Setelah Jokowi Terpilih

KPU semalam menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2014. Setelah dua minggu rakyat menunggu rekapitulasi berjenjang di KPU, nyatalah sudah pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 53% dan Prabowo-Hatta 47%. Perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 suara, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 70.997.833 suara. Selisihnya tipis, hanya sekitar 6 persen, yaitu sekitar 8 jutaan suara. Hasil selengkapya dapat anda baca pada berita ini. Untuk adu head-to-head, angka 47% itu adalah jumlah suara yang sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh begitu saja, sebab ada 62 juta lebih rakyat Indonesia tidak menyukai Jokowi menjadi Presiden. Dengan raihan “hanya” 53% itu berarti Jokowi-JK tidak memperoleh kemenangan mutlak.

Saya memang tidak memilih Jokowi-JK dalam Pilpres kemarin, alasannya sudah saya kemukakan pada tulisan-tulisan terdahulu. Prabowo-Hatta menang di TPS saya, menang di kelurahan saya, menang di kecamatan saya, menang di kota saya, dan menang pula di propinsi saya, namun dia kalah di tingkat nasional. Meskipun pilihan saya buka Jokowi-JK, namun, sebagai seorang yang menjunjung demokrasi, saya mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK, karena inilah Presiden pilihan rakyat Indonesia. Sekarang tinggal saatnya bagi kita bangsa Indonesia menunggu realisasi janji-janji pasangan Capres-Cawapres ini.

Menjelang pengumuman KPU kemarin terjadi peristiwa antiklimaks. Prabowo menyatakan mundur dari proses Pilpres, serta menolak hasil Pilpres dengan alasan banyak kecurangan yang masif (baca alasan selengkapnya pada berita ini). Tentu saja pernyataan keras Prabowo ini mengejutkan banyak orang. Tak pelak dia dihujat di media sosial, para pengamat pun mengecam sikapnya yang dianggap tidak siap kalah, bertolak belakang dengan pernyataanya sebelumnya yang siap menerima apapun hasil Pilpres.

Saya pun menyayangkan sikap Prabowo yang kurang elegan, namun saya tidak ikutan menghujat atau mengecamnya seperti yang dilakukan banyak netter di media sosial. Bukan, bukan karena saya memilihnya waktu Pilpres kemarin, tetapi menurut saya itu adalah hak politiknya untuk menolak hasil Pemilu. Satu hal yang kurang dipahami para pengecam adalah bahwa di negara kita ada saluran hukum yang legal. Ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu dapat ditindaklanjuti dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya meyakini bahwa ujung dari Pilpres ini akan berakhir di Mahkamah Konstitusi, Prabowo dan timnya pasti akan menggugat ke sana. Selama Prabowo menempuh jalur-jalur hukum yang legal formal, dan menghindari tindakan anarki, maka saya pikir kenapa kita harus mengecamnya.

Biarkan proses hukum berjalan. Mahkamah Konstitusi harus dapat membuktikan apakah tuduhan Prabowo tersebut benar atau tidak terbukti. Nanti setelah MK memutuskan hasil sengketa, maka itulah hasil final yang membuat Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi. Siapapun Presiden dan Wakil Presiden yang sudah diputuskan oleh MK, maka itulah Presiden-Wapres yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia.

Dipublikasi di Indonesiaku | 4 Komentar

Gambar Pemandangan Anak-Anak yang Nyata Adanya

Masih ingat dengan gambar pemandangan di bawah ini? Kebanyakan kita dikala masih anak-anak jika disuruh menggambar pemandangan, maka gambarnya pastilah berupa:
- dua buah gunung yang berjajar
- matahari terbit di antara dua gunung tersebut
- ada jalan yang menuju ke antara dua gunung
- di kiri kanan jalan terhampar sawah, rumah, dan pohon
- di langit ada awan dan burung

Gambar pemandangan yang umum dibuat anak-anak (Sumber: hasil pencarian via Google)

Gambar pemandangan yang umum dibuat anak-anak (Sumber: hasil pencarian via Google)

Hampir semua orang pernah menggambar pemandangan seperti di atas dengan berbagai variasi. Kebanyakan kita menganggap gambar seperti itu hanya imajinasi belaka, terlalu sederhana, dan seragam. Tetapi, ternyata pemandangan seperti gambar tersebut sungguh nyata, memang benar adanya. Lihatlah pemandangan dua gunung kembar, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di Temanggung, Jawa Tengah, di bawah ini, mirip dengan gambar pemandangan anak-anak di atas.

Pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing (Sumber: http://www.temanggungkab.go.id/potensi.php?mnid=100)

Pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing (Sumber: http://www.temanggungkab.go.id/potensi.php?mnid=100)

Inilah kehebatan para leluhur kita. Mereka dapat menggambarkan hal-hal besar menjadi sederhana seperti gambar pemandangan anak-anak yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi.

Mungkin masih banyak lagi pemandangan serupa yang kita temukan di tanah air kita. Jadi, anak-anak itu memang tidak “salah menggambar”.

Dipublikasi di Gado-gado | 7 Komentar

Setelah 22 Juli 2014

Tanggal 22 Juli 2014 akan datang seminggu lagi. Itulah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada hari itu KPU akan mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2014.

Seperti yang kita ketahui, usai Pilpres 9 Juli 2014 masyarakat Indonesia diombang-ambingkan dengan berbagai klaim dari kedua kubu capres. Masing-masing kubu, baik Prabowo maupun Jokowi, mengklaim sebagai Pemenang Pilpres berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dari lembaga-lembaga survey yang berafiliasi dengan masing-masing Capres. Ditambah dengan pemberitaan dari media pendukung Capres yang sejak awal Pemilu memang sudah partisan, lengkaplah sudah rakyat Indonesia dibuat semakin bingung.

Saya pikir setelah 9 Juli 2014 rakyat ini akan hidup tenang setelah selama dua bulan lamanya negeri ini terbelah dua akibat perbedaan dukungan kepada Capres jagoan masing-masing. Akibat berbeda pilihan Capres masyarakat kita telah hilang rasa persaudaraannya. Yang dulunya kawan menjadi lawan, yang dulunya akur menjadi bermusuhan. Caci maki dan perang kata-kata bertebaran di media dan jagad maya. Sungguh tidak enak berada pada situasi seperti ini. Kemana saja rasa sebangsa dan setanah air yang digaungkan selama ini?

Segala perbedaan ini semoga lambat laun hilang setelah KPU mengumumkan siapa Presiden terpilih pada tanggal 22 Juli nanti. Siapapun yang menang wajib kita dukung, karena itulah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Capres sudah terpilih menjadi Presiden, maka dia bukan lagi Presiden kelompok pendukungnya, tetapi Presiden seluruh rakyat Indonesia.

Asas demokrasi itu adalah suara terbanyak. Jika suara terbanyak itu yang menang, maka siapa pun yang kalah maka dia wajib mengikuti suara terbanyak itu. Meskipun secara pribadi saya menyatakan dukungan kepada Capres-Cawapres nomor 1 (Prabowo-Hatta), namun jika Prabowo kalah nanti maka saya akan memberlakukan asas demokrasi ini, saya wajib mendukung Jokowi-JK. Begitu pula sebaliknya, jika Prabowo-Hatta yang menang, maka pendukung Jokowi-JK harus menerimanya dengan lapang dada. Namun dukungan tersebut tidaklah pasif belaka, sebagai rakyat kita tetap harus mengawal kebijakan Presiden yang akan datang. Wakil-wakil kita di Parlemen harus kuat dan harus selalu memantau kinerja Presiden terpilih agar selalu berada on the track. Jangan sampai parlemen kita lemah tetapi Presiden kita sangat kuat. Jika itu yang terjadi maka tunggulah zaman otoriter bangkit kembali. Sebaliknya jika parlemen terlalu kuat dan Presiden lemah maka hilanglah wibawa Pemerintah. Presiden hanya macan ompong.

Menjadi pendukung Capres tidak perlu terlalu fanatik, biasa-biasa sajalah. Terlalu fanatik bisa berakibat tidak baik, yaitu tidak bisa menerima kekalahan dan akhirnya melakukan hal yang destruktif. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya senda gurau belaka, mengapa kita terlalu memikirkan dunia ini? Sudahkah anda mempersiapkan bekal ke akhirat kelak?

Saya menutup tulisan ini dengan mengutip surel dari rekan saya di milis, sesama dosen ITB juga. Kata-katanya perlu kita renungkan.

Siapapun pemenang Prabowo vs Jokowi, hanya berpengaruh SEBENTAR pada penggemar fanatik salah satu calon. Penggemar fanatik Capres yang menang akan senang hatinya, dan penggemar fanatik Capres yang kalah akan sedih hatinya. Hanya SEBENTAR teman!! Pada masa selanjutnya yang panjang, sangat mungkin terjadi situasi berbalik 180 derajad:

1.”Mantan” penggemar capres yang menang, justru jadi sebal, karena ternyata capres ini TIDAK SEBAIK yang mereka yakini sebelum pilpres.

2.”Mantan” penggemar capres yang kalah, justru berbalik menjadi penggemar capres yang menang, karena ternyata capres ini TIDAK SEBURUK yang mereka yakini sebelum pilpres

Adakah situasi ketiga?

Dipublikasi di Indonesiaku | 5 Komentar

Mengenang Drs. Hiskia Achmad, Dosen Kimia ITB yang Legendaris

hizkiaHari Rabu yang lalu, seorang dosen ITB telah berpulang, kembali ke Penciptanya. Dia adalah Drs. Hiskia Achmad, seorang dosen Kimia ITB yang legendaris. Kenapa saya sebut legendaris, karena hampir semua mahasiswa ITB dari tahun 70-an hingga tahun sekarang pasti mengenal namanya, meskipun tidak mengenal sosoknya atau tidak pernah bertemu orangnya. Pak Hiskia (kadang-kadang ditulis Hizkia) dikenal dari diktat kuliah Kimia Dasar yang dia tulis dalam beberapa seri (stoikiometeri, kimia larutan, kimia unsur, dll). Setiap mahasiswa TPB (Tahun Pertama Bersama) yang mengambil kuliah Kimia Dasar I dan Kimia Dasar II pasti mennggunakan diktat kuliah yang diterbitkan oleh Penerbit ITB itu. Semua mahasiswa ITB memang menjalani tingkat pertama yang disebut TPB dan mengambil mata kuliah dasar yang sama, salah satunya Kimia Dasar I dan Kimia Dasar II.

Beberapa buku karangan Hiskia Ahmad

Beberapa buku karangan Hiskia Ahmad

Ketika masih tahap TPB, mahasiswa tingkat I memiliki beberapa diktat kuliah yang ditulis oleh dosen-dosen ITB sendiri. Untuk kuliah Fisika Dasar diktat kuliahnya menggunakan buku karangan Drs. Sutrisno, sedangkan untuk Kimia Dasar ya buku-buku dari Hiskia Achmad ini. Paket buku-buku kuliah dasar ini dapat dibeli melalui Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa (Kokesma) ITB. Namun, kebanyakan mahasiswa baru tidak membeli diktat tersebut, sebab mereka memperolehnya secara turun temurun dari kakak kelasnya. Buku-buku TPB memang sering diwariskan ke adik-adik kelas, sebab setelah masuk Jurusan buku-buku tersebut tidak dipakai lagi.

Pak Hiskia Achmad adalah putra NTT (Nusa Tenggara Timur). Apa yang menarik dari diktat Kimia Dasar yang ditulis oleh Hiskia Ahmad? Cara penyampaiannya enak dibaca dan mudah dipahami. Ilmu kimia yang sulit menjadi mudah dan sederhana dengan cara penyampaiannya. Bagi siswa IPA dan mahasiswa ITB pelajaran Kimia merupakan momok dan kurang disukai, tetapi di tangan Hiskia Achmad dia dapat menyampaikan materi Kimia dengan lugas dan jelas. Salah satu keunggulan diktat kuliah Kimia Dasar Pak Hiskia adalah banyak contoh soal dan pembahasan, bahkan Pak Hiskia membuat satu seri khusus yang berisi kumpulan soal Kimia Dasar dan penyelesaiannuya. Hingga akhir hayatnya dia masih terus membuat kimia menjadi ilmu yang sederhana, menyenangkan, dan disukai anak-anak.

Dunia Kimia Anak bersama Drs. Hiskia Ahmad (Sumber: http://www.itb.ac.id/news/image/1729)

Dunia Kimia Anak bersama Drs. Hiskia Ahmad (Sumber: http://www.itb.ac.id/news/image/1729)

Meskipun saya tidak pernah berinteraksi dengan Pak Hiskia dan tidak mengenalnya secara pribadi, namun saya mengagumi karya-karya bukunya. Boleh dibilang beliau salah satu inspirasi saya dalam menulis diktat kuliah dan buku-buku yang diterbitkan oleh Penerbit Informatika Bandung. Saya mengikuti gaya Pak Hiskia dalam menulis, yaitu jika membuat diktat kuliah yang menarik sebaiknya banyak memberikam contoh soal dan latihan. Itu saya terapkan sampai sekarang.

Berikut ini beberapa video yang menampilkan Pak Hiskia Ahmad tampil di Global TV dalam acara “Indonesia Bicara: Terus Berinovasi Dengan Ilmu Kimia” beberapa waktu yang lalu bersama koleganya, Bu Lubna Baraja:

Berikut ini saya kutip tulisan dari Prof. Maman A. Djauhari, guru besar emiritus Matematika ITB, yang mengirimkan kata-kata yang sangat pas dari Emperor’s Club untuk mengantar kepergian Hiskia Achmad. Menurutnya, dan saya juga sepakat, Hiskia Achmad adalah seorang great teaher:

GREAT TEACHER

A great teacher has little external history to record
His life goes over into other lives

These men are pillars in the intimate structure of our schools
They are more essential than its stones and beams

And they will continue to be a kindling force
And a revealing power in our lives

(The Emperor’s Club)

Beliau dimakamkan hari ini setelah upacara tutup peti (beliau seorang kristiani meskipun nama belakangnya Achmad). Walaupun belum menjadi profesor, namun ITB memberikan penghormatan dengan melepasnya di Aula Timur sebelum diterbangkan ke Kupang, NTT. Selamat jalan Pak Hiskia Achmad, kembali ke Sang Pencipta.

Dipublikasi di Seputar ITB | 11 Komentar

Memanipulasi Nalar Agar Sesuai dengan Pilihan

Selama masa kampanye Pilpres kita dapat melihat bahwa gemerlap dukung mendukung capres lebih terasa di media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, dan sebagainya. Di media sosial, para pendukung saling klaim mengklaim bahwa jagoannyalah yang paling bagus dan paling pantas untuk dipilih, lengkap dengan berbagai argumen untuk menguatkan alasannya. Kadang-kadang dukungan kepada capres jagoannya sampai dilakukan secara membabi buta dan sangat fanatik sekali. Sampai-sampai pertemanan di media sosial pun putus gara-gara berbeda pilihan tersebut.

Pilpres kali ini, yang diikuti hanya dua pasang calon, memang telah membelah bangsa ini. Padahal para pendukung capres di media sosial bukan siapa-siapa, mereka tidak punya hubungan personal dengan capres pilihannya. Mereka bukan pula tim sukses capres. Setelah capres jagoan mereka menang, mereka tidak akan mendapat apa-apa, paling-paling bubar sendiri. Yang akan menjadi menteri atau pejabat ya tim sukses capres tersebut.

Para pendukung capres di media sosial sangat keukeuh (bahasa Sunda, artinya ngotot) untuk bertahan dengan pilihan capresnya. Berbagai informasi negatif tentang capresnya tidak dapat mengubah pilihannya. Kalau sudah A ya A, tidak akan pindah ke capres lainnya. Mereka membangun berbagai argumen dan nalar untuk membenarkan pilihannya. Jadi bukan sebaliknya, melakukan nalar dulu baru menentukan pilihan capres.

Saya jadi teringat kutipan seorang rekan di milis ketika mengamati fenomena ini. Saya kutip di sini:

“Saya pernah membaca tulisan seorang peneliti “neuroscience”, yaitu bahwa terdapat kenyataan menyedihkan tentang nalar manusia. Sangat sering manusia memilih dulu, setelah itu nalarnya (yang terlihat seolah sangat cerdas itu) akan membentuk argumen-argumen yang sangat kuat agar sesuai dengan pilihan tsb. Jadi, kata peneliti itu, orang tersebut sebetulnya tidak sungguh-sungguh menggunakan nalarnya, tapi sebaliknya memanipulasi nalarnya agar sesuai dengan pilihannya.”

Kebanyakan dari kita mungkin tergolong manusia seperti ini, termasuk para pendukung capres di media sosial. Pilih dulu capresnya, baru membuat argumen untuk membenarkan pilihan tersebut.

Dipublikasi di Renunganku | 5 Komentar

Bila Dosen ITB Ikut Deklarasi Dukungan Capres

Ini berita yang sudah agak basi (minggu lalu), tapi tatap hangat dibincangkan di milis kami, milis dosen ITB. Menjelang Pilpres 9 Juli 2014 nanti alumni ITB terbelah tiga. Ada yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-JK dengan mengatasnamakan alumni ITB, ada pula yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Hatta juga atas nama alumni ITB. Di antara keduanya ada yang netral atau silence mass alias diam tidak menyatakan pendapat (tetapi dalam hatinya tentu sudah memiliki pilihan Capres yang akan dipilih).

Spanduk dukungan alumni ITB  kepada Jokowi-JK di area Dago Car Free Day

Spanduk dukungan alumni ITB kepada Jokowi-JK di area Dago Car Free Daya

Saya tidak akan ngomong lagi soal dukung mendukung Capres dengan mengatasnamakan alumni ITB, sudah capek ngomongnya. Pasti ada pro dan kontra, masing-masing pihak merasa diri benar dengan tindakannya. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah tentang keterlibatan dosen PNS ITB dalam dukung mendukunng.

Tanggal 21 Juni 2014 ada insiden di depan kampus, di jalan Ganesha. Sekelompok mahasiswa atas nama KM-ITB membubarkan deklarasi dukungan alumni lintas perguruan tinggi (termasuk alumni ITB) kepada pasangan capres Jokowi-JK (baca ini: Dosen ITB Diduga Terlibat Aksi Dukung Jokowi-JK). Yang menarik adalah rupanya ada beberapa orang dosen ITB yang ikut dalam deklarasi itu, seperti saya kutip dalam berita pada tautan tersebut:

Indra Djati Sidi, misalnya, membenarkan statusnya sebagai dosen aktif di ITB. Dia mengaku tidak sendirian. “Ada banyak dosen di sini.” (Baca juga: Alumni ITB: Saatnya Kampus Melek Politik)

Dia mengklaim aksi deklarasi dukungan itu sebagai bagian dari hak kebebasan menyatakan pendapat yang dilindungi undang-undang.

“Kami menyatakan pendapat. Kita enggak jelek-jelekin orang. Kenapa tidak (boleh)? Saya bukan tim sukses. Saya bukan (sedang) kampanye. Saya bukan orang PDIP atau NasDem. Saya dosen. Tapi saat ini kita terpanggil untuk mengatakan sesuatu yang harus didengar oleh masyarakat,” kata Indra, yang juga alumni ITB angkatan 1972.”

Pertanyaannya, bolehkah dosen ITB (yang bersatatus PNS) ikut dalam aksi dukung-mendukung tersebut? Masalah ini menimbulkan pro dan kontra di lingkungan kami.

Seorang rekan berpendapat begini di dalam milis:

“Pada satu sisi, ada larangan PNS untuk berkampanye. Kalau hadir dalam kampanye? Kalau hadir dalam deklarasi dukungan kepada salah satu kandidat? Tidak boleh! Hadir di situ sama saja dengan mengkampanyekan salah satu kandidat. Apakah benar demikian?

Di sisi yang lain, negara menjamin hak setiap warganya untuk berpendapat, hak untuk memilih. Apakah boleh seorang PNS menyatakan secara terbuka, bahwa dia lebih menghormati salah satu calon daripada yang lain? Apakah boleh seorang dosen menyampaikan pandangan positifnya tentang salah satu calon? Dalam obrolan bersama beberapa mahasiswa misalnya? Ada yang berpendapat, hak itu diwujudkan lewat pemilu 9 Juli nanti, tapi tidak dengan menyampaikan pandangan pribadi secara terbuka.

Jadi, pegangan mana yang kita pilih? Larangan PNS untuk berkampanye, atau jaminan hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat?”

Benar, memang ada larangan PNS ikut dalam kampanye. Ada edaran dari rektorat ITB tentang larangan bagi PNS terkait pemilihan Presiden, sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010. Surat edaran tersebut dapat diunduh di sini.

Di dalam larangan tersebut tertulis aturan sebagai berikut:

edaran

Pasal 4 butir 13(b) berbunyi: Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum …dst.

Menurut pendapat saya, mengikuti deklarasi dukungan kepada pasangan capres dapat dikatakan melanggar Pasal 4 butir 13(b) ini, sebab kegiatan dukungan tersebut mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon yang menajdi peserta pemilu. Tetapi karena dosen PNS tidak mengadakan kegiatan deklarasi dukungan tersebut, cuma mengikuti, yang mengadakan adalah sekelompok orang lain, maka pasal tersebut masih multitafsir juga. Beginilah Indonenesia, aturan hukumnya bisa ditafsirkan bermacam-macam karena seringkali ambigu atau tidak jelas.

Saya pribadi sudah menyatakan dukungan saya kepada pasangan capres yang akan saya pilih (Prabowo-Hatta), tetapi hanya sebatas tulisan di dalam blog ini saja, termasuk juga saya menyatakan secara implisit dan ekspilit di dalam posting-posting jejaring sosial seperti Facebook. Saya masih tahu diri untuk tidak ikut-ikutan dalam kampanye, apalagi dalam deklarasi dukung mendukung seperti yang diberitakan di atas. Tidak perlu.

Dipublikasi di Seputar ITB | 13 Komentar

Media Mainstream Pendukung Capres

Pada Pilpres 2014 kali ini hampir semua media arus utama (mainstream), baik media cetak maupun televisi, telah berubah menjadi partisan. Mereka bertransformasi menjadi pendukung Capres tertentu, baik terang-terangan maupun secara halus. Publik dapat menilai kemana arah media tersebut dalam pemberitaannya, siapa yang didukung dan siapa yang diopinikan negatif. Sebagian pemilik media itu memang sudah dari awal mendukung Capres tertentu (misalnya Metro TV sebagai pendukung utama Jokowi dan TV One sebagai pendukung utama Prabowo).

Dukungan kepada Capres dapat dilihat dari jumlah berita yang ditayangkan tentang Capres tersebut, durasi penayangan (pada televisi), pemilihan foto, cara penyampaian berita, dan pemilihan narasumber. Terlihat sekali ketidakberimbangan media dalam menyampaikan berita. Capres yang satu dikesankan positif, Capres yang satu lagi dikesankan negatif. Yang dirugikan jelas pemirsa/pembaca sebab fungsi media sebagai sarana edukasi kepada pemilih menjadi tidak ada artinya lagi. Media saat ini sudah terjebak dalam perang opini untuk menyudutkan Capres yang tidak mereka dukung, bahkan media pun sudah menjadi tempat untuk kampanye hitam yang merugikan publik. Independensi media tinggal menjadi slogan yang masuk ke tempat sampah, media sebagai pilar keempat demokrasi hanyalah semboyan manis yang tidak punya arti apa-apa saat ini.

Dari pengamatan saya sebagai pemerhati media, maka di bawah ini saya sebutkan daftar media arus utama yang memihak kepada Capres tertentu.

A. Media TV
1. Media TV pendukung Jokowi: Metro TV
2. Media TV pendukung Prabowo: TV One, Anteve, semua TV di bawah MNC Group (Global TV, RCTI, TPI)

B. Media Cetak
1. Suratkabar pendukung Jokowi: Semua media di bawah Kompas-Gramedia (Kompas, Tribun), media di bawah Dahlan Iskan (Jawa Pos group), Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Media Indonesia, Koran Tempo.
2. Suratkabar pendukung Prabowo: Inilah Koran, Koran Sindo.
3. Majalah berita pendukung Jokowi: Tempo
4. Majalah berita pendukung Prabowo: tidak ada

C. Media Daring
1. Media daring pendukung Jokowi: Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com
2. Media daring pendukung Prabowi: Vivanews.com, Okezone.com, Inilah.com

Mungkin daftar ini masih bisa bertambah atau berkurang. Daftar ini tidak memasukkan media kecil, media berbasis agama, dan media alternatif lainnya. Kompas dan Tempo boleh saja membantah mendukung Jokowi, namun pembaca dapat menilai sendiri apakah bantahan tersebut bisa dipercaya. Tempo misalnya, pendiri Tempo yaitu Goenawan Mohamad sudah sejak awal menolak Prabowo dan keluar sebagai pendiri PAN. Dari berita-berita yang mereka tulis di majalah maupun media daringnya, terlihat sekali bagaimana Tempo lebih menonjolkan kubu Jokowi dan mengkerdilkan atau menegasikan Prabowo. Hal yang sama juga pada Kompas dengan melihat ketidakberimbangan berita yang mereka buat dan sudut pandang (angle) terhadap seorang Capres.

Contoh bagaimana Kompas terlihat berpihak kepada Jokowi dapat dilihat pada berita kampanye kubu Jokowi di Lampung. Hari Selasa yang lalu Kompas.com menurunkan berita dengan judul “Pilih jokowi kalau tidak mau masuk neraka” (lihat gambar kiri di bawah). Kampanye yang aneh ini ramai dibincangkan di jejaring sosial. Tentu saja berita di Kompas tersebut dapat memberi stigma negatif kepada Jokowi. Mungkin Kompas menyadari mereka telah melakukan blunder yang merugikan Jokowi, maka beberapa waktu kemudian berita tersebut diubah judulnya menjadi “Pilpres 9 Juli, jangan beli kucing di dalam karung” (gambar kanan). Isi beritanya sama, hanya judulnya saja yang diganti tanpa ada penjelasan atau ralat (Dua gambar tersebut saya peroleh dari milis).

kompas
Khusus untuk Republika, media ini tampak masih abu-abu dalam Pilpres. Meskipun Republika adalah media Islam, tetapi tidak serta merta koran ini mendukung Prabowo (dengan asumsi Prabowo didukung oleh banyak partai Islam). Republika masih agak berimbang, tetapi mungkin saja dugaan saya tidak benar.

Untuk media TV, dua TV berita seperti TV One dan Metro TV terlihat sekali nyata keberpihakannya. TV One sering menyerang kubu Jokowi dan mengambil narasumber yang menegasikan Jokowi. Sebaliknya Metro TV terlalu menyanjung-nyanjung Jokowi dan sangat frontal mengkerdilkan Prabowo.

Kalau media cetak berpihak masih bisa dimaklumi, sebab untuk mendapatkan beritanya kita harus membeli medianya. Tetapi untuk media TV keberpihakan ini menyalahi undang-undang, sebab saluran frekuensi yang dipakai oleh TV adalah saluran publik. Televisi tidak boleh menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan pemilik stasiun TV tersebut. Mereka harus menyajikan berita secara berimbang dan tetap netral. Namun di Indonesia masalahnya lain, sebab aturan dibuat untuk dilanggar.

Media, terutama media arus utama, mempunyai pengaruh besar membentuk opini publik. Ada sebagian orang yang termakan dengan penggiringan opini oleh media, namun sebagian lagi tetap tidak terpengaruh. Kunci utama menghadapi serangan media adalah kita harus cerdas membaca atau memirsa media. Jangan lekas percaya, namun jangan pula cepat menyimpulkan salah. Harus banyak mendengar dan membaca dari sumber lain sebagai penyeimbang.

Dipublikasi di Indonesiaku | 19 Komentar