisasi favorit dan tidak favorit telah mengkastakan sekolah negeri.  Selanjutnya Pak Menteri menyatakan bahwa bersekolah di mana saja sama.  Untuk pernyatan ini saya tidak setuju. Jelas tidak sama, pak Menteri. Bersekolah di SMP 2 Bandung dengan fasilitas sarana lengkap dan wah tentu tidak sama dengan bersekolah di SMP 5x yang sarana dan prasarananya memprihatinkan. Sekedar contoh, toilet di SMP 2 saja sekelas toilet hotel, sedangkan toilet di SMP xx jorok dan bau pesing. Itu baru toilet. Wajar orangtua mencari sekolah negeri yang berkualitas buat putra-putrinya.

Pak menteri tidak melihat kondisi di lapangan sebelum  membuat aturan . PPDB sistem zonasi   memiliki dua syarat sebelum dilaksanakan. Syarat pertama adalah penyebaran sekolah negeri harus merata di setiap kecamatan dan proporsional dengan jumlah penduduk. Ada kecamatan yang sama sekali tidak memiliki sekolah negeri. Jika mereka mendaftar ke sekolah negeri di kecamatan tetangga jelas mereka akan tersingkir karena kalah oleh faktor jarak rumah yang jauh. Padahal ketika belum ada sistem zonasi mereka seharusnya bisa bersaing masuk sekolah negeri berdasarkan NEM. Memang solusi untuk masalah ini adalah perlu ditambah jumlah sekolah negeri, tetapi itu kan perlu waktu beberapa tahun lagi, sekarang mereka mau sekolah di mana?

Syarat kedua adalah kualitas setiap sekolah, baik sarana dan prasarana maupun kualitas guru, sudah sama atau setara. Jika kedua syarat itu sudah dipenuhi, barulah bisa dikatakan bersekolah di mana saja sama. Barulah PPDB sistem zonasi bisa diterapkan. Bukan seperti sekarang yang sangat jomplang. Faktanya saat ini penyebaran sekolah negeri belum merata dan kualitasnya satu sama lain jauh berbeda. Butuh waktu untuk menyamakan dan meratakan.

Selama penyebaran sekolah belum merata dan kualitasnya belum sama atau setara, maka PPDB sistem zonasi dilakukan secara bertahap dulu,  jangan langsung memaksakan full seperti sekarang. Artinya seleksi berdasarkan NEM tetap diadakan selain faktor jarak juga dipertimbangkan.  Jika tidak, maka yang terjadi adalah gejolak di tengah masyarakat.

Sistem zonasi telah membuat sekolah-sekolah negeri yang selama ini punya nama turun reputasinya. Sekolah-sekolah itu menerima siswa dengan NEM yang kecil-kecil. Padahal reputasi sekolah unggulan dicapai selama puluhan tahun. Tidak ada yang salah memiliki sekolah negeri favorit sebab sekolah itu terbentuk secara alami. Bahkan putri Gubernur Jabar pun mendaftar ke sekolah favorit (SMAN 3 Bandung) yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya, padahal Pak Gub sendiri dalam beberapa kesempatan berkoar-koar agar masyarakat memilih sekolah yang dekat rumah saja demi mengurangi kemacetan.

Memiliki sekolah negeri unggulan (baca: favorit) sepertinya “tidak diizinkan” dengan sistem zonasi. Semua sekolah harus sama rasa dan sama rata. Semua sekolah harus unggulan. Namun dengan kondisi yang jomplang saat ini, seperti yang diungkapkan di atas, jelas belum bisa.

PPDB sistem zonasi seakan-akan mempersulit siswa-siswa pintar masuk sekolah negeri idamannya karena kuota yang tersedia sangat sedikit (2,5%). Hasil kerja keras mereka belajar kurang diapresiasi dengan proporsional. Mereka kalah dengan seleksi berdasarkan meteran. Orangtua mereka mungkin telah “salah” memilih lokasi rumah di pinggiran kota atau di luar zona sehingga gagal masuk sekolah yang diinginkan.

Dalam pandangan saya, aturan PPDB zonasi memang terlihat adil bagi siswa yang rumahnya dekat sekolah, tetapi zalim bagi siswa berprestasi yang rumahnya di luar zona atau jauh dari sekolah negeri. Impiannya untuk masuk sekolah yang diidamkannya pupus karena tidak bisa mendaftar ke sana. Jika tidak lolos ke sekolah negeri, ya ke sekolah swasta saja, kata pak menteri. Dikiranya ke sekolah swasta itu bisa pakai uang pangkal kayak mengeruk uang di selokan depan rumah saja.

Sekarang bagaimana tanggung jawab menteri terhadap anak-anak yang tidak diterima di mana-mana dan tidak memiliki uang untuk masuk ke sekolah swasta?

Dipublikasi di Pendidikan, Seputar Bandung | 1 Komentar

Shalat Ashar di Masjid PDAM Bandung

Setiap pulang kantor dari kampus ITB ke rumah, saya selalu melewati Jalan Ciung Wanara. Suatu kali saat pulang pas menjelang shalat Ashar, adzan menggema dari masjid PDAM yang terletak persis di pinggir jalan Ciung Wanara. Kompleks PDAM Tirtawening Kota Bandung sangat luas, dikelilingi oleh Jalan Badak Singa, Jalan Tamansari, dan Jalan Ciung Wanara. Mendengar adzan saya pun singgah sejenak untuk menunaikan sholat di  Masjid Maaimaaskuub, demikian nama masjid yang terletak di halaman kantor PDAM itu.

Masjid ini dibangun baru menggantikan bangunan masjid yang lama di lokasi yang sama. Saya belum pernah sholat di masjid yang baru ini, hanya selalu melewatinya saja setiap hari. Jaraknya hanya sepelemparan batu saja dengan Masjid Salman ITB, 100 meter saja.

Setelah masuk ke dalam masjid, saya terpesona. Ini masjid yang unik. Dikelilingi oleh air yang mengalir, kolam-kolam, dan air mancur. Bahkan di mihrab tempat imam pun ada kolam air.  Wajar bertema air karena ia terletak di kantor perusahaan air minum.

Nama Maaimaskuub artinya air yang terus mengalir dari surga. Suara gemercik air di dalam masjid membuat suasana hati jadi tenteram. Air memang menyejukkan jiwa. Mihrabnya pun tidak berdinding sehingga udara segar selalu keluar masuk masjid. Nyaman. Mirip seperti masjid  di Kotabaru Parahyangan.

Selama ini masjid di PDAM Bandung adalah pilihan warga Ganesha dan sekitarnya yang ingin sholat Jumat tidak lama-lama. Kalau ibadah sholat jumat di Masjid Salman memang cenderung lama, terutama khutbah jumatnya. Masjid PDAM sudah terkenal khutbah Jumatnya singkat sehingga secara berkelakar disebut sholat Jumat turbo. Entah kalau sekarang, karena saya baru satu kali sholat Jumat di sini. Tentang hal ini pernah aya tulis pada tulisan tahun 2013,  Pengalaman Shalat Jumat di Masjid PDAM Bandung. Pada tulisan tersebut juga ada foto masjid yang lama. Jauh berbeda dengan masjid yang baru ini.

Masjid Maaimaskuub tidak hanya digunakan oleh pegawai PDAM saja, tetapi juga oleh pelajar SMA dan masyarakat umum yang berada di sana. Semoga masjid ini selalu terawat dan menjadi berkah buat sekelilingnya.

Dipublikasi di Agama, Seputar Bandung | 2 Komentar

Setelah PPDB SMP Kota Bandung Berlalu

Hari ini saya datang ke SMPN 44 Bandung di Jalan Cimanuk No. 1, pertigaan dengan Jalan Riau (Jl. R.E Martadinata, jalan yang terkenal dengan sederetan Factory Outlet atau FO). Tujuan ke sini adalah untuk melakukan daftar ulang anak yang diterima di SMP negeri tersebut. Alhamdulillah, Tuhan mentakdirkan anak bungsuku bersekolah di SMP ini melalui proses PPDB  pada bulan puasa yang lalu. Kota Bandung memang paling cepat menyelenggarakan PPDB di antara semua kota/kabupaten di Jawa Barat.

PPDB tahun 2019 menerapkan full sistem zonasi. Semua sekolah negeri di Indonesia harus tunduk pada Peraturan Menteri Kemendikbud yang mengharuskan penerimaan siswa baru SMP/SMA berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Siapa yang rumahnya makin dekat ke sekolah, maka peluangnya diterima di sekolah tersebut makin besar. Siswa yang rumahnya  dekat  SMP/SMA negeri tidak  perlu giat belajar di tingkat sekolah sebelumnya. Mereka, meski punya  NEM (nilai USBN atau nilai UN) rendah, sudah “terjamin” bisa masuk SMP/SMA negeri. Siswa yang punya NEM tinggi tapi rumah jauh dari sekolah terpaksa gigit jari, tersingkir dari sekolah yang diinginkannya.

Sistem zonasi memang sudah berhasil menghilangkan sekolah-sekolah berlabel favorit. Siswa dengan NEM bagus tersebar merata di berbagai sekolah. Sekolah-sekolah SMP favorit yang terletak di tengah kota di Bandung seperti SMPN 2, 5, 7, 14, dan 44 melalui sistem zonasi tahun 2019 rata-rata mendapat siswa dengan NEM yang rendah. Tidak banyak siswa memiliki NEM bagus.

Sistem zonasi di Bandung hanya memberi kuota 2,5% saja menerima siswa berdasarkan nilai NEM, atau setara 7 hingga 8 orang saja, 2,5 % lagi berdasarkan prestasi perlombaan, dan 5% untuk jalur mutasi orangtua. Sisanya 90% berdasarkan jarak, itu sudah termasuk jalur kombinasi sebesar 20% yang menerima siswa berdasarkan kombinasi jarak rumah dan nilai NEM. Anak saya karena berada di luar zonasi hanya bisa memilih jalur prestasi berdasarkan nilai USBN saja, itupun hanya boleh memilih satu sekolah.

Beruntunglah orangtua yang punya rumah dekat SMP/SMA negeri, malanglah orangtua yang membeli rumah di pinggiran kota yang jauh dari sekolah negeri. Meski anak-anak mereka berprestasi akademis tapi kalah bersaing dengan anak-anak yang rumahnya dekat sekolah. Mau masuk sekolah negeri dengan jalur prestasi akademis itu pun tidak aman karena kuotanya sangat sedikit. Mau masuk sekolah swasta tidak punya uang karena sekolah swasta yang berkualitas memungut uang pangkal puluhan juta dan SPP yang mahal.

Ruwet sekali PPDB zaman sekarang. Sistem PPDB yang selalu berubah-ubah setiap tahun memusingkan orangtua. Anak-anak selalu menjadi kelinci percobaan para pengambil keputusan.  Pada dasarnya saya setuju dengan tujuan sistem zonasi, yaitu untuk memeratakan mutu sekolah, tidak ada lagi sekolah favorit atau tidak favorit. Tetapi setuju dengan syarat, yaitu sekolah tersebar secara merata dan kualitasnya juga merata, sehingga masuk sekolah apapun sama saja. Namun sayangnya, di kota Bandung penyebaran sekolah dan kualitasnya tidak merata, oleh karena itu sistem zonasi belum bisa diterapkan secara penuh. Tentang hal ini sudah  pernah saya tulis pada posting tahun lalu (baca ini). Kalau belum bisa diterapkan secara penuh, maka fifty-fifty saja, yaitu 50% menerima siswa berdasarkan jarak dan 50% lagi berdasarkan NEM. Lebih fair dan lebih adil bagi semua pihak.

Tahun ini kabinet menteri akan berganti lagi karena presidennya baru. Mendikbud yang sekarang kemungkinan akan diganti juga. Kita semua sudah mahfum dengan slogan ganti menteri ganti aturan. Bukan tidak mungkin Mendikbud yang baru akan mengubah lagi mekanisme PPDB. Siap-siap saja orangtua dipusingkan dengan aturan yang berubah-ubah. Tiga tahun lagi ketika anak saya tamat SMP entah seperti apa pula aturan PPDB masuk SMA.

Jalan Cimanuk yang teduh

Alhamdulillah, proses pendaftaran ulang siswa baru sudah selesai di tempat sekolah anak saya. Sekolah yang berada di kawasan belakang Gedung Sate ini berada di kawasan yang teduh dan rindang, banyak pohon besar, dan tidak dilalui kendaraan umum. Mudah-mudahan sekolah ini adalah yang terbaik yang dipilihkan Tuhan untuk anak saya. Tahun lalu SMPN 44 meraih predikat sekolah berbudaya religi. Itu artinya SMPN 44 memiliki pola pendidikan karakter yang kuat. Insya Allah.

Dipublikasi di Pendidikan, Seputar Informatika | Meninggalkan komentar

Cara Menghilangkan Ujub dan Riya saat Sholat ke Masjid

Seorang teman pernah mengatakan di laman akun fesbuknya bahwa tantangan sholat ke masjid itu cuma dua. Tantangan pertama adalah mengalahkan rasa malas. Tantangan kedua adalah mengalahkan rasa ujub dan riya. Ujub artinya mengagumi diri sendiri, merasa bangga karena merasa lebih baik dari orang lain, termasuk juga  merendahkan orang lain yang tidak pergi sholat ke masjid. Riya artinya mengharapkan dipuji oleh orang lain dengan memamerkan amalan.

Bagi laki-laki muslim, sholat fardhu wajib dilakukan di masjid secara berjamaah.  Meskipun demikian, sholat fardhu yang dilakukan di rumah tetap sah (Baca: Laki-Laki Wajib Shalat Berjamaah di Masjid, Benarkah?).

Saya pribadi selalu mengusahakan sholat fardhu di masjid, meskipun beberapa kali sering timbul rasa malas (seharusnya tidak boleh ya).

Kembali ke tantangan yang ditulis oleh teman saya tadi. Dia mengatakan bahwa kebanyakan dari kita mampu mengatasi tantangan nomor  satu. Rasa malas bisa dibuang dengan memotivasi diri. Ayo, jangan malas, sholat di masjid selagi masih diberi hidup oleh Allah SWT.

Tetapi, kata dia melanjutkan, tidak banyak orang yang mampu melewati tantangan nomor dua.  Perasaan ujub dan riya jika muncul di dalam hati dapat membuat amalan kita sia-sia, hangus, karena tidak diterima oleh Allah SWT.

Perasan ujub sering timbul pada manusia, termasuk ahli ibadah. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa lebih sholeh, lebih alim, lebih islami, dan sebagainya. Orang lain yang tidak berbuat seperti dia dipandangnya kurang sholeh, kurang taat.  Orang muslim yang tidak sholat ke masjid dianggapnya lebih rendah dari dirinya yang rajin sholat ke masjid.

Perasaan ujub membuat manusia tinggi hati, lama-lama menjadi angkuh dan sombong. Merasa Allah menilainya lebih mulia dibandingkan orang yang tidak sholat ke masjid.

Perasaan riya adalah ingin dipuji dan disanjung. Sholat ke masjid dipamer-pamerkan supaya orang lain menilai dirinya ahli ibadah, orang sholeh, orang paling taat agama, dan sebagainya.

Kalau rasa malas bisa dikalahkan, tidak demikian dengan rasa ujub dan riya. Saya punya dua cara menghilangkan ujub dan riya itu. Jika anda pergi sholat ke masjid, maka  janganlah menengok kiri kanan ke arah tetangga supaya ingin dilihat,  terus saja jalan ke depan ke arah masjid. Konsentrasikan saja pikiran ke masjid. 

Cara kedua adalah tidak perlu memakai asesoris mencolok seperti peci, sarung, kupiah, baju koko, dll, jika pergi ke masjid. Berpakaian biasa saja sehingga orang lain tidak tahu kalau kita mau ke masjid. Insya Allah dengan kedua cara tersebut kita dijauhi dari rasa ujub dan riya sehingga amalan kita menjadi tidak sia-sia dan diterima oleh Allah SWT.

Saya teringat sebuah pepatah yang menyatakan  penyakit ahli ilmu adalah sombong dan penyakit ahli ibadah adalah riya. Semoga kita dijauhkan dari keduanya. Amiin.

Dipublikasi di Agama, Renunganku | 1 Komentar

THR. Berterimakasihlah kepada Gerakan Kaum Buruh

Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang segera tiba, kata apa yang paling sering disebut oleh kaum pekerja? Ya, THR, atau Tunjangan Hari Raya. THR adalah kebahagiaan tersendiri bagi seluruh pekerja di tanah air. Kaum pekerja itu adalah PNS, pegawai swasta, buruh, satpam, supir perusahaan, bahkan pembantu rumah tangga.

THR merupakan rezeki tambahan para pekerja di tengah himpitan ekonomi menjelang hari raya. Menjelang lebaran kebutuhan masyarakat umumnya bertambah untuk membeli berbagai kebutuhan lebaran, termasuk biaya buat mudik. Maka, THR selalu didamba menjelang lebaran. Saat ini THR wajib diberikan oleh Pemerintah, perusahaan, atau institusi yang mempekerjakan orang. Besar THR bervariasi, minimal satu bulan  gaji. Beberapa perusahaan ada yang memberikan kurang dari satu bulan gaji tergantung kemampuan perusahaan tersebut.

Ketahuilah, THR hanya ada di Indonesia, kita tidak menjumpai pemberian THR di negara lain, apalagi di negara-negara non-muslim sekalipun yang masyarakatnya merayakan hari raya agama seperti Natal, Dipawali, Waisyak, dan sebagainya. Tidak ada THR di sana.

Menurut cerita seorang teman, para ekspatriat yang bekerja di Indonesia sering terheran-heran dengan THR buat pegawai lokal, karena di negara mereka tidak ada THR. Memang di negaranya ada bentuk hadiah saat Natal, tetapi dalam bentuk barang, dan nilainya tidak sebesar gaji satu bulan. Tidak ada THR di negara asing karena mereka menerima gaji tidak hanya 12 kali selama satu tahun, tetapi bisa lebih dari 12 kali. Di Indonesia, beberapa perusahaan swasta dan BUMN memberi gaji pegawainya juga lebih dari 12 kali dalam satu tahun dalam bentuk bonus atau insentif. Sedangkan di lingkungan pegawai negeri sipil dikenal pula gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru. Jika ditambah dengan THR maka PNS mendapat 14 kali gaji dalam satu tahun.

Kewajiban memberi THR di Indonesia memiliki sejarah panjang. Sejarah THR dapat dibaca dari tulisan Sejarah Gerakan Buruh di Balik Kewajiban THR. Ternyata organisasi kaum buruhlah yang pertama kali menginisiasi kewajiban pemberian THR. Pada tahun 1950-an situasi ekonomi sangat sulit, harga barang kebutuhan sangat tinggi. Kaum buruh terjepit di tengah kemiskinan absolut dengan upah rendah tetapi kebutuhan hidup terasa mahal, apalagi menjelang lebaran.

Saya kutip tulisan dari artikel tersebut:

“Everett Hawkins, dalam artikelnya “Labour in Developing Economics” (1962), menggambarkan kemiskinan yang dialami para buruh pada dekade 1950an “[…] bukan hanya upah yang rendah tapi juga harga 19 bahan pokok di Jakarta naik 77 persen dari tingkat awal 100 persen pada 1953 menjadi 177 persen pada 1957, dan kemudian naik makin cepat, dari 258 pada 1958 menjadi 325 pada akhir 1959.”

Menurut Jafar, “Sepanjang 1951-1952 masih belum ada aturan atau keputusan resmi pemerintah menyangkut THR—baik soal kepastiannya sebagai salah satu hak buruh (bukan semata-mata hadiah) maupun soal isi besarannya.” Dengan mengutip artikel K. Gunadi, “Hadiah Lebaran Dalam Rangka Kebijaksanaan Pemerintah” (1957), Jafar menyebut THR di masa itu dipandang sebagai “pemberian yang bersifat sukarela dan yang tidak dapat dipaksakan”.

Sebagai organisasi buruh terbesar masa itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), tulis Jafar, “teguh dalam memimpin perjuangan gerakan buruh demi terpenuhinya tuntuan akan THR.” Dalam Sidang Dewan Nasional II di bulan Maret 1953 di Jakarta, SOBSI, organisasi buruh yang belakangan dicap PKI ini, mulai menyuarakan: “Pemberian tundjangan hari raya bagi semua buruh sebesar satu bulan gadji kotor.”

Karena THR kala itu hanya dianggap sukarela, organ buruh yang lain tak terlalu keras menuntut. Melihat sulitnya perekonomian pada era 1950an, keberadaan THR akan membuat hati buruh tentram. SOBSI tahu benar hal itu. Dan SOBSI, dari waktu ke waktu, terus mendesak pemerintah untuk mewujudkan THR.

Semuanya tidak serta merta terpenuhi seperti dituntut serikat buruh (termasuk SOBSI). “Apa yang terjadi muncul perlahan dan bertahap, sesuai dengan desakan tuntutan gerakan buruh dan kehati-hatian politik pemerintah dalam menghadapi kekuatan sosial gerakan buruh,” tulis Jafar.

Perlu juga dicatat, bahwa pada 1954, sudah ada “Persekot Hari Raja” yang kala itu hanya bisa dinikmati pegawai negeri. Persekot itu keluar dengan dalil Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1954, tanggal 19 Maret 1954, tentang Pemberian Persekot Hari Raja Kepada Pegawai Negeri.

Karena istilahnya persekot, uang itu hanya bersifat uang muka pinjaman kepada pegawai dan setelahnya harus dikembalikan. Menurut pasal 6 ayat 1 PP tersebut, pengembalian “dilakukan dalam enam angsuran dengan memotong gaji pegawai yang bersangkutan tiap-tiap bulannya.”

Sedangkan untuk para buruh, ada istilah “Hadiah Lebaran” berdasar Surat Edaran nomor 3676/54 yang dikeluarkan Menteri Perburuhan S.M. Abidin dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang berkuasa dari 1953 hingga 1955. Hal itu dilakukan guna meredam tuntutan buruh yang diberikan berdasarkan sukarela oleh pihak perusahaan. Besarannya, “seperduabelas dari upah yang diterima buruh dalam masa antara lebaran sebelumnya dan yang akan datang, sekurang-kurangnya 50 rupiah dan sebanyak-banyaknya 300 rupiah.”

Pada 1955, 1956, 1957, 1958, surat edaran itu sama isinya. Sayangnya surat edaran tidak punya kekuatan hukum. Surat itu hanya beredar saja dan sama sekali tidak menenangkan perut buruh di kala lebaran. Menurut Jafar, surat edaran hanyalah jalan tengah pemerintah saja. Untuk itulah serikat buruh, terutama SOBSI, terus bergerak.

Titik cerah makin terlihat ketika Ahem Erningpraja menjadi Menteri Perburuhan dalam Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 hingga 6 Maret 1962). Meski besarannya belum sebulan gaji kotor, THR wajib dibayarkan dan menjadi hak buruh dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 bulan kerja. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perburuhan nomor 1/1961 yang dikeluarkan oleh Ahem.”

*******************

Sekarang tidak hanya buruh saja yang mendapat THR, tetapi THR adalah hak semua pekerja tanpa terkecuali. Kepada kaum buruh kita perlu berterima aksih atas perjuangannya.

Meskipun pembantu rumah tangga (atau asisten rumah tangga) tidak termasuk pekerja di dalam perusahaan, namun majikan yang mempekerjakan pembantu, supir, satpam juga diminta memberikan THR bagi pekerja di rumahnya.

Saya pribadi sudah menyiapkan THR buat pembantu saya di rumah, termasuk juga buat pengemudi ojek yang selalu rutin antar jemput anak saya ke sekolah.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Dipublikasi di Indonesiaku | 2 Komentar

Puasa Makan Gorengan

Pada bulan Ramadhan ini camilan yang sangat menggoda untuk buka puasa adalah gorengan (bakwan, bala-bala, gehu, comro, tempe mendoan, goreng pisang, dll). Sepanjang jalan menuju rumah di Antapani bertebaran penjual gorengan. Pada bulan puasa orang-orang tampaknya lebih suka berbuka dengan makanan yang asin-asin daripada yang manis-manis.

gorengan2

Gorengan yang menggoda

Saya sangat suka- makan bala-bala (bakwan khas di Bandung). Bala-bala adalah jajanan gorengan yang terbuat dari tepung terigu dengan campuran kol, wortel, dan bumbu-bumbu. Bala-bala dimakan dengan cabe rawit dalam keadaan masih panas, hmmm… nyam… nyam. Saya bisa makan sampai 4 buah bala-bala.

Tapi, kesenangan makan gorengan itu adalah riwayat tahun lalu. Tahun ini saya “puasa” makan gorengan semacam bala-bala dan sejenisnya. Akibat sering makan gorengan kolesterol saya naik. Sekarang saya lagi diet makanan berminyak terutama gorengan itu. Gorengan memang enak, tetapi dampak negatifnya juga besar. Di dalam gorengan tersimpan senyawa lemak trans yang memicu kolesterol jahat (LDL). Kita tahu sendiri minyak goreng dipakai oleh pedagang berkali-kali untuk menggoreng. Dikutip dari sini, minyak goreng jika dipanaskan pada suhu tinggi akan mengubah struktur kimiawi lemak, sehingga nantinya akan lebih sulit untuk dicerna oleh tubuh. Alhasil, akan timbul berbagai efek buruk bagi kesehatan akibat kandugan lemak trans. Mulai dari meningkatnya risiko penyakit jantung, kanker, diabetes, hingga obesitas (Lebih lengkap baca: Hati-Hati, Ini 5 Bahaya Kesehatan yang Mengintai Akibat Sering Makan Gorengan).

Oleh karena itu, saya sekarang menghindari makanan yang digoreng, Kalaupun terpaksa ya sekali-sekali saja. Kalau ingin menggoreng sendiri saya beli minyak goreng dengan kadar asam lemak jenuh yang rendah, misalnya minyak dari biji bunga matahari (canola), minyak kedele, atau minyak jagung.

Pada bulan puasa ini saya juga berhenti membeli camilan gorengan yang menggoda itu. Setiap pulang ke rumah saya pasti melewati banyak pedagang kaki lima yang menjajakan hidangan buka puasa, antara lain gorengan. Tampilannya menggoda selera, apalagi saat berpuasa begini, tetapi kesehatan adalah nomor satu.

Dipublikasi di Makanan enak | 2 Komentar